Setahun, Ribuan Bus Akan Didatangkan
Sabtu, 18 April 2015 - 11:10 WIB
Setahun, Ribuan Bus Akan Didatangkan
A
A
A
JAKARTA - Dalam setahun, PT Hino Motor Sales Indonesia berjanji mampu menyediakan 2.000 bus untuk Pemprov DKI Jakarta. Pengadaan bus tersebut sebagai bagian revitalisasi angkutan umum di Ibu Kota.
Nantinya seluruh bus tersebut berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan PT Hino kemarin, pihaknya mendapatkan kabar gembira perihal kesiapan perusahaan automotif tersebut untuk mengadakan bus di Jakarta.
”Mereka berjanji mulai Juni 2015 hingga Juni 2016 akan mendatangkan 2.000 bus secara bertahap. Nantinya bus tersebut berada di bawah PT Transportasi Jakarta,” kata Ahok di Balai Kota kemarin. Ahok menjelaskan, ke-2.000 bus tersebut berukuran singel seperti Transjakarta yang beroperasisaat ini. SelaindibeliPTTransjakarta, Ahok akan mendorong operatorangkutanumumseperti Metromini dan Kopaja untuk membeli bus tersebut.
Untuk Kopaja dan Metromini yang sudah telanjur direvitalisasi sesuai standar bus Transjakarta, tetap boleh dijalankan di busway. ”Untuk yang sudah direvitalisasi tetap boleh, tapi ke depan mereka harus membeli bus besar. Jadi nanti bus sedang yang melintasi trayek jalan wilayah berfungsi sebagai penunjang bus besar yang melintasi jalur Transjakarta,” jelasnya.
Untuk menunjang keberadaan bus-bus tersebut, Ahok juga akan memasang pembatas (separator) buswayyang bersifat portabel (tidak permanen) tinggi sehingga orang tidak bisa melompatinya. Bahkan, kamera pengintai (closed circuit television/ CCTV) yang berfungsi untuk menindak langsung pengendara akan dipasang di setiap halte busway berbarengan dengan revitalisasi halte.
Selain itu, Ahok juga akan mengubah Perda No 5/2014 tentang Transportasi. Menurutnya, peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi para pengusaha bila kendaraan mereka hanya dibatasi usianya hanya 10 tahun. Terpenting, lanjut dia, bus-bus tersebut lolos uji kelaikan/KIR kendaraan. ”Perda itu justru malah membuat peluang permainan oknum Dishub. Lucunya, dalam perda tersebut juga diperbolehkan jika bus beroperasi lebih dari 10 tahun asal ada izin gubernur.
Ini kebiasaan Jakarta, kami akan ubah perda itu dan membenahi uji KIR,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyarankan Pemprov DKI Jakarta duduk bareng dengan pengusaha angkutan umum sebelum menyampaikan ide-ide perbaikan layanan transportasi massal. Hal ini karena ide revitalisasi membuat para pengusaha angkutan umum saat ini semakin gelisah.
”Kalau berencana tidak apaapa, tetapi lebih baik diskusikan dulu dengan kami. Kami sepakat dengan niat Pak Ahok untuk memperbaiki transportasi,” ujarnya. Shafruhan menjelaskan, saat ini pengusaha Metromini dan Kopaja yang mayoritas masuk koperasi kebingungan untuk merevitalisasi bus sedang setaraf bus Transjakarta dengan investasi di bawah Rp500 juta. Artinya jika revitalisasi bus sedang saja para pengusaha sudah kesulitan, apalagi untuk investasi bus besar di atas Rp1 miliar.
Dia pun berharap agar Ahok tidak memaksa pengusaha Kopaja dan Metromini membeli bus besar. ”Kalau mengimbau boleh, tapi jangan memaksa. Kendala utama kami itu karena lembaga keuangan belum mensupportpembiayaan. Jadi selain duduk bareng untuk membenahi transportasi, sebaiknya pemprov juga membantu permudah pinjaman,” ujarnya.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Putranto mengapresiasi kesiapan Pemprov DKI Jakarta menampung 2.000 bus besar, mengingat Ibu Kota membutuhkan transportasi massal sebanyak-banyaknya. Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan kepastian apakah kedatangan bus besar tersebut akan menghapus bus sedang atau tidak.
Apalagi, infrastruktur di DKI Jakarta masih membutuhkan angkutan umum jenis bus sedang. ”Infrastruktur DKI sama seperti Hong Kong. Mereka masih membutuhkan bus sedang. Kalau mau dihapus, seharusnya angkutan mikrolet saja,” kata Leksmono saat dihubungi kemarin. Leksmono menjelaskan, selain keselamatan dan kenyamanan, terpenting merevitalisasi angkutan umum adalah kepastian jadwal antar-jemput penumpang.
