Belanja Pegawai Dipangkas Rp500 M

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 kemarin.

Salah satu anggaran yang dikurangi yaitu belanja pegawai dari Rp19 triliun menjadi Rp18,5 triliun. Tjahjo mengatakan, pihaknya telah menetapkan pagu belanja daerah dalam APBD 2015 sama dengan pagu belanja daerah APBD 2014 sebesar Rp63,65 triliun.

Sementara yang diajukan dalam Rancangan APBD 2015 oleh Pemprov DKI sebesar Rp67,26 triliun. Artinya ada pengurangan anggaran belanja daerah Rp3,61 triliun. ”Banyak anggaran yang harus disesuaikan. Salah satunya anggaran belanja pegawai, dari yang awalnya sebesar Rp19 triliun dikurangi Rp500 miliar menjadi sebesar Rp18,5 triliun,” kata Tjahjo Kumolo saat meninjau Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat DKI Jakarta di Balai Kota kemarin.

Tjahjo berharap Pemprov DKI Jakarta segera melakukan seluruh proses administrasi agar pencairan dapat dilakukan akhir April ini mengingat pembangunan di Ibu Kota sudah terlambat. Politikus PDIP itu juga berharap agar kejadian ini tidak terjadi tahun depan. Alasannya DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan menjadi barometer bagi 33 provinsi di Indonesia. Segala sesuatu yang terjadi di Jakarta selalu menjadi indikator bagi kemajuan dan ketepatan dalam penyelenggaraan keuangan negara.

”Kalau tahun depan terulang, tinggal kita lihat siapa yang salah. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jakarta harus jadi barometer bagi provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian anggaran. Selain belanja pegawai, anggaran yang nantinya dipangkas yakni sosialisasi dan pembelian tanah, yang awalnya Rp7 triliun menjadi Rp6 triliun.

”Kami masih menyesuaikan dan menghitungnya. Belanja pegawai kita kurangi sedikit, dari gaji sama tunjangan. Kita akan hitung lagi. Nanti kita sisir lagi. Kalau ada, ya kira kurangi lagi sampai angka itu. Sosialisasi di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Misalnya kalau di Dinas Pendidikan, ya anggaran sosialisasi dihapus. Pokoknya sampai dapat angka Rp3,61 triliun,” tegasnya.

GubernurDKIJakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan tidak ada keterlambatan pembangunan akibat belum dicairkannya APBD 2015. Selain telah menggunakan anggaran mendahului, saat ini seluruh SKPD serta pengguna anggaran lainnya telah melakukan proses lelang di Badan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketika anggaran dicairkan, para pengguna anggaran bisa langsung dapat bekerja. ”Kami akan jalankan keputusan Kemendagri. Nanti kami akan evaluasi. Kalau evaluasinya memang bisa lebih meningkat, kami akan memakai uang tahun lalu pada perubahan Rp72,9 triliun,” ungkapnya.

Pertemuan di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara kemarin.

Salah satu hal yang dibicarakan yakni berlanjut atau tidaknya hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD DKI Jakarta. Ahok menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi dan Prasetio membicarakan tiga hal. Pertama , Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tidak mengajukan HMP.

Kedua, Presiden ingin segera melakukan pembangunan begitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dicairkan agar sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tidak begitu besar. Ketiga, Presiden berharap agar e-musrenbang diikuti dengan baik sehingga sisteme- budgeting 2016 sempurna dari awal.

Meski Fraksi PDIP memastikan tidak melanjutkan HMP, Ahok belum merasa lega lantaran masih ada suara partai lain. Terlebih, persyaratan memutuskan HMP hanya 3/4 dari 106 anggota dewan dan keputusan diambil dari 2/3 dari jumlah yang hadir. Meski demikian, mantan Bupati Belitung Timur ini merasa lebih baik lantaran dia bersama Ketua DPRD sudah sepakat berdamai untuk mendukung emusrenbang dan e-budgeting pada APBD 2016. Suami Veronica Tan ini juga berjanji menjaga sikapnya.

”Secara tata negara, APBD perubahan tetap harus pergub. Tahun depan kita harus siapkan Perda. Pak Pras bilang, jangan nantangin DPRD terus dong, ya sudah, saya bilang okelah. Saya sekarang minum obat dosisnya sudah pas kok,” katanya di Balai Kota kemarin. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membenarkan, pihaknya tidak akan melanjutkan hak angket ke HMP. Namun sebagai ketua DPRD, dia tetap akan mengakomodasi hak anggota dewan apabila memang HMP dilanjutkan.

”Kami akan koordinasikan dulu untuk menentukan lanjut atau tidaknya HMP,” ujarnya. Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik tetap optimistis jika HMP berujung pada pemakzulan. Pernyataan Pras saat bertemu dengan Ahok dan Jokowi itu tidak mewakili institusi DPRD. Terlebih, Pras berjanji akan tetap memfasilitasi HMP dalam paripurna.

”Kita lihat saja nanti. Saya rasa PDIP tetap solid. Kalau hasil hak angket membuktikan pelanggaran hukum, saya rasa perlu ditindaklanjuti dengan pemakzulan,” tegasnya. Politisi Gerindra ini mengklaim, saat ini sudah ada 55 anggota yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar paripurna HMP ditindaklanjuti.

Dengan demikian, syarat mengusulkan HMP lebih dari 20 orang dan lebih dari satu fraksi sudah terlampaui. Bahkan, apabila dihitung keputusan saat paripurna HMP yang 2/3dari 3/4 anggota dewan, 55 tanda tangan sudah mewakilinya. Paripurna HMP sendiri, lanjut Taufik, akan ditindaklanjuti dengan tahapan rapat pimpinan, yang digelar pada satu dua hari ke depan.

Setelah itu, dilanjutkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk melanjutkan paripurna. ”Paling lambat pekan depan akan digelar paripurna HMP pertama untuk menyepakati apakah HMP peringatan sedang, keras, ataupun pemakzulan,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Tandanan Deulay menuturkan, sudah ada empat anggotanya yang menyetujui HMP. Namun dia memastikan, Fraksi Golkar tidak menginginkan HMP dilanjutkan pemakzulan.” Jakartaini kan Ibu Kota. Pimpinannya harus bisa menjadi barometer. Jadi, saya kira cukup peringatansaja,” ungkapnya.

Bima setiyadi