Dua Menteri Jokowi Rapat di KPK, Ini Hasilnya
Kamis, 19 Maret 2015 - 16:05 WIB
Dua Menteri Jokowi Rapat di KPK, Ini Hasilnya
A
A
A
JAKARTA - Dua menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Menteri Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengelar pertemuan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sofyan yang ditemui usai pertemuan mengaku dalam perbincangan itu mereka bersama KPK banyak mendiskusikan masalah gula. "Tadi kami diundang KPK. KPK melakukan studi tentang gula dan segala hal yang berkaitan dengan gula ini," kata Sofyan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Dia menjelaskan, bahwa diskusi ini bagian dari tugas lembaga antikorupsi itu dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dirinya pun mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Kita akan bisa membuat kebijakan dan berbagai hal dengan cara yang lebih baik lagi," terangnya.
Lanjut Sofyan, ada beberapa hal yang perlu dievalusi dari persoalan ini. Salah satunya mekanisme impor. Dengan adanya pertemuan bersama KPK membuat kerja sama memperbaiki sistem.
"KPK ini adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem. Dengan perbaikan sistem maka orang tidak akan terlibat dalam proses korupsi," tandasnya.
Sofyan yang ditemui usai pertemuan mengaku dalam perbincangan itu mereka bersama KPK banyak mendiskusikan masalah gula. "Tadi kami diundang KPK. KPK melakukan studi tentang gula dan segala hal yang berkaitan dengan gula ini," kata Sofyan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Dia menjelaskan, bahwa diskusi ini bagian dari tugas lembaga antikorupsi itu dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dirinya pun mengapresiasi kegiatan tersebut.
"Kita akan bisa membuat kebijakan dan berbagai hal dengan cara yang lebih baik lagi," terangnya.
Lanjut Sofyan, ada beberapa hal yang perlu dievalusi dari persoalan ini. Salah satunya mekanisme impor. Dengan adanya pertemuan bersama KPK membuat kerja sama memperbaiki sistem.
"KPK ini adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem. Dengan perbaikan sistem maka orang tidak akan terlibat dalam proses korupsi," tandasnya.
(kri)