Bima setiyadi
Nantinya seluruh bus tersebut berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan PT Hino kemarin, pihaknya mendapatkan kabar gembira perihal kesiapan perusahaan automotif tersebut untuk mengadakan bus di Jakarta.
”Mereka berjanji mulai Juni 2015 hingga Juni 2016 akan mendatangkan 2.000 bus secara bertahap. Nantinya bus tersebut berada di bawah PT Transportasi Jakarta,” kata Ahok di Balai Kota kemarin. Ahok menjelaskan, ke-2.000 bus tersebut berukuran singel seperti Transjakarta yang beroperasisaat ini. SelaindibeliPTTransjakarta, Ahok akan mendorong operatorangkutanumumseperti Metromini dan Kopaja untuk membeli bus tersebut.
Untuk Kopaja dan Metromini yang sudah telanjur direvitalisasi sesuai standar bus Transjakarta, tetap boleh dijalankan di busway. ”Untuk yang sudah direvitalisasi tetap boleh, tapi ke depan mereka harus membeli bus besar. Jadi nanti bus sedang yang melintasi trayek jalan wilayah berfungsi sebagai penunjang bus besar yang melintasi jalur Transjakarta,” jelasnya.
Untuk menunjang keberadaan bus-bus tersebut, Ahok juga akan memasang pembatas (separator) buswayyang bersifat portabel (tidak permanen) tinggi sehingga orang tidak bisa melompatinya. Bahkan, kamera pengintai (closed circuit television/ CCTV) yang berfungsi untuk menindak langsung pengendara akan dipasang di setiap halte busway berbarengan dengan revitalisasi halte.
Selain itu, Ahok juga akan mengubah Perda No 5/2014 tentang Transportasi. Menurutnya, peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi para pengusaha bila kendaraan mereka hanya dibatasi usianya hanya 10 tahun. Terpenting, lanjut dia, bus-bus tersebut lolos uji kelaikan/KIR kendaraan. ”Perda itu justru malah membuat peluang permainan oknum Dishub. Lucunya, dalam perda tersebut juga diperbolehkan jika bus beroperasi lebih dari 10 tahun asal ada izin gubernur.
Ini kebiasaan Jakarta, kami akan ubah perda itu dan membenahi uji KIR,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyarankan Pemprov DKI Jakarta duduk bareng dengan pengusaha angkutan umum sebelum menyampaikan ide-ide perbaikan layanan transportasi massal. Hal ini karena ide revitalisasi membuat para pengusaha angkutan umum saat ini semakin gelisah.
”Kalau berencana tidak apaapa, tetapi lebih baik diskusikan dulu dengan kami. Kami sepakat dengan niat Pak Ahok untuk memperbaiki transportasi,” ujarnya. Shafruhan menjelaskan, saat ini pengusaha Metromini dan Kopaja yang mayoritas masuk koperasi kebingungan untuk merevitalisasi bus sedang setaraf bus Transjakarta dengan investasi di bawah Rp500 juta. Artinya jika revitalisasi bus sedang saja para pengusaha sudah kesulitan, apalagi untuk investasi bus besar di atas Rp1 miliar.
Dia pun berharap agar Ahok tidak memaksa pengusaha Kopaja dan Metromini membeli bus besar. ”Kalau mengimbau boleh, tapi jangan memaksa. Kendala utama kami itu karena lembaga keuangan belum mensupportpembiayaan. Jadi selain duduk bareng untuk membenahi transportasi, sebaiknya pemprov juga membantu permudah pinjaman,” ujarnya.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Putranto mengapresiasi kesiapan Pemprov DKI Jakarta menampung 2.000 bus besar, mengingat Ibu Kota membutuhkan transportasi massal sebanyak-banyaknya. Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan kepastian apakah kedatangan bus besar tersebut akan menghapus bus sedang atau tidak.
Apalagi, infrastruktur di DKI Jakarta masih membutuhkan angkutan umum jenis bus sedang. ”Infrastruktur DKI sama seperti Hong Kong. Mereka masih membutuhkan bus sedang. Kalau mau dihapus, seharusnya angkutan mikrolet saja,” kata Leksmono saat dihubungi kemarin. Leksmono menjelaskan, selain keselamatan dan kenyamanan, terpenting merevitalisasi angkutan umum adalah kepastian jadwal antar-jemput penumpang.
Bima setiyadi
(bbg)
