KMP Konsolidasi Matangkan Strategi Pilkada
KMP Konsolidasi Matangkan Strategi Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) kembali menggelar konsolidasi internal tadi malam. Salah satu materi pembahasan pada pertemuan yang digelar di Bakrie Tower, Jakarta, ini yakni persiapan KMP menuju pilkada serentak 2015.
Selain itu, juga dibahas soal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai sengketa Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie (ARB) mematangkan persiapan menyambut pilkada setelah putusan PTUN menunda pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono.
Beberapa elite KMP yang hadir antara lain Bendahara DPP Golkar versi Munas Bali yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Munas Jakarta, Djan Faridz. Turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung.
“Saat ini kami sedang menyiapkan calon-calon kepala daerah. Itu modal kami khususnya di Partai Golkar untuk menghadapi Pemilu 2019,” ujar Akbar. Sementara itu, menurut ARB pertemuan tertutup tersebut hanyalah sebatas agenda rapat rutin yang biasa digelar setiap bulan. Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, ARB menegaskan, kubu Agung Laksono tidak bisa mengambil keputusan hukum dan politik termasuk soal pilkada setelah keluarnya putusan PTUN.
Menurut ARB, yang berhak membuat keputusan terkait pilkada adalah pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, 2009. Sebab, kepengurusan itu yang kini masih tercantum di Kemenkumham. “Jadi yang berhak menangani pencalonan pilkada adalah DPP Golkar Munas Riau yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, bukan kepengurusan Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali karena SK pengesahannya ditunda,” katanya.
ARB mengatakan, keadaan saat ini kembali seperti semula di mana DPP yang sah adalah hasil Munas Riau yang hingga kini menjadi satu-satu yang sah dan terdaftar di Kemenkumham. Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan, proses penjaringan terhadap bakal calon yang akan ikut pilkada serentak pada Juli mendatang terus berjalan. “Penjaringan tidak ada masalah, internal tidak ada masalah, pengurus jalan,” ujarnya.
Sucipto/okezone
Selain itu, juga dibahas soal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai sengketa Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie (ARB) mematangkan persiapan menyambut pilkada setelah putusan PTUN menunda pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono.
Beberapa elite KMP yang hadir antara lain Bendahara DPP Golkar versi Munas Bali yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Munas Jakarta, Djan Faridz. Turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung.
“Saat ini kami sedang menyiapkan calon-calon kepala daerah. Itu modal kami khususnya di Partai Golkar untuk menghadapi Pemilu 2019,” ujar Akbar. Sementara itu, menurut ARB pertemuan tertutup tersebut hanyalah sebatas agenda rapat rutin yang biasa digelar setiap bulan. Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, ARB menegaskan, kubu Agung Laksono tidak bisa mengambil keputusan hukum dan politik termasuk soal pilkada setelah keluarnya putusan PTUN.
Menurut ARB, yang berhak membuat keputusan terkait pilkada adalah pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, 2009. Sebab, kepengurusan itu yang kini masih tercantum di Kemenkumham. “Jadi yang berhak menangani pencalonan pilkada adalah DPP Golkar Munas Riau yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, bukan kepengurusan Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali karena SK pengesahannya ditunda,” katanya.
ARB mengatakan, keadaan saat ini kembali seperti semula di mana DPP yang sah adalah hasil Munas Riau yang hingga kini menjadi satu-satu yang sah dan terdaftar di Kemenkumham. Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan, proses penjaringan terhadap bakal calon yang akan ikut pilkada serentak pada Juli mendatang terus berjalan. “Penjaringan tidak ada masalah, internal tidak ada masalah, pengurus jalan,” ujarnya.
Sucipto/okezone
(bbg)
Explore More