PKS: Pembatasan Kampanye Pilkada di Medsos Tak Beralasan
Senin, 16 Maret 2015 - 07:08 WIB
PKS: Pembatasan Kampanye Pilkada di Medsos Tak Beralasan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana membatasi kampanye di media sosial (medsos) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menuai kritik. Bahkan, aturan KPU itu dinilai tak beralasan.
“Kalau alasan KPU membatasi hanya untuk mempermudah pengawasan (medsos), itu bukan alasan yang tepat. Enggak boleh alasannya kalau gitu, KPU kan digaji untuk kerja,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini ketika dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.
Jazuli berpendapat, jangan sampai aturan pembatasan dari KPU ini justru hanya membatasi ruang gerak calon dan timses untuk mensosialisasikan si calon kepala daerah dan memasung demokrasi. Karena, yang terpenting bukan sejauh mana mereka dibatasi, tapi bagaimana pengawasannya di lapangan.
“Kalau dibatasi pengawasan tidak jalan ya percuma. KPU harus perjelas alasan pembatasan medsos ini,” jelas Ketua DPP PKS itu.
Menurut Jazuli, dasar pengaturan pembatasan kampanye di medsos ini baik demi terciptanya keadilan dalam berkampanye bagi seluruh calon. Namun, kalau tidak dibatasi dan tidak diatur tentu akan terjadi kekacauan dan ketimpangan.
Karena itu, lanjutnya, KPU perlu mengatur secara lebih rinci mengenai pembatasan kampanye di medsos tersebut. Jangan sampai pembatasan hanya sekadar menjadi aturan dimana tidak jelas rupa penegakan aturannya seperti apa.
“Semuanya itu harus diatur lebih detail, dan berlaku untuk semua calon, bukan hanya satu calon saja yang dibatasi,” tutup Jazuli.
“Kalau alasan KPU membatasi hanya untuk mempermudah pengawasan (medsos), itu bukan alasan yang tepat. Enggak boleh alasannya kalau gitu, KPU kan digaji untuk kerja,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini ketika dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.
Jazuli berpendapat, jangan sampai aturan pembatasan dari KPU ini justru hanya membatasi ruang gerak calon dan timses untuk mensosialisasikan si calon kepala daerah dan memasung demokrasi. Karena, yang terpenting bukan sejauh mana mereka dibatasi, tapi bagaimana pengawasannya di lapangan.
“Kalau dibatasi pengawasan tidak jalan ya percuma. KPU harus perjelas alasan pembatasan medsos ini,” jelas Ketua DPP PKS itu.
Menurut Jazuli, dasar pengaturan pembatasan kampanye di medsos ini baik demi terciptanya keadilan dalam berkampanye bagi seluruh calon. Namun, kalau tidak dibatasi dan tidak diatur tentu akan terjadi kekacauan dan ketimpangan.
Karena itu, lanjutnya, KPU perlu mengatur secara lebih rinci mengenai pembatasan kampanye di medsos tersebut. Jangan sampai pembatasan hanya sekadar menjadi aturan dimana tidak jelas rupa penegakan aturannya seperti apa.
“Semuanya itu harus diatur lebih detail, dan berlaku untuk semua calon, bukan hanya satu calon saja yang dibatasi,” tutup Jazuli.
(kri)
