Filipina Galang Dukungan Asia Tenggara
Selasa, 21 April 2015 - 10:29 WIB
Filipina Galang Dukungan Asia Tenggara
A
A
A
MANILA - Filipina terus menyuarakan pertentangannya terhadap proyek reklamasi laut oleh China di kawasan perairan Laut China Selatan yang berbatasan dengan Filipina.
Presiden Filipina Benigno Aquino akan meminta dukungan dari para pemimpin negara di Asia Tenggara untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam proses reklamasi laut oleh China di wilayah perairan sengketa. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan pihak militer Filipina.
Gambar satelit menunjukkan proses pembangunan pulau buatan terus berlangsung di Pulau Spratly, Laut China Selatan. Pulau buatan tersebut juga dilengkapi dengan landasan udara sesuai standar kebutuhan militer. Di pulau ini juga ada pembangunan infrastruktur lain.
”Presiden akan mengangkat isu reklamasi ini. Kami akan mengumpulkan pernyataan bersama. Fokusnya pada isu reklamasi di Laut China Selatan,” kata pejabat Kementerian Luar Negeri Filipina Luiz Cruz, dilansir Reuters, kemarin. Pemerintah China mengklaim sebagian besar wilayah yang kaya sumber energi ada di Laut China Selatan. Mereka juga membantah tuduhan atas aksinya yang dianggap sebagai tindakan provokatif.
Wilayah ini menjadi sengketa karena sejumlah negara mengklaim memiliki hak di antaranya Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Negaranegara tersebut mengatakan bahwa China secara ilegal melakukan reklamasi untuk menciptakan pulau buatan. Ini menimbulkan kecurigaan China akan memperkuat basis militernya di wilayah sengketa Spratly.
”Kondisi ini mengkhawatirkan dan menjadi perhatian utama kami,” ujar Panglima Militer Filipina Jenderal Gregorio Catapang. Militer Filipina telah mengingatkan China untuk menghentikan proses reklamasi yang terletak di wilayah sengketa Laut China Selatan. Jenderal Gregorio Catapang mengatakan, sikap agresif yang diperlihatkan China menimbulkan ketegangan di wilayah ini.
Bukti terbaru pulau buatan di Spratly menunjukkan alasan kuat untuk menggalang kekuatan dan memberi tahukan kepada dunia akan efek samping dari sifat agresif yang dilakukan China. Gregorio Catapang mengatakan, Pemerintah Filipina yakin reklamasi besar-besaran yang dilakukan China akan menimbulkan ketegangan di antara negara- negara yang juga mengklaim wilayah itu.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan dimulainya latihan militer gabungan terbesar antara Filipina dan Amerika Serikat (AS). Selama 10 hari dua negara akan melakukan simulasi militer dan memberikan bantuan kemanusiaan di Propinsi Zambales dan Subic Bay yang terletak di Laut China Selatan. Kantor berita DPA melaporkan, dalam latihan gabungan ini, pihak AS mengerahkan sekitar 6.650 tentara, 76 pesawat, dan tiga kapal.
Sementara Filipina menurunkan 5.000 tentara, 13 pesawat, serta satu kapal. Latihan gabungan di wilayah Balikatan, Filipina melibatkan 11.000 tentara dari dua negara dan merupakan yang terbesar dalam 15 tahun terakhir. Presiden AS Barrack Obama juga menyatakan kekhawatirannya bahwa China akan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan negara lain yang berada di wilayah sengketa.
Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg saat pidato pembukaan latihan gabungan militer mengatakan, ”Kami tidak sedang berpura-pura bahwa kami benar-benar menolong Filipina untuk mempertahankan wilayahnya,” dilansir BBC. Goldberg menambahkan, AS akan membela prinsip-prinsip dasar untuk menentukan kebebasan di darat maupun laut.
Terpisah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Reuters mengatakan, Asia memerlukan keseimbangan militer baru yang bukan berada di bawah naungan sebuah kekuatan besar. ”Terjadi perubahan yang sangat cepat pada wilayah yang dulunya tenang dan stabil beberapa dekade lalu,” tutur dia di Mabes TNI Jakarta. ”Jadi semua negara di sekitar wilayah menganggap bahwa China akan menjadi ancaman. Wilayah ini memerlukan keseimbangan, ”sambung Moeldoko.
Menanggapi meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Selatan, Indonesia akan memperkuat pertahanan militernya di Pulau Natuna dan Tanjung Datu yang terletak di Laut China Selatan, berdekatan dengan wilayah yang diklaim China. Tahun depan Pemerintah Indonesia akan mengadakan pertemuan puncak pertahanan untuk meredakan ketegangan. Sejumlah negara seperti AS, Jepang, China, dan negaranegara di kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan menghadiri pertemuan ini.
