TNI AD Gandeng KUA Tangkal Radikalisme
Jum'at, 10 April 2015 - 10:29 WIB
TNI AD Gandeng KUA Tangkal Radikalisme
A
A
A
JAKARTA - TNI AD akan menggandeng Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama untuk menangkal masuknya paham radikalisme seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ke Indonesia.
”Tadi kami sudah berdiskusi dengan staf Kementerian dan Menteri Agama menyikapi fenomena paham radikal, akan ada nota kesepahaman (MoU) antara menteri agama dan KSAD yaitu bagaimana memberdayakan KUA,” kata Wakasad Letjen TNI Muhammad Munir seusai menggelar Rakornis Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Asrama Haji Pondok Gede, kemarin.
Wakasad mengaku, Kemenag sangat menyayangkan peran KUA selama ini hanya mengurusi nikah dan haji. Padahal, bila diberdayakan, KUA bisa ikut menekan potensi kerawanan di daerah-daerah. Apalagi, KUA selalu berhadapan langsung dengan masyarakat.
”Dia (KUA) mendata dan memetakan potensi itu di wilayahnya. Misalnya, di satu kecamatan ada berapa warganya mereka tahu. Nanti mereka akan kerja sama dengan Babinsa. Nanti akan digarap oleh staf antara menag dan KSAD, kemudian dilanjutkan antara Babinsa dan KUA berkoordinasi dengan Koramil. Itu sangat strategis menurut saya jangan sampai kecolongan,” sebutnya.
Menurut Wakasad, meski masih potensial, paham radikalisme di Indonesia sejauh ini tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga perlu ditekan agar tidak muncul. ”Kita belajar dari Timur Tengah. Fenomena ISIS ini kenapa kita begitu terkaget. Berarti sebetulnya sudah ada potensi, tapi tidak ditekan. Kita melihat ada potensi kerawanan radikalisme. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat bekerja sama karena ini bahayanya luar biasa kalau tidak sedini mungkin dilakukan langkah pencegahan, bahasa kasarnya kita hancurkan,” katanya.
Wakasad menambahkan, pihaknya mendorong agar KUA ikut membantu melakukan pengawasan. Disinggung soal pengawasan terhadap pondok pesantren, Wakasad mengaku, diawasi atau tidak disesuaikan dengan skala dari hasil penilaian. ”Selama ini KUA belum melakukan itu makanya kami dorong untuk itu (pengawasan). Melalui TMMD ini, kita ingin membangun tidak hanya aspek fisik, tapi juga aspek nonfisik yakni religiusitas dalam rangka meningkatkan pembangunan bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan ada paham yang mulai merasuki sebagian warga negara Indonesia. Paham ini tidak hanya bertentangan dengan paham keagamaan di Indonesia, tapi juga merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Paham ISIS itu tidak boleh dibiarkan sehingga kita tidak bisa menoleransi itu. Kita patut berbahagia, TNI begitu responsif sehingga program TMMD ini dimaksudkan untuk bagaimana lebih mencerahkan masyarakat atau setidaknya menyosialisasikan paham-paham seperti itu tidak benar karena tidak sesuai dengan jati diri kebangsaan,” katanya.
Karena itu, kata Lukman, TNI mengajak Kementerian Agama dalam upaya pencegahan sehingga pendekatan yang dilakukan lebih mengangkat dan menekankan pada nilai-nilai religiusitas masyarakat.
”Jadi tidak hanya membangun desa dari aspek fisik belaka, tapi juga kali ini dari aspek nonfisik juga. Kita ingin memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa Islam atau agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah agama yang menyejahterakan manusia dan memanusiakan manusia,” ucapnya.
Program TMMD ini akan menyasar 60-61 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan lebih dari 9.150 orang. Selain membangun sarana prasaran seperti tempat ibadah, jembatan, jalan, gorong-gorong, balai desa, dan sebagainya, TMMD juga mengajak masyarakat memahami nilai-nilai agama yang dianut.
