Rousseff Ajak Kritikus dan Oposisi Berdialog
Rabu, 18 Maret 2015 - 08:49 WIB
Rousseff Ajak Kritikus dan Oposisi Berdialog
A
A
A
BRASILIA - Presiden Brasil Dilma Rousseff berjanji akan menggelar perundingan dengan kritikus dan oposisi.
Janji itu disampaikan menyusul aksi turun ke jalan sekitar 1,5 juta rakyatnya menentang kebijakan pemerintah yang digelar Minggu lalu (15/3). Dia berharap negaranya bersatu untuk mendukung pemerintahan dan dia tetap berkomitmen untuk memimpin 200 juta rakyat Brasil baik yang memilihnya atau tidak. “Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat dan bertindak dengan kerendahan hati,” ujar Rousseff.
Rousseff yang baru terpilih kembali kurang dari enam bulan lalu harus berjuang menghadapi tekanan publik atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Kepercayaan publik kian anjlok dengan adanya skandal korupsi USD3,8 miliar di perusahaan minyak milik negara Petrobras.
Untuk menyelesaikan berbagai soal tersebut, Rousseff mengaku segera mengumumkan paket kebijakan reformasi politik berskala luas dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilansir AFP, paket yang akan diumumkan Roussef itu termasuk kebijakan memerangi korupsi.
Selain itu, Pemerintah Brasil juga akan mengimplementasikan penghematan, pengurangan subsidi, dan meningkatkan pajak karena krisis global. “Sejak krisis internasional beberapa tahun lalu, pemerintah berusaha menghindari dampak buruk seperti pengangguran dan penurunan gaji,” sebutnya.
Roussef sendiri tidak mengkhawatirkan demonstrasi. Sebaliknya dia menganggapnya sebagai buah perjuangan melawan kediktatoran yang pernah dilakukannya. Dia merupakan politisi yang pernah menjadi pemimpin gerilyawan pada 1964-1985 di masa kediktatoran.
“Dalam negara demokrasi, pemilihan dan suara jalanan dihargai. Demonstrasi tanpa kekerasan menjadi bukti Brasil sebagai negara demokratis. Pemerintah mendengarkan semua suara,” katanya.
Para analis meyakini Rousseff akan menghadapi banyak demonstrasi dalam beberapa bulan mendatang. Berbagai pertanyaan politik dan ekonomi yang belum dijawab Rousseff akan memicu kemarahan rakyat.
Fluktuasi politik akan tetap berguncang dalam beberapa pekan mendatang seiring dengan berlanjutnya skandal Petrobras. “Skenario ketidakpastian itu akan tetap menghangat dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Rafael Cortiez, analis politik di Sao Paulo, seperti dikutip The Wall Street Journal.
Kemarin, jaksa penuntut umum di Kota Curitiba mendakwa Joao Vaccari, Bendahara Partai Pekerja, dalam skandal korupsi dan pencucian uang kasus Petrobras bersama 26 tersangka lainnya.
Jaksa penuntut umum Deltan Dallagnol mengungkapkan Vaccari menyarankan pembayaran suap dalam bentuk donasi pemilu kepada Partai Pekerja. “Kita memiliki bukti kuat bahwa Vaccari mendapatkan donasi sekitar USD1,2 juta dari mantan kepala pelayanan Petrobras Renato Duque,” kata Dallagnol seperti dikutip Reuters .
Kuasa hukum Vaccari, Luiz Flavio Borges D’Urso, membantah kliennya ikut dalam jaringan politisi yang menerima suap. “Vaccari tidak mendapatkan dana ilegal yang ditujukan untuk Partai Buruh,” ujar DUrso.
Skema suap Petrobras itu terdiri atas suap politik bernilai USD3,8 juta yang berlangsung 10 tahun. Suap itu diberikan kepada beberapa politisi dan beberapa petinggi Petrobras. Saat korupsi terjadi pada 2003- 2010, Rousseff menjabat sebagai dewan pimpinan Petrobras.
Namun dia tidak masuk dalam pihak yang diinvestigasi. Padahal, nama Rousseff berulang kali disebut para politisi yang terjerat skandal itu, termasuk Kepala Senat Renan Calheiros dan Kepala Komisi Perdagangan Parlemen Eduardo Cunha.
