ISIS Harus Dianggap Gerakan Kriminal dan Separatis

DEPOK - Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas terhadap para pengikut dan simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Irak and Syiria (ISIS). Gerakan itu dianggap telah membuat resah masyarakat dan komunitas internasional.

Di Indonesia, disinyalir pengikut ISIS mencapai lebih 1.000 orang. "Harus ada tindakan tegas dan keras terhadap mereka yang bergabung dalam ISIS. Ini penting dan harus secepatnya dilakukan," kata Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hery Sucipto, Jumat 27 Maret 2015.

Tindakan tegas yang dimaksud adalah dengan mengenakan pengikut ISIS sebagai kriminal negara atau gerakan separatis.

Menurut dia, cara tersebut memudahkan penanganan dan pencegahan ISIS. "ISIS itu bukan gerakan agama, tapi mereka gerakan kriminal, gerakan separatis. Karena itu, dapat dicabut kewarganegaraannya," kata Hery.

Dia yakin penyebutan ISIS sebagai gerakan separatis akan memunculkan simpati dan dukungan masyarakat terhadap penanganan gerakan ini. Dengan begitu penanganan gerakan ini lebih mudah dan meluas.

"ISIS ingin mendirikan negara tersendiri. Ini sudah separatis, tidak boleh ada negara dalam negara Pancasila ini. Saya yakin dukungan pembasmian terhadap separatis akan luas, dan Indonesia sudah pengalaman menumpas gerakan separatis," papar Juru Bicara Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

Selama ini, lanjut Hery, masyarakat mungkin biasa saja mendukung ISIS karena menganggap gerakan ideologi yang mengatasnamakan Islam.

Namun itu hanya strategi ISIS meraih simpati. "Padahal mereka gerakan kriminal dan separatisme," katanya.