Banyak Daerah Minta Otonomi Khusus

Rabu, 11 Maret 2015 - 09:24 WIB
Banyak Daerah Minta...
Banyak Daerah Minta Otonomi Khusus
A A A
JAKARTA - Komisi II DPR menerima permintaan sejumlah provinsi yang menginginkan agar menjadi otonomi khusus (otsus). Hak otsus dapat mendorong ketertinggalan pembangunan sebuah provinsi.

Adapun hak tersebut sudah diajukan oleh beberapa provinsi, seperti Papua, Kalimantan Timur yang dikenal memiliki sumber daya alam berlimpah.

"Bahkan papua sudah disuarakan oleh anggota DPR asal Papua pada sidang paripurna DPR bulan yang lalu ketika penetapan prolegnas (program legislasi nasional)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Jakarta, Selasa 10 Maret 2015.

Kendati demikian, dia menegaskan apsirasi usulan otsusu menjadi ranah pemerintah, bukan inisiatif DPR dan DPR.

Menurut dia, otsus memiliki dimensi yang kompleks dan hanya pemerintah yang punya instrumen untuk mengkaji daerah tersebut.

"Otsus itu menyangkut pertimbangan aspek pertahanan, keamanan, kedaulatan, keuangan, sosial, politik dan hukum serta aspek yang lain," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Edy menjelaskan, inti dari tuntutan otsus yakni sebagai upaya percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain.

Terlebih, daerah tersebut merupakan daerah kaya sumber daya alam. "Tetapi sangat disayangkan, sumber daya alam yang terkuras tidak signifikan menyejahterakan masyarakatnya," ujarnya.
(dam)
Berita Terkait
DPD Terus Mendorong...
DPD Terus Mendorong agar Perppu dan PP Otda Diterbitkan
DPR, Pemerintah dan...
DPR, Pemerintah dan DPD Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 dengan Catatan
Kritik Adian Napitupulu...
Kritik Adian Napitupulu ke Kementerian BUMN Dinilai Salah Alamat
Anggota DPD Minta Pemerintah...
Anggota DPD Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Investasi
Puan Pengganti dan Penerus...
Puan Pengganti dan Penerus Perjuangan Soekarnoisme
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved