DPR: Jangan Buat Rakyat Menjerit

JAKARTA - Kenaikan harga berbagai komoditas strategis secara beruntun direspons oleh kalangan DPR.

Mereka meminta pemerintah menata kebijakan sehingga tidak membebani masyarakat luas. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas strategis yang serentak membuat masyarakat menjerit. ”Jangan nanti semuanya menjerit. Penting harus ditata kembali sesuai kaidah dan prinsip dasar. Ini harus dipertimbangkan lagi jangan sampai semuanya naik,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan, harga berbagai komoditas strategis naik hampir bersamaan. Setelah lonjakan harga beras, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji kemasan 12 kg. Belum cukup, mulai April mendatang masyarakat juga harus bersiap dengan kenaikan tarif tenaga listrik, tarif kereta api kelas ekonomi jarak sedangjauh, dan tarif tol.

Kenaikan tarif listrik menyasar golongan rumah tangga dengan daya 1.300 va dan 2.200 va. Ini lantaran kedua golongan tersebut tak lagi disubsidi pemerintah. Kardaya mengkritik kebijakan menaikkan harga elpiji kemasan 12 kg. Kenaikan tersebut akan memicu migrasi masyarakat dari elpiji 12 kg ke tabung elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah. ”Kalau elpiji 12 kg dinaikkan, apa untungnya bagi negara? Pertamina untung, tapi negara rugi. Subsidi 3 kg bertambah,” ujarnya.

Dia berpandangan, menganggap adanya perbedaan harga antara elpiji 12 kg dan 3 kg sudah menyalahi prinsip dasar penetapan harga dalam kebijakan energi. ”Logikanya, ada barang yang sama, tapi kenapa yang 3 kg harga per kg Rp4.000 dan yang 12 kg harga per kg Rp12.500. Padahal barangnya sama,” ujarnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan, kenaikan harga premium bisa menjadi salah satu kontributor utama inflasi di bulan Maret. Namun, menurutnya, dampak terhadap inflasi Maret kemungkinan kecil mengingat kenaikannya hanya sebesar Rp200 per liter atau sekitar 3%.

Hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana kenaikan harga premium selalu memicu inflasi tinggi terutama dari dampak second round effect-nya karena kenaikan harga premium yang mencapai 30-40%. ”Apalagi premium sudah tidak disubsidi jadi pengaruhnya kecil,” paparnya.

Lana bahkan memperkirakan pada Maret bisa berpotensi terjadi deflasi lagi mengingat turunnya harga-harga bahan makanan pokok terutama beras setelah dimulainya musim panen raya. ”Bahan makanan ini kan akan deflasi mengompensasi dari harga penaikan BBM premium. Jadi rasanya dari situ saja, kemungkinan akan ada deflasi di Maret,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia mengalami deflasi dua bulan berturut-turut masing-masing sebesar deflasi 0,24% pada Januaridan0,36% pada Februari. Namun Lana mengingatkan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa membebani IHK di bulan Maret mengingat Indonesia banyak mengimpor barang konsumsi.

”Kalau hitungan total imported inflation terhadap IHK itu 30%, angka itu termasuk dari makanan jadi, sandang, dan komponen yang lain,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti mengatakan, Bappenas tengah menghitung efek kenaikan harga-harga terutama beras terhadap daya beli masyarakat miskin.

”Kita sedang menghitung berapa kira-kira beban tambahan yang ditimbulkan dan seberapa besar pengurangan daya beli masyarakat miskin. Jadi nanti seberapa besar skalanya supaya mereka daya belinya tetap ada,” ujarnya.

Iryanti mengungkapkan, kemampuan masyarakat miskin membeli beras rata-rata sebanyak 26 kg per rumah tangga per bulan. Kenaikan harga beras akan menyebabkan daya beli berkurang. Padahal, sekitar 65% pengeluaran masyarakat miskin dibelanjakan untuk makanan.

Iryanti menambahkan, program beras miskin (raskin) disalurkan setiap tahunnya dengan sasaran 15,5 juta rumah tangga miskin. Menurutnya, setiap rumah tangga miskin mendapat 15 kg raskin setiap bulannya. Namun, ia mengakui kendala seperti ketersediaan stok beras di gudang Bulog menyebabkan tersendatnya penyaluran raskin sehingga terkadang baru diberikan tiga bulan sekali.

”Kita berharap mulai tahun ini bisa disalurkan setiap bulan. Seluruh sistem dan proses diperbaiki di mana titik-titik yang lemah, supaya masyarakat miskin tetap dapat 15 kg raskin per bulan,” tuturnya.

Rabia edra almira/Inda/ Arsy ani s/sindonews