Dana Belanja Umum DPR Dinilai Tak Wajar

Rabu, 15 April 2015 - 09:03 WIB
Dana Belanja Umum DPR...
Dana Belanja Umum DPR Dinilai Tak Wajar
A A A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengeluarkan banyak anggaran untuk belanja umum DPR tahun ini. Namun dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, ditemukan ada anggaran Rp220 miliar yang dinilai tidak wajar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan terdapat beberapa kejanggalan dalam anggaran tersebut mulai pengadaan parfum ruangan, hingga biaya pemeliharaan hewan rusa. ”Aneh dan tidak wajar dengan total Rp220 miliar. Nama pengadaan dan anggarannya juga aneh-aneh, mulai daribiayapengadaanparfummiliaran hingga penyiaran Humas DPR,” ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi di Jakarta kemarin.

Apung mengecam rencana pengadaan yang tidak wajar tersebut lantaran belum genap satu semester DPR bekerja sudah mengingkari kehendak rakyat dan mementingkan dirinya sendiri. ”Tidak wajar dan cenderung memboroskan keuangan negara karena anggaran yang fantastis dengan nama barang yang sepele,” tandasnya.

Menurut dia, ada potensi markup dari pengadaan tersebut, karena tidak sesuai dengan harga rata-rata pasar, misalnya saja pengadaan parfum hingga Rp2 miliar dan makanan rusa hingga Rp600jutapertahun. Jugauntuk biaya perawatan rumah dinas DPR senilai Rp32 miliar setiap tahun berpotensi diselewengkan karena alokasi yang sama dianggarkan setiap tahun.

”Disinyalir, ada mafia anggaran dan pengusaha hitam yang sengaja mendorong alokasi anggaran tersebut naik secara signifikan dan tidak wajar. Tindakan Setjen DPR tersebut sangat menyakiti hati rakyat, di tengah situasi masyarakat yang mengalami kenaikan bahan pokok akibat naiknya harga BBM,” tambahnya. Dia mengharapkan, DPR membatalkan pengadaan barang- barang yang tidak wajar tersebut.

Pimpinan DPR perlu merevisi alokasi anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga dengan nilai dan harga yang wajar. Sementara itu, Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menyatakan kenaikan yang fantastis hanya untuk harga pewangi ruangan. DPR mengalokasi anggaran sebesar Rp2.298.626.000 untuk 2015. Padahal, Pada 2014, pewangi ruangan baru sebesar Rp1.071.272.000.

Pada 2013, pewangi ruangan sebesar Rp553.248.000 ”Rata-rata kenaikan pewangi ruangan DPR sekitar 50% per tahun. Alokasi ini tidak rasional bagi orang yang waras, ini bukan sebuah kebutuhan, hanya untuk mencari keuntungan semata, atau menambah penghasilan tambahan selain dari gaji,” ucapnya kemarin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak untuk menanggapi besarnya anggaran DPR untuk pengadaan pengharum ruangan dan biaya pemeliharaan rusa di Kompleks Parlemen. Menurutnya, urusan tersebut bukan ranahnya anggota atau pimpinan DPR. ”Ini kesalahan cara memandang. Anggota DPR tidak ada hubungannya dengan belanja, pemeliharaan gedung, itu bukan konsen anggota DPR,” ucapnya kemarin di Gedung DPR.

Politikus PKS ini pun menegaskan, anggota dan pimpinan DPR bukanlah kuasa pengguna anggaran. Dia menyatakan anggaran untuk pengharum ruangan dan pemeliharaan rusa merupakan ranah Sekretariat Jenderal DPR. ”Masa saya ngurus makan rusa, pengharum ruangan, tidak ada urusannya sama kita. Anda kalau tanya biaya helikopter dan biaya pengamanan presiden, ya pusing dong presiden tidak bisa ngurusin negara kalau gitu,” tegasnya.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani meminta publik tak meributkan persoalan dana anggaran parfum DPR yang mencapai miliaran rupiah tersebut. Menurut Winan, kenaikan dana parfum dari tahun ke tahun ada alasan tersendiri. Salah satu yang utama, kata dia, adalah penambahan jumlah ruangandiDPRsecarasignifikan. Penambahan itu tentu menambah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun sebelumnya.

”Jumlah ruangan tambah, pengharum semua tambah, tisu dan handuk juga tambah,” kata dia saat memberikan konferensi pers di Gedung Kesetjenan, DPR, kemarin. Bahkan, kata dia, ruangan yang disediakan kelengkapan pengharum ruangan hanya berjumlah 1.110 karena terbatasnya anggaran yang ada.

”Padahal jumlah ruangan ada ribuan, bertahap karena dua kali lipat. Jumlah pengadaan dua kali lipat (kalau semua ruangan dianggarkan),” tegasnya.

Mula akmal
(ars)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Islah Bahrawi Mengaku...
Islah Bahrawi Mengaku Dapat Intimidasi dari OTK, Rumah Diintai hingga Aktivitasnya Dibuntuti
Bahaya Romantisasi Oligarki...
Bahaya Romantisasi Oligarki Putih
Penunjukan Kepala BGN...
Penunjukan Kepala BGN Baru Dinilai Tepat untuk Membenahi MBG
KPK Lelang 106 Lot Barang...
KPK Lelang 106 Lot Barang Rampasan Korupsi dari 26 Perkara, Ada Handphone hingga Bidang Tanah
Geledah Rumah Silmy...
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Infografis
5 Tips Packing Mudik...
5 Tips Packing Mudik Agar Koper Tak Kelebihan Muatan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved