Putusan Mahkamah Partai Golkar Dinilai Imbang

JAKARTA - Putusan Mahkamah Partai Golkar yang menyidangkan kasus konflik dua kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu dinilai imbang. Tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau sebaliknya kalah.

Dari empat hakim yang bersidang, pendapat dua hakim yakni Muladi dan Natabaya dinilai condong kepada kubu Aburizal Bakrie. Sementara Djasri Marin dan Andi Mattalatta dianggap leboh condong ke kubu Agung Laksono.

Berbagai pihak menyarankan agar kedua kubu melakukan islah atau perdamaian demi masa depan Golkar. Selain itu untuk menghindar adanya informasi berisi klaim kemenangan dari salah satu pihak.

Penilaian tersebut diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arie Junaidi dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Muhammad, Rabu (4/3/2015) menanggapi putusan Mahkamah Partai Golkar.

Menurut Arie, jika ada yang mengklaim bahwa kubu Agung Laksono yang menang, itu tidak benar. "Tidak ada yang menang atau pihak yang dikalahkan sebaiknya ke dua kubu melakukan introspeksi dan islah," ujar Arie.

Arie lebih lanjut mengatakan, sebagai instrumen penyelesaian persoalan internal hendaknya putusan Mahkamah Partai Golkar ditaati kedua belah kubu.

Menurut dia, putusan Mahkamah Partai Golkar hendak dijadikan momentum bagi kebangkitan Golkar.

Arie menyarankan sebaiknya islah ditempuh melalui pelaksanaan munas rekonsiliasi seperti yang diamanatkan putusan mahkamah partai.

Sementara itu, Yasin Muhammad mengatakan menilik keputusan mahkamah maka tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan.

Menurut dia, jalan terbaik adalah dengan menggelar islah dan melaksanakan musyawarah nasional rekonsiliasi untuk kembali bersatu dan membesarkan partai.

Yasin mengimbau pada tokoh-tokoh senior Golkar seperti mantan Ketua Umum Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, juga mantan Presiden BJ Habibie ikut mendamaikan kedua kubu yang terus berseteru.

"Jika konflik terus dikedepankan, Golkar yang akan merugi," kata Yasin.