Rousseff berulang kali membantah mengetahui korupsi itu. Adapun Partai Pekerja mengungkapkan semua donasi yang diterima dari Petrobras merupakan dana legal.
Andika hendra m
Janji itu disampaikan menyusul aksi turun ke jalan sekitar 1,5 juta rakyatnya menentang kebijakan pemerintah yang digelar Minggu lalu (15/3). Dia berharap negaranya bersatu untuk mendukung pemerintahan dan dia tetap berkomitmen untuk memimpin 200 juta rakyat Brasil baik yang memilihnya atau tidak. “Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat dan bertindak dengan kerendahan hati,” ujar Rousseff.
Rousseff yang baru terpilih kembali kurang dari enam bulan lalu harus berjuang menghadapi tekanan publik atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Kepercayaan publik kian anjlok dengan adanya skandal korupsi USD3,8 miliar di perusahaan minyak milik negara Petrobras.
Untuk menyelesaikan berbagai soal tersebut, Rousseff mengaku segera mengumumkan paket kebijakan reformasi politik berskala luas dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilansir AFP, paket yang akan diumumkan Roussef itu termasuk kebijakan memerangi korupsi.
Selain itu, Pemerintah Brasil juga akan mengimplementasikan penghematan, pengurangan subsidi, dan meningkatkan pajak karena krisis global. “Sejak krisis internasional beberapa tahun lalu, pemerintah berusaha menghindari dampak buruk seperti pengangguran dan penurunan gaji,” sebutnya.
Roussef sendiri tidak mengkhawatirkan demonstrasi. Sebaliknya dia menganggapnya sebagai buah perjuangan melawan kediktatoran yang pernah dilakukannya. Dia merupakan politisi yang pernah menjadi pemimpin gerilyawan pada 1964-1985 di masa kediktatoran.
“Dalam negara demokrasi, pemilihan dan suara jalanan dihargai. Demonstrasi tanpa kekerasan menjadi bukti Brasil sebagai negara demokratis. Pemerintah mendengarkan semua suara,” katanya.
Para analis meyakini Rousseff akan menghadapi banyak demonstrasi dalam beberapa bulan mendatang. Berbagai pertanyaan politik dan ekonomi yang belum dijawab Rousseff akan memicu kemarahan rakyat.
Fluktuasi politik akan tetap berguncang dalam beberapa pekan mendatang seiring dengan berlanjutnya skandal Petrobras. “Skenario ketidakpastian itu akan tetap menghangat dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Rafael Cortiez, analis politik di Sao Paulo, seperti dikutip The Wall Street Journal.
Kemarin, jaksa penuntut umum di Kota Curitiba mendakwa Joao Vaccari, Bendahara Partai Pekerja, dalam skandal korupsi dan pencucian uang kasus Petrobras bersama 26 tersangka lainnya.
Jaksa penuntut umum Deltan Dallagnol mengungkapkan Vaccari menyarankan pembayaran suap dalam bentuk donasi pemilu kepada Partai Pekerja. “Kita memiliki bukti kuat bahwa Vaccari mendapatkan donasi sekitar USD1,2 juta dari mantan kepala pelayanan Petrobras Renato Duque,” kata Dallagnol seperti dikutip Reuters .
Kuasa hukum Vaccari, Luiz Flavio Borges D’Urso, membantah kliennya ikut dalam jaringan politisi yang menerima suap. “Vaccari tidak mendapatkan dana ilegal yang ditujukan untuk Partai Buruh,” ujar DUrso.
Skema suap Petrobras itu terdiri atas suap politik bernilai USD3,8 juta yang berlangsung 10 tahun. Suap itu diberikan kepada beberapa politisi dan beberapa petinggi Petrobras. Saat korupsi terjadi pada 2003- 2010, Rousseff menjabat sebagai dewan pimpinan Petrobras.
Namun dia tidak masuk dalam pihak yang diinvestigasi. Padahal, nama Rousseff berulang kali disebut para politisi yang terjerat skandal itu, termasuk Kepala Senat Renan Calheiros dan Kepala Komisi Perdagangan Parlemen Eduardo Cunha.
Rousseff berulang kali membantah mengetahui korupsi itu. Adapun Partai Pekerja mengungkapkan semua donasi yang diterima dari Petrobras merupakan dana legal.
Andika hendra m
(ftr)
