Pembangunan Desa Jadi Prioritas Jokowi-JK
Rabu, 08 April 2015 - 11:01 WIB
Pembangunan Desa Jadi Prioritas Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga lima tahun mendatang.
Tekad membangun desa, kata Puan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
”Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah,” kata Puan saat meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta di kantor Kementerian PMK, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam acara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Puan mengatakan, gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target RPJM 2015-2019. Selain itu, kata Puan, gerakan ini untuk menyelaraskan dan memadukan program-program pembangunan desa yang ada di beberapa kementerian.
”Melalui gerakan ini diharapkan ‘ruh’ gotong royong dapat semakin kuat dan menjadi ‘ruh’ dalam pembangunan di desa. Selain itu, kepentingan sektoral harus diubah menjadi gerakan terpadu dan terkoordinasi,” ujar Puan.
Melalui gerakan ini, kata Puan, diharapkan juga programprogram pembangunan desa tidak menjadi tumpang tindih antarkementerian dan lembaga. Tumpang tindih program, lanjut Puan, harus dihindari dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di desa.
Puan mengatakan, gerakan ini memiliki target yang jelas dan terukur seperti mewujudkan desa mandiri energi, desa mandiri benih, dan desa mandiri pangan. ”Melalui gerakan ini, semua pihak terkait baik pemerintah dan masyarakat, dapat bersatu padu bergerak membangun desa untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan sehingga dapat menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, ekonomi dan kebudayaan,” ujar Puan.
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, pemerintah memiliki target untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan membangun2.000desamandiri selama lima tahun mendatang hingga akhir tahun 2019. ”Untuk merintisnya, perlu dari sekarang dibentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan akan meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujar Marwan.
Pemerintah, kata Marwan, bakal mengucurkan dana desa pada April. Dana tersebut, lanjut Marwan, digunakan untuk membangun kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber dayanya masing-masing.
Rahmat sahid
Tekad membangun desa, kata Puan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
”Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah,” kata Puan saat meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta di kantor Kementerian PMK, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam acara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Puan mengatakan, gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target RPJM 2015-2019. Selain itu, kata Puan, gerakan ini untuk menyelaraskan dan memadukan program-program pembangunan desa yang ada di beberapa kementerian.
”Melalui gerakan ini diharapkan ‘ruh’ gotong royong dapat semakin kuat dan menjadi ‘ruh’ dalam pembangunan di desa. Selain itu, kepentingan sektoral harus diubah menjadi gerakan terpadu dan terkoordinasi,” ujar Puan.
Melalui gerakan ini, kata Puan, diharapkan juga programprogram pembangunan desa tidak menjadi tumpang tindih antarkementerian dan lembaga. Tumpang tindih program, lanjut Puan, harus dihindari dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di desa.
Puan mengatakan, gerakan ini memiliki target yang jelas dan terukur seperti mewujudkan desa mandiri energi, desa mandiri benih, dan desa mandiri pangan. ”Melalui gerakan ini, semua pihak terkait baik pemerintah dan masyarakat, dapat bersatu padu bergerak membangun desa untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan sehingga dapat menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, ekonomi dan kebudayaan,” ujar Puan.
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, pemerintah memiliki target untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan membangun2.000desamandiri selama lima tahun mendatang hingga akhir tahun 2019. ”Untuk merintisnya, perlu dari sekarang dibentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan akan meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujar Marwan.
Pemerintah, kata Marwan, bakal mengucurkan dana desa pada April. Dana tersebut, lanjut Marwan, digunakan untuk membangun kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber dayanya masing-masing.
Rahmat sahid
(ftr)