”Kemenag sudah menginstruksikan seluruh Kanwil di tingkat provinsi, khususnya di Kanwil kabupaten/kota yang ditunjuk program TMMD untuk memberikan support seoptimal mungkin guna menyukseskan program ini,” katanya.
Sucipto/Alfian
”Tadi kami sudah berdiskusi dengan staf Kementerian dan Menteri Agama menyikapi fenomena paham radikal, akan ada nota kesepahaman (MoU) antara menteri agama dan KSAD yaitu bagaimana memberdayakan KUA,” kata Wakasad Letjen TNI Muhammad Munir seusai menggelar Rakornis Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Asrama Haji Pondok Gede, kemarin.
Wakasad mengaku, Kemenag sangat menyayangkan peran KUA selama ini hanya mengurusi nikah dan haji. Padahal, bila diberdayakan, KUA bisa ikut menekan potensi kerawanan di daerah-daerah. Apalagi, KUA selalu berhadapan langsung dengan masyarakat.
”Dia (KUA) mendata dan memetakan potensi itu di wilayahnya. Misalnya, di satu kecamatan ada berapa warganya mereka tahu. Nanti mereka akan kerja sama dengan Babinsa. Nanti akan digarap oleh staf antara menag dan KSAD, kemudian dilanjutkan antara Babinsa dan KUA berkoordinasi dengan Koramil. Itu sangat strategis menurut saya jangan sampai kecolongan,” sebutnya.
Menurut Wakasad, meski masih potensial, paham radikalisme di Indonesia sejauh ini tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga perlu ditekan agar tidak muncul. ”Kita belajar dari Timur Tengah. Fenomena ISIS ini kenapa kita begitu terkaget. Berarti sebetulnya sudah ada potensi, tapi tidak ditekan. Kita melihat ada potensi kerawanan radikalisme. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat bekerja sama karena ini bahayanya luar biasa kalau tidak sedini mungkin dilakukan langkah pencegahan, bahasa kasarnya kita hancurkan,” katanya.
Wakasad menambahkan, pihaknya mendorong agar KUA ikut membantu melakukan pengawasan. Disinggung soal pengawasan terhadap pondok pesantren, Wakasad mengaku, diawasi atau tidak disesuaikan dengan skala dari hasil penilaian. ”Selama ini KUA belum melakukan itu makanya kami dorong untuk itu (pengawasan). Melalui TMMD ini, kita ingin membangun tidak hanya aspek fisik, tapi juga aspek nonfisik yakni religiusitas dalam rangka meningkatkan pembangunan bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan ada paham yang mulai merasuki sebagian warga negara Indonesia. Paham ini tidak hanya bertentangan dengan paham keagamaan di Indonesia, tapi juga merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Paham ISIS itu tidak boleh dibiarkan sehingga kita tidak bisa menoleransi itu. Kita patut berbahagia, TNI begitu responsif sehingga program TMMD ini dimaksudkan untuk bagaimana lebih mencerahkan masyarakat atau setidaknya menyosialisasikan paham-paham seperti itu tidak benar karena tidak sesuai dengan jati diri kebangsaan,” katanya.
Karena itu, kata Lukman, TNI mengajak Kementerian Agama dalam upaya pencegahan sehingga pendekatan yang dilakukan lebih mengangkat dan menekankan pada nilai-nilai religiusitas masyarakat.
”Jadi tidak hanya membangun desa dari aspek fisik belaka, tapi juga kali ini dari aspek nonfisik juga. Kita ingin memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa Islam atau agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah agama yang menyejahterakan manusia dan memanusiakan manusia,” ucapnya.
Program TMMD ini akan menyasar 60-61 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan lebih dari 9.150 orang. Selain membangun sarana prasaran seperti tempat ibadah, jembatan, jalan, gorong-gorong, balai desa, dan sebagainya, TMMD juga mengajak masyarakat memahami nilai-nilai agama yang dianut.
”Kemenag sudah menginstruksikan seluruh Kanwil di tingkat provinsi, khususnya di Kanwil kabupaten/kota yang ditunjuk program TMMD untuk memberikan support seoptimal mungkin guna menyukseskan program ini,” katanya.
Sucipto/Alfian
(ftr)
