PDIP Akui Pemerintah Jokowi-JK Amburadul

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon berpendapat, tidak perlu hasil survei untuk mengetahui kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Selama ini dirinya sudah sering mengkritisi secara terbuka di awal-awal pemerintahan, tapi dirinya bicara justru dianggap melawan. Kritisi ini dilakukan dengan niatan positif sampai dengan sekarang ini.

"Saya melihat dengan pemerintahan dibangun dengan ketidakjelasan visi misi dan tidak bersandar pada konstitusi dan perundang-undangan," kata Effendi saat dihubungi Koran SINDO kemarin.

Menurut Effendi, tanpa adanya survei pun ketidakpuasan sangat nyata dan masyarakat merasakan bagaimana ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Mahalnya harga sembako, harga listrik, harga gas, dan barang dan jasa yang juga naik. Bisa dilihat dengan indikator kriminalitas yang meningkat.

"Kepatuhan masyarakat semakin luntur terhadap pemerintahan. Itu menunjukan karut marut pemerintahan," jelasnya.

Effendi menegaskan, Jokowi tidak menyadari bahwa dengan dirinya membangun pola pemerintahan seperti ini akan mengakibatkan negara yang amburadul. Bahkan, di antara negara yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia merupakan negara yang paling terpuruk.

Sementara, Indonesia adalah salah satu negara pencetus bahwa negara KAA harus terbebas dari penjajahan. "Sekarang semua udah bebas dari penjajahan dan neolib, tapi kita (Indonesia) masih terjajah dari negara kita sendiri," tegas Effendi.

Effendi yakin, survei satu bulan ke depan akan drastis turun tingkat kepuasannya. Karena, percepatan menuju terpuruknya tingkat kepuasan akan sangat cepat. Penurunan bisa terjadi dalam hitungan hari, tak perlu menunggu tahun karena, dirinya menduga kuat bahwa Jokowi beraliran neolib.

"Jokowi neolib, propasar. Negara yang tingkat kemiskinan masih tinggi tidak mungkin harganya dilemparkan ke pasar," ujarnya.

Lebih jauh dia menambahkan, dirinya tidak pernah berpikir bahwa ini salah pembantu presiden. Karena, yang dipilih masyarakat itu presiden dan menteri dipilih oleh presiden. Jadi, ini semua tanggung jawab presiden.

"Masa kita menyalahkan pembantunya. Saya tidak membela pembantunya," pungkasnya.