Perindo Tolak Transaksi Politik

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berkomitmen tidak akan melakukan politik transaksional. Perindo pun optimistis sekalipun tanpa transaksional akan tetap menjadi partai besar.

Demi mewujudkan itu, pimpinan pusat Perindo berencana memberikan pendidikan berpolitik kepada kadernya mulai dari tingkat kelurahan hingga pusat. Dengan memiliki kader baik, cita-cita Perindo untuk membuat Indonesia lebih baik akan terwujud.

”Kami menginginkan politik tanpa transaksional karena bagaimanapun politik transaksional itu hanya kepentingan individualistik yang ingin memanfaatkannya. Faktanya saat ini memang demikian. Jadi, pendidikan kita kepada kader jangan jadikan politik sebagai lahan pekerjaan, tetapi sebagai abdi masyarakat,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta kemarin.

Menurut Rofiq, meski Perindo tergolong sebagai partai baru, Perindo optimistis dapat unjuk gigi dan sangat terbuka karena beberapa tokoh politik nasional mulai menyatakan ketertarikannya untuk bergabung. Karena itu, Rofiq menargetkan Pemilu 2019, Perindo bisa menjadi partai pemenang. ”Soal verifikasi kita siap. Hari ini verifikasi juga, kami siap. DPW sudah ada di 34 provinsi. Struktural sudah ada,” katanya.

Ketua bidang Organisasi DPP Perindo Syafril Nasution mengatakan, Perindo fokus dalam memotivasi pengurus DPW. Perindo juga lahir bukan sebagai partai pesaing. Perindo merupakan partai yang menginginkan Indonesia sejahtera. ”Artinya, kita di sini bersama membangun Indonesia menjadi sejahtera tanpa melihat persaingan dengan partai lain,” sebutnya.

Untuk mencapai itu, DPP gencar melakukan pemantauan di beberapa DPW. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. ”Program kita secara nyata harus langsung dilakukan. Kader DPW akan kita kerahkan,” ujarnya.

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Syahrianta Tarigan mengatakan, langkah awal mewujudkan partai agar menang adalah memantapkan kader hingga ke tingkat kelurahan. Sejauh ini sudah terbentuk 17 kepengurusan di tingkat DPW, 15 di tingkat DPD, 5 d itingkat DPC, dan 5 kepengurusan di tingkat kelurahan.

Untuk pengaderan, Syahrianta mengaku tidak semua masyarakat dapat menjadi kader Perindo. Kader Perindo harus sesuai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai. ”Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, sekalipun itu anak ketua umum kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak akan bisa menjadi kader,” ungkapnya.

Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai, komitmen Perindo merupakan tawaran yang sangat baik, tapi tentunya harus dibuktikan. ”Tawaran yang sangat baik dan yang bisa memberikan nilai marketing politik. Artinya, selama ini publik tidak percaya bahwa tidak ada politik transaksi. Praktik itu memang tidak diinginkan masyarakat,” katanya.

Heri menilai, apa yang ditawarkan Perindo bukanlah hal yang mudah. Menurut dia, ini akan menjadi tantangan yang berat yang harus dijawab Perindo. ”Apakah Perindo ingin menjawab tantangan publik atau tidak untuk tidak transaksional? Apakah Perindo tertantang melakukan itu? Ini harus dijawab,” tandasnya. Menurut dia, untuk menjawab tantangan tersebut, Perindo harus menang besar di pemilu mendatang. Setelah menang, baru dapat dibuktikan komitmen Perindo ini.

”Apalagi, pemilu ke depan itu berbarengan. Kerja Perindo akan menjadi berat sebagai parpol baru. Lalu, perlu kerja keras empat tahun ini. Di mana ada perbedaan sistem pemilu. Pileg sama pilpres berbarengan. Jadi kekuatannya soal berkoalisi atau tidak. Apakah langsung mengusung calon presiden atau tidak,” ungkapnya.

Yan yusuf/ Dita angga