Enam Bulan Memimpin, Jokowi-JK Dinilai Tidak Kompak
Minggu, 19 April 2015 - 19:17 WIB
Enam Bulan Memimpin, Jokowi-JK Dinilai Tidak Kompak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan hampir enam bulan. Dalam perjalanannya, keduanya dianggap tidak kompak dalam memimpin negara.
Ada beberapa kebijakan yang menunjukkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) seperti tidak saling mengisi.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, seharusnya JK bisa melengkapi Jokowi, terutama dalam berkomunikasi dengan para menteri.
"Pak JK yang digadang mampu (mendampingi Jokowi) malah terkesan tak saling mengisi, tak saling melengkapi Jokowi. Hal ini menjadikan pemerintah baru kurang terukur, (terkait) kenaikan BBM, gas," ujar tutur Zuhro dalam diskusi bertema Evaluasi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi di Sekretariat Perhimpunan Gerakan Keadilan di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Selama pemerintahan Jokowi-JK, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami naik turun, kemudian harga beras juga sempat melonjak. Bahkan Jokowi sempat mengakui dirinya tidak mendapatkan laporan mengenai harga beras. (Baca: Jokowi Sindir Menterinya terkait Harga Beras)
Kontroversi tentang kebijakan pemerintah juga muncul dalam polemik pemberian uang muka untuk membeli mobil pejabat. Jokowi juga mengaku tidak mengetahui secara detail tentang kebijakan itu. (Baca: Jokowi Tak Tahu Uang Muka Mobil Pejabat Naik)
Dia mengharapkan Jokowi mengambil sikap tegas dalam memimpin pemerintahan. Adapun caranya dengan senantiasa berpihak kepentingan rakyat. Jangan justru membuat kebijakan yang membuat masyarakat menjadi bingung.
"Ini semua menunjukan kontroversi yang membuat rakyat makin susah. Masyarakat menjadi gundah gulana. Rakyat harus kembali diberikan kepercayaan bahwa Jokowi mampu membangun Indonesia," tuturnya.
Ada beberapa kebijakan yang menunjukkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) seperti tidak saling mengisi.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, seharusnya JK bisa melengkapi Jokowi, terutama dalam berkomunikasi dengan para menteri.
"Pak JK yang digadang mampu (mendampingi Jokowi) malah terkesan tak saling mengisi, tak saling melengkapi Jokowi. Hal ini menjadikan pemerintah baru kurang terukur, (terkait) kenaikan BBM, gas," ujar tutur Zuhro dalam diskusi bertema Evaluasi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi di Sekretariat Perhimpunan Gerakan Keadilan di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Selama pemerintahan Jokowi-JK, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami naik turun, kemudian harga beras juga sempat melonjak. Bahkan Jokowi sempat mengakui dirinya tidak mendapatkan laporan mengenai harga beras. (Baca: Jokowi Sindir Menterinya terkait Harga Beras)
Kontroversi tentang kebijakan pemerintah juga muncul dalam polemik pemberian uang muka untuk membeli mobil pejabat. Jokowi juga mengaku tidak mengetahui secara detail tentang kebijakan itu. (Baca: Jokowi Tak Tahu Uang Muka Mobil Pejabat Naik)
Dia mengharapkan Jokowi mengambil sikap tegas dalam memimpin pemerintahan. Adapun caranya dengan senantiasa berpihak kepentingan rakyat. Jangan justru membuat kebijakan yang membuat masyarakat menjadi bingung.
"Ini semua menunjukan kontroversi yang membuat rakyat makin susah. Masyarakat menjadi gundah gulana. Rakyat harus kembali diberikan kepercayaan bahwa Jokowi mampu membangun Indonesia," tuturnya.
(dam)
