Ahok-DPRD Gagal Capai Titik Temu
Ahok-DPRD Gagal Capai Titik Temu
A
A
A
JAKARTA - Mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntaskan polemik antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) gagal menemukan kesepakatan.
Dalam proses mediasi yang digelar kemarin sempat terjadi kericuhan, bahkan sempat terdengar hingga luar ruang rapat. Mendengar kegaduhan tersebut, para wartawan pun langsung menempelkan telinga di depan pintu ruang rapat. Rekaman video kericuhan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta ini sudah beredar di media sosial YouTube.
Dalam video tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A Tumenggung meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan pernyataan penutup. Ahok menyampaikan dia tidak melakukan diskriminasi terhadap DPRD dalam pembahasan APBD.
Dia meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengawasi pembahasan. “Yang saya minta, (SKPD) jangan meng-input yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya kepada beliau (pejabat SKPD) ini, (usulan siluman) ini sesuai pembahasan atau tidak? Coba tolong angkat tangan,” kata Basuki kepada jajaran SKPD yang juga hadir dalam mediasi tersebut.
Tidak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyela. Dia keberatan dengan pertanyaan Ahok tersebut dan menilai SKPD telah ditekan. “Bapak ngumpulin camat dan lurah untuk menandatangani untuk tidak nipu. Sekarang mau sewenangwenang atau sesuai UU. Ini pokoknya belanja hasil pembahasan,” paparnya.
Pernyataan itu pun disanggah Ahok dan menimbulkan kericuhan di Ruang Sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri. Dengan nada tinggi Ahok mengatakan memang itu hasil pembahasan. Dia akan menstafkan SKPD-nya karena membeli UPS. “Wali Kota Jakarta Barat, apakah Anda membahas UPS Rp4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab!” kata Basuki dengan nada tinggi. Nada tinggi itu pun membuat anggotaDPRD lainbereaksi.
Mereka berteriak memprotes sikap gubernur tersebut. “Pak Gubernur, jangan teriak-teriak kayak preman,” kata seorang anggota DPRD. Yuswandi yang memimpin rapat langsung berusaha mengondusifkan mediasi. Dia pun langsung menutup rapat mediasi tersebut. Seusai rapat ditutup, kericuhan masih saja muncul. Beberapa anggota DPRD melontarkan beberapa umpatan dengan nada tinggi.
“Saya mohon kita semua rapat dengan tertib. Saya nyatakan proses evaluasi ditutup. Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, pimpinan DPRD, dan pejabat SKPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih,” kata Yuswandi.
Meski mediasi cukup panas, pria yang akrab dipanggil Yus ini menilai proses klarifikasi telah berjalan cukup baik. Dia mengakui belum terjadi kesepakatan antara gubernur dan DPRD terkait APBD. “Belum sepenuhnya. Raperda dan rapergub belum setujui bersama. Tadi itu belum ada kata sepakat. Saya hanya melihat semua ngomongnya keras semua.
Dirjen keuda juga keras,” sebutnya saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait kericuhan yang terjadi. Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri ini menuturkan, dari proses mediasi tersebut telah memperoleh klarifikasi dari masing-masing pihak. Proses evaluasi APBD DKI Jakarta berjalan terus. “Kita sudah delapan hari melakukan evaluasi.
Selambat-lambatnya evaluasi ini harus diselesaikan 13 Maret,” ungkapnya. Dirjen Keuda Kemendagri Reydonnyzar Moenek menilai apa yang terjadi di ruang mediasi merupakan dinamika dialog. Baik pemprov maupun DPRD memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki dan menyempurnakan.
“Tapi, biasa dinamika perbedaan pandangan lumrah terjadi. Ini tidak deadlock, kita belum ambil sebuah kesimpulan. Kita punya waktu sampai 13 Maret untuk mengevaluasi,” ungkapnya. Nasib APBD DKI Jakarta diperkirakan akan diputuskan 24 Maret mendatang. Hasilnya antara menggunakan anggaran baru atau pagu anggaran APBD tahun lalu.
Ahok menegaskan, sebenarnya mediasi yang dilakukan di Kemendagri berjalan baik meski tidak memiliki titik temu lantaran DPRD tidak mau terima APBD yang telah dikirimkannya. Untuk itu, dia menyerahkan APBD sepenuhnya kepada Kemendagri. Ahok juga optimistis APBD 2015 sudah disetujui Kemendagri bulan ini. Menurutnya, Kemendagri lebih memilih mengikuti UU.
Ahok mengklaim Kemendagri mengakui APBD 2015 yang lengkap adalah versi Pemprov DKI Jakarta. Penyusunannya sesuai prosedur, sudah dievaluasi, dan akan dikembalikan pada 13 Maret kepada Pemprov DKI Jakarta. “Bulan ini pasti diputuskanlah. Kita pakai pergub, bukan perda. Lebih enak kan. Kalau ribut APBD sampai 2017, kita pakai pergub terus.
Kita bisa belanja lebih benar. Saya bisa bangun rusun lebih banyak sama Pak Wagub,” ungkapnya. Sementara itu, kalangan DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Ahok yang membuat mediasi APBD berjalan buntu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Ahok tidak memiliki etika ketika menanyakan anak buahnya perihal pengadaan UPS yang masuk dalam APBD 2015.
“Dia memaki-maki anak buahnya di depan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika,” ucapnya. Politikus PDIP ini menjelaskan, APBD DKI Jakarta hanya satu versi yakni APBD hasil paripurna 27 Januari yang di dalamnya ada UPS dan merupakan pembahasan antara SKPD dan komisi di DPRD. APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan hasil pengesahan paripurna dan tidak pernah ada dalam pembahasan yang jelas diatur UU. “Artinya, Ahok telah melanggar UU,” sebutnya.
