UN Harus Dievaluasi Total

JAKARTA - Pemerintah harus mengevaluasi ujian nasional (UN) secara total. Meski UN tidak menjadi penentu kelulusan, tetap saja ada kasus kebocoran dan kecurangan.

Pandangan demikian disampaikan praktisi pendidikan dari Uhamka, Elin Driana dan anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati. Menurut mereka, kebocoran dan kecurangan rawan terjadi karena nilai UN digunakan sebagai bahan pertimbangan ke jenjang berikutnya. Kondisi ini otomatis membuat siswa khawatir tidak bisa melanjutkan kuliah sehingga mengambil jalan pintas mencari bocoran soal atau kunci jawaban.

”Mental terobos untuk mendapat hasil yang baik dengan cepat itu ada di kita. Makanya banyak siswa rela membeli bocoran hingga jutaan rupiah,” kata Elin ketika dihubungi kemarin. Dia menjelaskan, UN termasuktesdengankarakteristikyang rawan kebocoran. Itulah sebabnya setelah sekian tahun UN dipaksakan berjalan oleh rezim pemerintah yang berganti-ganti, tetap saja UN menjadi suatu drama dengan masalah kecurangan dan kebocoran yang berulang.

Dia pun heran mengapa tes masuk perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN dan SBMPTN tidak pernah terjadi drama yang sama seperti UN. Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengubah fungsi UN. Jika memang untuk pemetaan, jangan dipaksakan sebagai perangkat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. PTN pun dapat melihat hasil rapor sebagai proses pembelajaran siswa untuk menentukan dia diterima di PTN atau tidak.

”Jika sebagai syarat ke jenjang berikutnya pun, UN tidak perlu diikuti semua siswa. Cukup siswa yang mau kuliah saja,” jelasnya. Reni Marlinawati sepakat Kemendikbud memang harus melakukan evaluasi menyeluruh. Dia setuju jika nilai UN jangan menjadi prasyarat masuk PTN, karena perubahan kebijakan Kemendikbud tidak berpengaruh apa-apa terhadap UN.

”Nilai UN itu akan memengaruhi terhadap akumulasi nilai anak dari UN dan ujian sekolah ke PTN. Semakin tinggi hasilnya, semakin besar potensi masuk PTN. Faktor ini yang membuat anak-anak mencontek,” katanya. Menurut dia, harus ada jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada kecurangan UN di tahun mendatang. Namun, dia mengakui jaminan ini sulit didapat karena selama ini selalu ada kejadian kecurangan.

Termasuk sikap percaya diri Kemendikbud bahwa UN berbasis komputer ini bebas kebocoran, ternyata tidak terbukti. Malah, modus dugaan kebocoran lebih canggih lagi karena diunggah melalui Google Drive. Lebih jauh dia menyesalkan pengawasan UN tahun ini sangat longgar. Pasalnya, tahun ini Kemendikbud hanya meminta satu orang pengawas perguruan tinggi di satu sekolah. Padahal, dia sudah mewanti-wanti melibatkan perguruan tinggi secara lebih luas sehingga kecurangan bisa diminimalisasi.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melihat ketegangan peserta UN 2015 kali ini memang jauh mereda. Presidium FSGI Jaka Sukardana mengatakan, kondisi ini dilaporkan beberapa guru pengawas ruang dari Jakarta dan Bandung. Mereka memberikan laporan pandangan mata ke posko pengaduan FSGI via SMS dan WhatsApp, sesaat setelah jam pertama ujian berakhir.

Jaka mengungkapkan, dari pengamatan para guru FSGI tiga tahun terakhir pada hari pertama UN, para siswa di berbagai sekolah banyak sekali yang datang terlambat ke sekolah. Mereka diduga kuat sedang berupaya mencari kunci jawaban UN yang dibeli secara tanggung renteng. Dia mengungkapkan, biasanya peserta yang seharusnya 20 siswa/ruang baru hadir 2 atau 3 orang meski bel masuk sudah dibunyikan.

