Strategi Hadapi MEA Harus Matang

SEMARANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan pemerintah, perguruan tinggi, dan para ahli perlu bersinergi dan segera mengkaji serta menyiapkan secara mendalam tentang strategi dan penyelesaian kendala atas pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berbagai studi serta persiapan maksimal perlu dilakukan agar Indonesia bisa mengambil manfaat sebesarbesarnya pelaksanaan MEA di akhir tahun 2015. ”Tahapan-tahapan yang realistis perlu dipikirkan untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan MEA.

Indonesia harus mampu menjadi pemenang dan mengambil manfaat dari perjanjian komunitas ASEAN yang cepat atau lambat dampaknya akan kita rasakan,” kata Irman Gusman dalam orasi ilmiah dies natalis ke-50 tahun Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang kemarin. Irman menyampaikan pesan tersebut dalam orasi ilmiah dengan tema ” Pembangunan Sumber Daya Insani yang Unggul dan Berkarakter Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” di hadapan Rektor Universitas Negeri Semarang Prof Dr Fatkhurrohman, MHum, senat guru besar, para dekan dan 1.500 civitas academica UniversitasNegeri Semarang.

Dalam orasi ilmiahnya, Irman Gusman menjelaskan sedikitnya tiga hal akan kita hadapi seiring diberlakukannya MEA. Pertama, perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era AFTA saat ini. Di dalam AFTA, pemerintah masih dimungkinkan misalnya menerapkan bea masuk 1-5% atau juga mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi industri atau barang-barang produksi dalam negeri yang sangat sensitif.

Kedua, pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Ketiga, persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip fr ee movement of capital. ”Jika dilihat dari kacamata ini, perusahaan-perusahaan besar akan menanamkan modalnya di negara-negara anggota ASEAN demi mencapai efisiensi yang lebih baik. Indonesia harus siap,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengungkapkan bahwa perguruan tinggi harus menggandeng dunia usaha sebagai langkah hilirisasi hasil riset yang dilakukan. ”Kami ingin mendorong perguruan tinggi memperbanyak kerja sama dengan kalangan dunia usaha,” kata dia. M Nasir juga mengatakan, dengan keterlibatan oleh dunia usaha, persoalan pembiayaan pelaksanaan riset juga akan turut terbantu.

Dengan begitu akan semakin banyak riset yang bisa dilakukan oleh kalangan akademisi di lingkungan kampus. ”Di negara tetangga, 80% dana untuk pelaksanaan riset dibiayai kalangan dunia usaha. Di negara kita belum sampai angka segitu . Pendanaan nasional untuk riset kita juga masih rendah jika dibandingkan negara- negara tetangga kita,” ungkapnya.

Susilo himawan