Kisruh Negeri Penyebab Praduga

Rabu, 15 April 2015 - 08:15 WIB
Kisruh Negeri Penyebab Praduga
Kisruh Negeri Penyebab Praduga
A A A
Resvia Afrilene
Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Airlangga

Indonesia saat ini menjadi negeri yang ironis. Negeri elok, sumber daya alam melimpah, dan masyarakat beragam; berubah menjadi negeri pesakitan karena kepemimpinan institusi yang prematur sekaligus kandang koruptor.

Kisruh politik tak henti-hentinya membuat gaduh negeri ini. Salah satu yang paling ramai tentunya perseteruan KPK vs Polri. Pada kisruh itu kepercayaan rakyat tergerus. Kisruh politik yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merembet ke banyak isu seperti kenaikan BBM, kasus eksekusi mati Bali Nine hingga propaganda peperangan agama Timur Tengah yang mungkin mengancam kesatuan bangsa.

Kenaikan BBM dipandang akan menaikkan harga-harga kebutuhan lain di pasar dan semakin menyengsarakan rakyat. Mundurnya tanggal eksekusi Bali Nine oleh Kejaksaan Agung juga menjadi kisruh di mata masyarakat yang mengharapkan pemberantasan distribusi narkoba dilakukan dengan tegas. Absennya sikap tegas pemerintah atas kisruh-kisruh politik, baik dalam maupun luar negeri, membuat masyarakat terseret dalam zona kebingungan politik.

Praduga politik yang berlarut-larut membuat nasib masyarakat semakin terkatung-katung dalam ketidakstabilan. Banyaknya demo yang terjadi baik dari lapisan mahasiswa, buruh, kalangan profesional, hingga masyarakat kecil pada umumnya memperlihatkan rasa tidak aman publik yang seharusnya diayomi pemerintah. Bahkan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, sudah saatnya mahasiswa bergerak dan melakukan pengawalan.

Tiga langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah klarifikasi, mitigasi, dan transparansi agar nasib rakyat tidak terus-menerus dalam praduga politik. Pemerintah harus memberikan klarifikasi terkait polemik yang sedang terjadi pada publik, bagaimana sikap lugas Pemerintah Indonesia terhadap masalah-masalah yang ada sehingga masyarakat mengerti duduk permasalahan yang ada dan tetap merasa aman.

Kemudian perlu adanya mitigasi dengan institusi-institusi terkait untuk segera menuntaskan masalah yang ada secara sinergis, sehingga yang terjadi bukan malah saling menumbangkan. Hal ketiga, upaya untuk melakukan segala upaya yang ada dengan sistem transparansi, dengan tujuan utama masyarakat melek informasi.

Masyarakat perlu memahami proses hukum yang sedang berlangsung antara KPK vs Polri, pertimbangan-pertimbangan rasional dalam eksekusi Bali Nine, kondisi ekonomi nasional dalam kancah internasional yang menyebabkan kenaikan BBM dan sikap Indonesia dalam menjaga keutuhan umat beragama dalam menanggapi pengaruh krisis Timur Tengah. Masyarakat perlu atmosfer politik yang jernih bagi negeri ini!

(ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.3447 seconds (0.1#10.140)