Namun, ujarnya, kondisi seperti yang diungkapkan di atas kali ini tidak terjadi, sebab siswa tidak perlu mencari jawaban karena soal sudah dikerjakan atau dibahas para siswa sebelumnya dari soal yang dapat diunduh di Google tersebut secara gratis. ”Kata para siswa yang melapor ke posko FSGI, soal dan kunci jawaban UN 2015 tumpah ruah di mana-mana,” ujar Jaka.

Larangan Percetakan Operasikan Internet

Kemendikbud kemarin mengeluarkan aturan baru terhadap percetakan yang mendapat tender mencetak naskah soal UN SMP. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, mengingat naskah adalah dokumen rahasia, sambungan internet tidak boleh beroperasi ketika prosesi memindahkan file naskah.

”Sekarang ini kita akan pastikan dan telah komunikasikan semua percetakan menaati prosedur operasional standar,” kata Mendikbud saat konferensi pers ”Perkembangan UN 2015” di kantor Balitbang Kemendikbud kemarin. Penggagas Indonesia Mengajar ini menjelaskan, ketika proses cetak-mencetak naskah selesai, semua dokumen harus dihapus dari semua perangkat.

Anies menekankan jika ada sambungan yang beroperasi maka percetakan akan dipersalahkan. Apalagi jika ada naskah yang diunggah maka akan semakin memperkuat langkah Kemendikbud untuk memerkarakan percetakan itu. Kemendikbud akan terus menekankan semua percetakan untuk berhati-hati mengenai proses ini. Sebelumnya, Kemendikbud telah memperketat proses pencetakan dengan memasang closed circuit television (CCTV) di 17 pencetakan pemenang tender.

Dalam satu percetakan dipasang 6-9 kamera pengintai, sehingga total kamera pengintai yang dipasang sekitar 153 unit CCTV. Anies menjelaskan, kamera yang berada di percetakan tersebut langsung terhubung ke pusat kontrol UN di Kemendikbud. Tujuannya adalah agar identifikasi masalah ketika proses percetakan dapat segera ditangani Kemendikbud.

Selain kamera pengintai, Kementerian juga menurunkan petugas ke percetakan yang memantau jalannya pencetakan. Kementerianpunmengajakmasyarakat untuk memantau perkembangan pencetakan naskah UN melalui laman www.kemdikbud.go.id . Mengenai perkembangan naskah yang bocor, terangnya, dari hasil pendataan Kemendikbud, naskah soal jurusan IPA yang diunggah oknum Perum Percetakan Negara adalah untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Namun, naskah soal dengan kode yang sama juga diperuntukkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tetapi tidak terunggah di Google Drive. ”Akan tetapi, kita akan melihat hasil UN di kedua provinsi tersebut. Sejauh ini data yang masuk baru dari DIY, tapi belum ada indikasi naskahnya dipakai siswa,” ujarnya.

Anies mengungkapkan, diperkirakan Senin depan hasil identifikasi naskah yang bocor akan selesai. Kemendikbud juga sudah berkoordinasi dengan Dinas pendidikan DIY, Rabu lalu. Sementara dia mengakui permasalahan hanya terjadi di jurusan IPA jenjang SMA. Adapun pelaksanaan UN di jenjang SMA jurusan IPS, SMK dan MA tidak ada masalah.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Nizam menambahkan, dari kode yang tertera pada lembar soal yang diunggah telah dapat mengidentifikasi buklet soal untuk SMA jurusan IPA untuk NAD. Namun, paket untuk Aceh kebetulan identik dengan DIY. Dari analisis sementara, berdasarkan lembar jawaban yang selesai dipindai untuk daerah tersebut tidak dijumpai anomali. ”Proses selanjutnya masih didalami menunggu hasil pemindaian lengkap untuk kedua daerah tersebut,” terangnya.

Neneng zubaidah