Dana Pembangunan Terpangkas Rp9 T
Dana Pembangunan Terpangkas Rp9 T
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan program kerja yang telah dirancang pada 2015 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 sebesar Rp72,09 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, pihaknya tengah menyusun kembali Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 guna menyesuaikan dengan APBD Perubahan 2014. KUAPPAS disusun untuk melihat struktur APBD 2015 yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).
”Kemendagri menyarankan agar KUA-PPAS disusun ulang agar tidak ada akuisisi dari DPRD ketika diimplementasikan. Ya, tiga hari ke depan kami akan rampungkan KUA-PPAS tersebut,” katanya kemarin. Penentuan KUA-PPAS ini akan disesuaikan dengan biaya pendapatan dan belanja pada tahun lalu sekitar Rp64 triliun. Ada selisih sekitar Rp9 triliun dari KUA-PPAS yang disusun tahun ini.
Dengan demikian, akan ada pengurangan kegiatan sekitar Rp9 triliun dari yang telah direncanakan di antaranya pembelian tanah di Dinas Tata Air, Taman, Bina Marga, dan Perikanan dengan masing-masing pengurangan sekitar Rp500 miliar dengan jumlah total Rp2 triliun. Selanjutnya pengurangan belanja bangunan dan rumah bersejarah termasuk lahan di lima wilayah yang ada di BPKAD sekitar Rp500 miliar.
Kemudian proyek pembuatan tanggul di Jakarta Utara dari sebelumnya sekitar Rp1,3 triliun dipangkas menjadi Rp1 triliun. Begitu juga pada biaya kegiatan tak terduga sekitar Rp1,4 triliun.
”Dari Rp9 triliun jika dikurangi dengan pengurangan kegiatan di atas, tinggal menyisakan anggaran sekitar Rp4,2 triliun. Nah,itu akan kami pangkas dalam kegiatan belanja perjalanan dinas, hibah ke yayasan yang tidak terlalu penting, kegiatan pariwisata, bansos, sosialisasi, dan kegiatan yang tidak perlu berjalan. Nanti kalau sudah tersusun, KUA-PPAS akan kami sampaikan detailnya,” tuturnya.
Heru menegaskan, kegiatan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, penanggulangan banjir, dan belanja pembangunan tidak dikurangi. Dia bahkan menjamin ada penambahan anggaran seperti di Dinas Tata Air yang pada KUA-PPAS. Dari sebelumnya sekitar Rp2,7 triliun ditambahkan menjadi Rp5 triliun. ”Prediksi kami akan kami ketatkan pembelanjaan mendekati riil yang bisa diserap dengan fungsional,” ungkapnya.
Usai penyusunan KUAPPAS pada Kamis (26/3), Heru akan membawanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sesuai atau tidaknya asas manfaatnya. Dia memprediksi anggaran baru dapat digunakan pada Mei. ”Kami meminta SKPD tak perlu takut bekerja meski ada isu pengawasan ketat dari DPRD. Kami sudah meminta pengawalan dari BPKP, BPK, polisi, ahli keuangan negara, dan sebagainya,” sebutnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya diberi waktu oleh Kemendagri selama 15 hari ke depan untuk membahas program kegiatan yang dibutuhkan tahun ini. ”Kami upayakan pada 10 April Pergub APBD 2014 sudah bisa disahkan oleh Kemendagri. Kalau enggak salah, 24 sudah bisa dipakai,” sebutnya.
Ahok menjelaskan, segala bentuk kegiatan yang diatur dengan pergub tahun ini akan diawasi ketat oleh Kemendagri. Pihaknya bahkan akan mengundang Kemendagri melihat input e-budgeting dari program yang sudah mendapat evaluasi dari Kemendagri. Mantan Bupati Belitung Timur ini tetap optimistis program prioritas seperti banjir, macet, pendidikan, rumah susun, dan sebagainya akan berjalan efektif.
