BNPT Diimbau Lakukan Kajian Sebelum Blokir Situs Islam
BNPT Diimbau Lakukan Kajian Sebelum Blokir Situs Islam
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus memperhatikan aturan yang ada terkait pemblokiran situs Islam.
Ali menegaskan, BNPT tidak mempunyai Undang-undang (UU) terkait memutuskan pemblokiran situs Islam, sehinggal hal ini menjadi kurang produktif.
“BNPT harus menyadari keterbatasan peran hukum dan politik yang diembannya," kata Ali Munhanif usai diskusi publik di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015).
Ali menjelaskan, BNPT semestinya fokus pada memberi masukan serta kajian terkait pemblokiran situs.
“Seharusnya dilakukan secara komprehensif, misalnya mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menyebutkan bahwa sebuah situs dikatakan radikal,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, namun pihak BNPT tidak bisa memberi jawaban yang utuh serta alasan yang jelas dari pemblokiran situs Islam tersebut.
“Kajian-kajian (BNPT) dilakukan secara sporadis. Jangan terjebak isu-isu yang kira-kira perlu operasional. Apabila ini terjadi, maka penanganan terorisme dan radikalisme menjadi up and down,” paparnya. (Siwi Pramesti)
Ali menegaskan, BNPT tidak mempunyai Undang-undang (UU) terkait memutuskan pemblokiran situs Islam, sehinggal hal ini menjadi kurang produktif.
“BNPT harus menyadari keterbatasan peran hukum dan politik yang diembannya," kata Ali Munhanif usai diskusi publik di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015).
Ali menjelaskan, BNPT semestinya fokus pada memberi masukan serta kajian terkait pemblokiran situs.
“Seharusnya dilakukan secara komprehensif, misalnya mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menyebutkan bahwa sebuah situs dikatakan radikal,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, namun pihak BNPT tidak bisa memberi jawaban yang utuh serta alasan yang jelas dari pemblokiran situs Islam tersebut.
“Kajian-kajian (BNPT) dilakukan secara sporadis. Jangan terjebak isu-isu yang kira-kira perlu operasional. Apabila ini terjadi, maka penanganan terorisme dan radikalisme menjadi up and down,” paparnya. (Siwi Pramesti)
(maf)
Explore More