Sejumlah Program Diduga Bermasalah

JAKARTA - Kegiatan yang diduga merugikan keuangan daerah tidak saja terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2014. Sejumlah program dalam APBD 2014 juga tidak jelas peruntukannya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam APBD DKI Jakarta 2014 terdapat sejumlah kegiatan dengan anggaran cukup fantastis seperti anggaran untuk tanaman yang diajukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Anggaran pengadaan dan pengelolaan pohon tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp135,188 miliar.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar menampik besarnya anggaran tersebut. Menurutnya, jumlah anggaran tersebut sudah dipangkas dan tidak dianggarkan kembali pada APBD 2015. ”Anggaran pastinya harus saya lihat dulu karena masalah validasi angka. Saat ini pohon yang dianggarkan tahun lalu masih sisa, jadi tidak kami anggarkan lagi tahun ini,” kata Nandar saat dihubungi kemarin.

Nandar mengakui item yang ditemukan tersebut memang disesuaikan dengan kebutuhan untuk program penghijauan di Ibu Kota. Semua pohon tersebut sudah diverifikasi dan disurvei harganya sesuai yang terdaftar di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. ”Kami beli sesuai kebutuhan landscape. Untuk pohon-pohon yang harganya cukup mahal seperti baobab itu sumbangan. Tahun ini anggarannya besar juga karena untuk pembebasan lahan,” sebutnya.

Selain pengadaan pohon, pengadaan tong sampah juga menghabiskan anggaran cukup besar yakni Rp38,854 miliar. Pengadaan tong sampah tersebut memiliki nilai bervariatif, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Namun, yang patut menjadi perhatian yakni beberapa pecahan dari total Rp38,8 miliar itu. Misalnya pengadaan tong sampah taman dan jalur hijau Rp5 miliar.

Ada juga program pengadaan tong sampah yang ditulis serupa, tapi tak sama yaitu pengadaan tong sampah pilah RW 02 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, mencapai Rp300 juta. Hal serupa juga ditemukan di kelurahan yang sama di RW 02, 04, dan 07 dengan total anggaran mencapai Rp306,4 juta. Anggaran yang besar lainnya adalah pengadaan tong sampah di sekitar sungai yang mencapai Rp3 miliar.

Sedangkan program monitoring kebersihan dan penyisiran kantong-kantong sampah di wilayah Kelurahan Kuningan Selatan, Jakarta Selatan dianggarkan Rp26,250 juta. Di Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan Rp65,6 juta. Selain itu, kegiatan monitoring kebersihan di pasar Jakarta Utara Rp165 juta, monitoring kebersihan Kecamatan Tanah Abang Rp30 juta, monitoring kebersihan di Kecamatan Tanjung Priok Rp24,734 juta, dan monitoring kebersihan di Kepulauan Seribu Rp75 juta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas menegaskan dia tidak mengetahui ada anggaran tersebut. Menurutnya, setiap kegiatan yang diadakan di wilayah adalah usulan dari unit kerja perangkat daerah (UKPD). Dia pun menampik jika anggaran pengadaan tersebut berasal dari ada keterlibatan pokok pikiran (pokir) Dewan. ”Usulan tong sampah itu dari unit, baik sudin maupun dinas. Tapi, saya tidak tahu anggarannya berapa, nanti saya cek dulu. Lebih baik jangan dibesar-besarkan dulu karena kondisinya sedang panas,” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyak penyelewengan anggaran dalam APBD 2014. Termasuk pengadaan UPS dan pengadaan enam buku yang diduga menguntungkan seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, dia memaksa pemakaian sistem e-budgeting agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang. ”Memang banyak yang begitu, saya juga tidak tahu pohon itu ditanam atau tidak. Saya sudah minta inspektorat untuk audit itu,” ucapnya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengakui pihaknya telah mendapat laporan ada kegiatan pada APBD 2014 yang diduga merugikan keuangan daerah. Namun, BPKP saat ini masih fokus menangani pengadaan UPS yang masuk pada APBD Perubahan 2014.

”Laporan-laporannya ada, namun kita dalami UPS dulu. Kami saat ini masih mengaudit data harga UPS aslinya. Jadi kami belum bisa berkomentar lantaran data tersebut belum lengkap. Sejauh ini UPS terindikasi merugikan keuangan daerah. Kami sudah periksa semua saksi yang mayoritas sama dengan apa yang dilakukan penyidik kepolisian,” paparnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Wijadi menengarai apa yang terjadi pada APBD 2014 tersebut memang benar anggaran siluman. Namun, pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun BPKP.

”Kalau ngomongin secara keseluruhan APBD 2014 itu luas. Lagipula sudah selesai dan sudah sampai pertanggungjawaban. Untuk mengungkap siapa aktor-aktornya, BPKP harus segera mengaudit selain UPS. Bisa saja Pak Jokowi (mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) dimintai keterangan, tergantung model auditnya,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melihat ada kader partai terlibat dalam penyelewengan anggaran APBD P 2014, khususnya dalam pengadaan enam buku. ”Kami akan bersikap kalau Rina sudah ditetapkan tersangka,” kata Taufik saat dihubungi.

Bima setiyadi