10.000 Unit Rusunawa Akan Dibangun Mei
Selasa, 14 April 2015 - 09:33 WIB
10.000 Unit Rusunawa Akan Dibangun Mei
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan memulai membangun 10.000 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Mei nanti. Rusunawa akan membantu menekan biaya pengeluaran para pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pembangunan10.000 rusunawa diperuntukkan bagi kalangan pekerja akan dimulai Meinanti. Pihak yang akan membangun antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“Kemenpu-Pera akan bangun 7.600 unit dan BPJS akan bangun 2.400 unit. Groundbreaking akan dilakukan di Semarang 30 April nanti oleh presiden,” katanya dalam Raker Komisi IX DPR dengan Kemenaker di kantor DPR kemarin. Hanif menjelaskan, berdasarkan laporan sampai saat ini dari 7.600 unit yang akan dibangun Kemenpu-Pera sebanyak 1.724 unit sudah siap dibangun, sedangkan sisanya 5.876 unit masih dalam penjajakan lahan.
Sementara itu dari 2.400 unit yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan, 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit masih penjajakan lahan. Secara keseluruhan, ada 14 Provinsi yang lahannya sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta dinyatakan siap untuk pembangunan rusunawa. Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasankawasan industri. Sebanyak 14 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, JawaBarat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Hanif mengatakan bahwa pembangunan program sejuta perumahan, termasuk juga 10.000 rusunawa bagi pekerja ini dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat. Termasuk kelompok pekerja yang memang membutuhkan.
“Dengan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja untuk menyewa dan memiliki rumah, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untukbiayarumahdantransportasi pekerja. Kita harapkan peningkatankesejahteraanpekerja bisa terwujud,” tuturnya. Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir meminta Kemenaker mempertimbangkan jarak lokasi pembangunan Rusunawa dekat dengan kawasan industri di mana tempat para pekerja bekerja.
Hal ini dimaksudkan agar upah yang diterima cukup untuk menyewa rumah tersebut dan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. SementaraanggotaKomisiIX DPR Elva Hartati menyatakan, pembangunan rusunawa dan rusunami harus tepat sasaran dan jangan sampai jatuh pada orang yang bukan pekerja. Pasalnya, sudahbanyakkejadianrusunawa khusus yang dibangun pemerintah seperti yang dibangun Pemprov DKI malah dipakai orang kaya. Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta pembangunan rusunawa tersebut agar dipastikan dibangun di kawasan industri.
Pasalnya, ide pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. “Saya berharap Kemenaker bekerja betul-betul mengawal lokasi pembangunan rusunawa tersebut,” kata politikus dari Fraksi PPP ini.
Neneng zubaidah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pembangunan10.000 rusunawa diperuntukkan bagi kalangan pekerja akan dimulai Meinanti. Pihak yang akan membangun antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“Kemenpu-Pera akan bangun 7.600 unit dan BPJS akan bangun 2.400 unit. Groundbreaking akan dilakukan di Semarang 30 April nanti oleh presiden,” katanya dalam Raker Komisi IX DPR dengan Kemenaker di kantor DPR kemarin. Hanif menjelaskan, berdasarkan laporan sampai saat ini dari 7.600 unit yang akan dibangun Kemenpu-Pera sebanyak 1.724 unit sudah siap dibangun, sedangkan sisanya 5.876 unit masih dalam penjajakan lahan.
Sementara itu dari 2.400 unit yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan, 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit masih penjajakan lahan. Secara keseluruhan, ada 14 Provinsi yang lahannya sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta dinyatakan siap untuk pembangunan rusunawa. Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasankawasan industri. Sebanyak 14 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, JawaBarat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Hanif mengatakan bahwa pembangunan program sejuta perumahan, termasuk juga 10.000 rusunawa bagi pekerja ini dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat. Termasuk kelompok pekerja yang memang membutuhkan.
“Dengan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja untuk menyewa dan memiliki rumah, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untukbiayarumahdantransportasi pekerja. Kita harapkan peningkatankesejahteraanpekerja bisa terwujud,” tuturnya. Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir meminta Kemenaker mempertimbangkan jarak lokasi pembangunan Rusunawa dekat dengan kawasan industri di mana tempat para pekerja bekerja.
Hal ini dimaksudkan agar upah yang diterima cukup untuk menyewa rumah tersebut dan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. SementaraanggotaKomisiIX DPR Elva Hartati menyatakan, pembangunan rusunawa dan rusunami harus tepat sasaran dan jangan sampai jatuh pada orang yang bukan pekerja. Pasalnya, sudahbanyakkejadianrusunawa khusus yang dibangun pemerintah seperti yang dibangun Pemprov DKI malah dipakai orang kaya. Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta pembangunan rusunawa tersebut agar dipastikan dibangun di kawasan industri.
Pasalnya, ide pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. “Saya berharap Kemenaker bekerja betul-betul mengawal lokasi pembangunan rusunawa tersebut,” kata politikus dari Fraksi PPP ini.
Neneng zubaidah
(ars)