Dia berjanji akan mengeluarkan hasil kegiatan yang dikurangi dan ditambah usai input sistem e-budgeting. ”Pokoknya nanti semua dikeluarin deh mana yang defisit mana yang ditambah. Ini kan ada undang-undang yang mengatur. Jadi istilah Kemendagri, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi udah aja, sekali pergub, pergub terus ini. Perubahan udah enggak ada urusan sama DPRD,” ungkapnya.
Suami dari Veronica Tan itu juga menantang panitia hak angket untuk memanggilnya sebelum hasilnya diparipurnakan. Menurutnya, hak angket yang dibentuk Dewan itu sangat lucu sebab DPRD yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Di sisi lain dia tengah berseteru dengan DPRD.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman pesimistis pergub bisa membuat penggunaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik. Selain banyak kegiatan yang dikurangi, penggunaan pergub itu sepenuhnya diawasi DPRD. ”Kalau ditemukan kesalahan, nanti ada angket lagi,” jelasnya.
Di bagian lain, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang beranggotakan 90 ormas mendatangi DPRD DKI Jakarta kemarin. Mereka menyatakan siap mengawal hak angket yang saat ini masih dalam proses.
Ketua Dewan Suro DPP FPI Misbahul Anam menuturkan, GMJ sepenuhnya mendukung penuh hak angket agar tidak mendapat tekanan dari parpolparpol di dalamnya. Ahok sudah melewati batas kepemimpinan sebagaimana yang dibanggakan masyarakat Jakarta. ”Kerja tidak, etika apalagi. Maunya berantem dan mengeluarkan kata-kata kotor,” sebutnya.
Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad Ongen Sangadji menjelaskan, hak angket tetap berjalan dan sudah memasuki masa final. Sejumlah alat bukti telah dikantongi seperti pernyataan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan bukti dokumentasi yang sangat kuat.
”Untuk apa panggil Ahok kalau TAPD sebagai aktor utama penyusun anggaran sudah diperiksa. Kita sudah punya alat bukti yang sangat kuat. Pekan ini kami akan memanggil tim ahli. Kemungkinan pekan depan akan kami paripurnakan,” ucapnya.
Bima setiyadi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, pihaknya tengah menyusun kembali Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 guna menyesuaikan dengan APBD Perubahan 2014. KUAPPAS disusun untuk melihat struktur APBD 2015 yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).
”Kemendagri menyarankan agar KUA-PPAS disusun ulang agar tidak ada akuisisi dari DPRD ketika diimplementasikan. Ya, tiga hari ke depan kami akan rampungkan KUA-PPAS tersebut,” katanya kemarin. Penentuan KUA-PPAS ini akan disesuaikan dengan biaya pendapatan dan belanja pada tahun lalu sekitar Rp64 triliun. Ada selisih sekitar Rp9 triliun dari KUA-PPAS yang disusun tahun ini.
Dengan demikian, akan ada pengurangan kegiatan sekitar Rp9 triliun dari yang telah direncanakan di antaranya pembelian tanah di Dinas Tata Air, Taman, Bina Marga, dan Perikanan dengan masing-masing pengurangan sekitar Rp500 miliar dengan jumlah total Rp2 triliun. Selanjutnya pengurangan belanja bangunan dan rumah bersejarah termasuk lahan di lima wilayah yang ada di BPKAD sekitar Rp500 miliar.
Kemudian proyek pembuatan tanggul di Jakarta Utara dari sebelumnya sekitar Rp1,3 triliun dipangkas menjadi Rp1 triliun. Begitu juga pada biaya kegiatan tak terduga sekitar Rp1,4 triliun.
”Dari Rp9 triliun jika dikurangi dengan pengurangan kegiatan di atas, tinggal menyisakan anggaran sekitar Rp4,2 triliun. Nah,itu akan kami pangkas dalam kegiatan belanja perjalanan dinas, hibah ke yayasan yang tidak terlalu penting, kegiatan pariwisata, bansos, sosialisasi, dan kegiatan yang tidak perlu berjalan. Nanti kalau sudah tersusun, KUA-PPAS akan kami sampaikan detailnya,” tuturnya.