Dita angga/Bima setiyadi
Dalam proses mediasi yang digelar kemarin sempat terjadi kericuhan, bahkan sempat terdengar hingga luar ruang rapat. Mendengar kegaduhan tersebut, para wartawan pun langsung menempelkan telinga di depan pintu ruang rapat. Rekaman video kericuhan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta ini sudah beredar di media sosial YouTube.
Dalam video tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A Tumenggung meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan pernyataan penutup. Ahok menyampaikan dia tidak melakukan diskriminasi terhadap DPRD dalam pembahasan APBD.
Dia meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengawasi pembahasan. “Yang saya minta, (SKPD) jangan meng-input yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya kepada beliau (pejabat SKPD) ini, (usulan siluman) ini sesuai pembahasan atau tidak? Coba tolong angkat tangan,” kata Basuki kepada jajaran SKPD yang juga hadir dalam mediasi tersebut.
Tidak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyela. Dia keberatan dengan pertanyaan Ahok tersebut dan menilai SKPD telah ditekan. “Bapak ngumpulin camat dan lurah untuk menandatangani untuk tidak nipu. Sekarang mau sewenangwenang atau sesuai UU. Ini pokoknya belanja hasil pembahasan,” paparnya.
Pernyataan itu pun disanggah Ahok dan menimbulkan kericuhan di Ruang Sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri. Dengan nada tinggi Ahok mengatakan memang itu hasil pembahasan. Dia akan menstafkan SKPD-nya karena membeli UPS. “Wali Kota Jakarta Barat, apakah Anda membahas UPS Rp4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab!” kata Basuki dengan nada tinggi. Nada tinggi itu pun membuat anggotaDPRD lainbereaksi.
Mereka berteriak memprotes sikap gubernur tersebut. “Pak Gubernur, jangan teriak-teriak kayak preman,” kata seorang anggota DPRD. Yuswandi yang memimpin rapat langsung berusaha mengondusifkan mediasi. Dia pun langsung menutup rapat mediasi tersebut. Seusai rapat ditutup, kericuhan masih saja muncul. Beberapa anggota DPRD melontarkan beberapa umpatan dengan nada tinggi.
“Saya mohon kita semua rapat dengan tertib. Saya nyatakan proses evaluasi ditutup. Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, pimpinan DPRD, dan pejabat SKPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih,” kata Yuswandi.
Meski mediasi cukup panas, pria yang akrab dipanggil Yus ini menilai proses klarifikasi telah berjalan cukup baik. Dia mengakui belum terjadi kesepakatan antara gubernur dan DPRD terkait APBD. “Belum sepenuhnya. Raperda dan rapergub belum setujui bersama. Tadi itu belum ada kata sepakat. Saya hanya melihat semua ngomongnya keras semua.
Dirjen keuda juga keras,” sebutnya saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait kericuhan yang terjadi. Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri ini menuturkan, dari proses mediasi tersebut telah memperoleh klarifikasi dari masing-masing pihak. Proses evaluasi APBD DKI Jakarta berjalan terus. “Kita sudah delapan hari melakukan evaluasi.
Selambat-lambatnya evaluasi ini harus diselesaikan 13 Maret,” ungkapnya. Dirjen Keuda Kemendagri Reydonnyzar Moenek menilai apa yang terjadi di ruang mediasi merupakan dinamika dialog. Baik pemprov maupun DPRD memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki dan menyempurnakan.
“Tapi, biasa dinamika perbedaan pandangan lumrah terjadi. Ini tidak deadlock, kita belum ambil sebuah kesimpulan. Kita punya waktu sampai 13 Maret untuk mengevaluasi,” ungkapnya. Nasib APBD DKI Jakarta diperkirakan akan diputuskan 24 Maret mendatang. Hasilnya antara menggunakan anggaran baru atau pagu anggaran APBD tahun lalu.
Ahok menegaskan, sebenarnya mediasi yang dilakukan di Kemendagri berjalan baik meski tidak memiliki titik temu lantaran DPRD tidak mau terima APBD yang telah dikirimkannya. Untuk itu, dia menyerahkan APBD sepenuhnya kepada Kemendagri. Ahok juga optimistis APBD 2015 sudah disetujui Kemendagri bulan ini. Menurutnya, Kemendagri lebih memilih mengikuti UU.
Ahok mengklaim Kemendagri mengakui APBD 2015 yang lengkap adalah versi Pemprov DKI Jakarta. Penyusunannya sesuai prosedur, sudah dievaluasi, dan akan dikembalikan pada 13 Maret kepada Pemprov DKI Jakarta. “Bulan ini pasti diputuskanlah. Kita pakai pergub, bukan perda. Lebih enak kan. Kalau ribut APBD sampai 2017, kita pakai pergub terus.
Kita bisa belanja lebih benar. Saya bisa bangun rusun lebih banyak sama Pak Wagub,” ungkapnya. Sementara itu, kalangan DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap Ahok yang membuat mediasi APBD berjalan buntu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Ahok tidak memiliki etika ketika menanyakan anak buahnya perihal pengadaan UPS yang masuk dalam APBD 2015.
“Dia memaki-maki anak buahnya di depan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika,” ucapnya. Politikus PDIP ini menjelaskan, APBD DKI Jakarta hanya satu versi yakni APBD hasil paripurna 27 Januari yang di dalamnya ada UPS dan merupakan pembahasan antara SKPD dan komisi di DPRD. APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan hasil pengesahan paripurna dan tidak pernah ada dalam pembahasan yang jelas diatur UU. “Artinya, Ahok telah melanggar UU,” sebutnya.
Dita angga/Bima setiyadi
(bbg)
Explore More