Arvin
Presiden Filipina Benigno Aquino akan meminta dukungan dari para pemimpin negara di Asia Tenggara untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam proses reklamasi laut oleh China di wilayah perairan sengketa. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan pihak militer Filipina.
Gambar satelit menunjukkan proses pembangunan pulau buatan terus berlangsung di Pulau Spratly, Laut China Selatan. Pulau buatan tersebut juga dilengkapi dengan landasan udara sesuai standar kebutuhan militer. Di pulau ini juga ada pembangunan infrastruktur lain.
”Presiden akan mengangkat isu reklamasi ini. Kami akan mengumpulkan pernyataan bersama. Fokusnya pada isu reklamasi di Laut China Selatan,” kata pejabat Kementerian Luar Negeri Filipina Luiz Cruz, dilansir Reuters, kemarin. Pemerintah China mengklaim sebagian besar wilayah yang kaya sumber energi ada di Laut China Selatan. Mereka juga membantah tuduhan atas aksinya yang dianggap sebagai tindakan provokatif.
Wilayah ini menjadi sengketa karena sejumlah negara mengklaim memiliki hak di antaranya Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Negaranegara tersebut mengatakan bahwa China secara ilegal melakukan reklamasi untuk menciptakan pulau buatan. Ini menimbulkan kecurigaan China akan memperkuat basis militernya di wilayah sengketa Spratly.
”Kondisi ini mengkhawatirkan dan menjadi perhatian utama kami,” ujar Panglima Militer Filipina Jenderal Gregorio Catapang. Militer Filipina telah mengingatkan China untuk menghentikan proses reklamasi yang terletak di wilayah sengketa Laut China Selatan. Jenderal Gregorio Catapang mengatakan, sikap agresif yang diperlihatkan China menimbulkan ketegangan di wilayah ini.
Bukti terbaru pulau buatan di Spratly menunjukkan alasan kuat untuk menggalang kekuatan dan memberi tahukan kepada dunia akan efek samping dari sifat agresif yang dilakukan China. Gregorio Catapang mengatakan, Pemerintah Filipina yakin reklamasi besar-besaran yang dilakukan China akan menimbulkan ketegangan di antara negara- negara yang juga mengklaim wilayah itu.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan dimulainya latihan militer gabungan terbesar antara Filipina dan Amerika Serikat (AS). Selama 10 hari dua negara akan melakukan simulasi militer dan memberikan bantuan kemanusiaan di Propinsi Zambales dan Subic Bay yang terletak di Laut China Selatan. Kantor berita DPA melaporkan, dalam latihan gabungan ini, pihak AS mengerahkan sekitar 6.650 tentara, 76 pesawat, dan tiga kapal.
Sementara Filipina menurunkan 5.000 tentara, 13 pesawat, serta satu kapal. Latihan gabungan di wilayah Balikatan, Filipina melibatkan 11.000 tentara dari dua negara dan merupakan yang terbesar dalam 15 tahun terakhir. Presiden AS Barrack Obama juga menyatakan kekhawatirannya bahwa China akan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan negara lain yang berada di wilayah sengketa.
Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg saat pidato pembukaan latihan gabungan militer mengatakan, ”Kami tidak sedang berpura-pura bahwa kami benar-benar menolong Filipina untuk mempertahankan wilayahnya,” dilansir BBC. Goldberg menambahkan, AS akan membela prinsip-prinsip dasar untuk menentukan kebebasan di darat maupun laut.
Terpisah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Reuters mengatakan, Asia memerlukan keseimbangan militer baru yang bukan berada di bawah naungan sebuah kekuatan besar. ”Terjadi perubahan yang sangat cepat pada wilayah yang dulunya tenang dan stabil beberapa dekade lalu,” tutur dia di Mabes TNI Jakarta. ”Jadi semua negara di sekitar wilayah menganggap bahwa China akan menjadi ancaman. Wilayah ini memerlukan keseimbangan, ”sambung Moeldoko.
Menanggapi meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Selatan, Indonesia akan memperkuat pertahanan militernya di Pulau Natuna dan Tanjung Datu yang terletak di Laut China Selatan, berdekatan dengan wilayah yang diklaim China. Tahun depan Pemerintah Indonesia akan mengadakan pertemuan puncak pertahanan untuk meredakan ketegangan. Sejumlah negara seperti AS, Jepang, China, dan negaranegara di kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan menghadiri pertemuan ini.
Arvin
(bbg)