Heru menegaskan, kegiatan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, penanggulangan banjir, dan belanja pembangunan tidak dikurangi. Dia bahkan menjamin ada penambahan anggaran seperti di Dinas Tata Air yang pada KUA-PPAS. Dari sebelumnya sekitar Rp2,7 triliun ditambahkan menjadi Rp5 triliun. ”Prediksi kami akan kami ketatkan pembelanjaan mendekati riil yang bisa diserap dengan fungsional,” ungkapnya.
Usai penyusunan KUAPPAS pada Kamis (26/3), Heru akan membawanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sesuai atau tidaknya asas manfaatnya. Dia memprediksi anggaran baru dapat digunakan pada Mei. ”Kami meminta SKPD tak perlu takut bekerja meski ada isu pengawasan ketat dari DPRD. Kami sudah meminta pengawalan dari BPKP, BPK, polisi, ahli keuangan negara, dan sebagainya,” sebutnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya diberi waktu oleh Kemendagri selama 15 hari ke depan untuk membahas program kegiatan yang dibutuhkan tahun ini. ”Kami upayakan pada 10 April Pergub APBD 2014 sudah bisa disahkan oleh Kemendagri. Kalau enggak salah, 24 sudah bisa dipakai,” sebutnya.
Ahok menjelaskan, segala bentuk kegiatan yang diatur dengan pergub tahun ini akan diawasi ketat oleh Kemendagri. Pihaknya bahkan akan mengundang Kemendagri melihat input e-budgeting dari program yang sudah mendapat evaluasi dari Kemendagri. Mantan Bupati Belitung Timur ini tetap optimistis program prioritas seperti banjir, macet, pendidikan, rumah susun, dan sebagainya akan berjalan efektif.
Dia berjanji akan mengeluarkan hasil kegiatan yang dikurangi dan ditambah usai input sistem e-budgeting. ”Pokoknya nanti semua dikeluarin deh mana yang defisit mana yang ditambah. Ini kan ada undang-undang yang mengatur. Jadi istilah Kemendagri, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi udah aja, sekali pergub, pergub terus ini. Perubahan udah enggak ada urusan sama DPRD,” ungkapnya.
Suami dari Veronica Tan itu juga menantang panitia hak angket untuk memanggilnya sebelum hasilnya diparipurnakan. Menurutnya, hak angket yang dibentuk Dewan itu sangat lucu sebab DPRD yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Di sisi lain dia tengah berseteru dengan DPRD.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman pesimistis pergub bisa membuat penggunaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik. Selain banyak kegiatan yang dikurangi, penggunaan pergub itu sepenuhnya diawasi DPRD. ”Kalau ditemukan kesalahan, nanti ada angket lagi,” jelasnya.
Di bagian lain, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang beranggotakan 90 ormas mendatangi DPRD DKI Jakarta kemarin. Mereka menyatakan siap mengawal hak angket yang saat ini masih dalam proses.
Ketua Dewan Suro DPP FPI Misbahul Anam menuturkan, GMJ sepenuhnya mendukung penuh hak angket agar tidak mendapat tekanan dari parpolparpol di dalamnya. Ahok sudah melewati batas kepemimpinan sebagaimana yang dibanggakan masyarakat Jakarta. ”Kerja tidak, etika apalagi. Maunya berantem dan mengeluarkan kata-kata kotor,” sebutnya.
Ketua Panitia Angket DPRD DKI Muhammad Ongen Sangadji menjelaskan, hak angket tetap berjalan dan sudah memasuki masa final. Sejumlah alat bukti telah dikantongi seperti pernyataan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan bukti dokumentasi yang sangat kuat.
”Untuk apa panggil Ahok kalau TAPD sebagai aktor utama penyusun anggaran sudah diperiksa. Kita sudah punya alat bukti yang sangat kuat. Pekan ini kami akan memanggil tim ahli. Kemungkinan pekan depan akan kami paripurnakan,” ucapnya.
Bima setiyadi
(ftr)
Explore More