Separuh Kekayaan Dunia Dikuasai 1% Populasi

Berdasarkan laporan organisasi nirlaba Oxfam, ketimpangan sosial masyarakat di dunia diperkirakan makin mengkhawatirkan karena separuh kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 1% populasi.

Laporan berjudul Working for the Few itu dipublikasikan bertepatan dengan pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pekan ini.

1. Laporan Oxfam menyebutkan bahwa pada tahun 2016 setengah kekayaan dunia diperkirakan akan dimiliki oleh 1% dari orang-orang terkaya dunia
2. 80 orang terkaya dunia menguasai aset sebesar USD1,9 Triliun
3. Angka ini setara dengan jumlah harta yang dimiliki bersama oleh sekitar 3,5 miliar orang atau separuh populasi dunia yang tergolong masyarakat berpendapatan paling rendah.
4. Tahun 2014, jumlah kekayaan kelompok orang kaya dunia sebesar 48% dari kekayaan dunia
5. Sisa 52% dari kekayaan global, hampir semua (46%) dimiliki oleh seperlima orang terkaya dunia
6. 80% penduduk lainnya hanya menguasai 5,5% dan memiliki kekayaan rata-rata USD 3.851 per orang dewasa
7. Kekayaan 1% orang terkaya dunia berlipat dari penguasaan 44% perekonomian dunia tahun 2009 naik menjadi 48% tahun 2014
8. Kelompok orang-orang kaya ini memiliki kekayaan rata-rata USD2,7 miliar per orang dewasa pada tahun 2014
9. Kondisi itu sangat ironis karena di saat bersamaan, saat ini, 1 dari 9 orang di dunia tidak memiliki cukup makanan
10. Sebanyak 1 miliar penduduk dunia hanya hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,25 per hari

Rekomendasi Oxfam untuk mengatasi ketimpangan

1.Menekan penghindaran pajak oleh perusahaan dan individu kaya
2.Mendorong investasi universal berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis
3.Menggeser beban pajak dari tenaga kerja dan konsumsi ke pajak modal dan kekayaan
4.Mendorong upah layak bagi semua pekerja
5.Memperkenalkan undangundang upah
6.Memberikan jaminan pendapatan minimum
7.Bersama-sama mengatasi ketimpangan global

POTRET KEMISKINAN INDONESIA

Pengeluaran rata-rata keluarga miskin 4 orang sebesar Rp1.080.000 perbulan, meliputi:

- Rp724.000 Makanan
- Rp302.000 Perumahan dan kebutuhan hidup lain
- Rp54.000 Kesehatan dan pendidikan

Akibat pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka akan tetap buruk, sehingga kemiskinan keluarga tersebut menurun ke generasi berikutnya

MASALAH KEMISKINAN LEBIH BESAR DARI YANG DIKIRA

- 11,4% Miskin
- 27,4% Rentan

68 JUTA ORANG RENTAN TERHADAP KEMISKINAN

dengan lebih dari 10% berpeluang untuk jatuh miskin pada tahun berikutnya. Pada tahun 2010, terhitung 25% penduduk Indonesia pernah miskin setidaknya sekali dalam 3 tahun sebelumnya

JUMLAH ORANG MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL

Mayoritas penduduk miskin tinggal di Jawa, tapi tingkat kemiskinan di daerah-daerah lain jauh lebih tingi

- SUMATERA 6,1 juta 11,7%
- JAWA+BALI 16 juta 11,1%
- NUSA TENGGARA 1,8 juta 19,2%
- PAPUA 1,2 juta 29,9%
- MALUKU 400.000 15,7%
- SULAWESI 2 juta 11,4%
- KALIMANTAN 900.000 6,5%

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Fenomena kemiskinan tak bisa dilepaskan dari besarnya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Padahal dari data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan.

*Angka kemiskinan di Indonesia turun ke 11.3% pada tahun 2014, dibandingkan 24% pada tahun 1999. Tapi kemudian kecepatannya berkurang.
*Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0.7% dalam dua tahun terakhir adalah yang terkecil sepanjang satu dekade terakhir
*Ada 28 juta orang Indonesia yang masih terjerat kemiskinan
*Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin.
*Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup tidak jauh dari batas Rp 11.000 *Dari data 2010, separuh dari mereka yang miskin bukan termasuk orang miskin setahun Sebelumnya.
*Seperempat populasi Indonesia jatuh miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun
*Situasi menjadi lebih sulit lagi ketika keluarga yang miskin menghabiskan uang sangat sedikit untuk kesehatan dan pendidikan – rata-rata cuma 5%.
*Ketimpangan konsumsi rumah tangga Indonesia pun telah meningkat sejak tahun 2000.
*Koefisien Gini, ukuran dari ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0.30 pada tahun 2000 menjadi kira-kira 0.41 pada tahun 2013
*Kesenjangan antar wilayah pun tidak berkurang. Wilayah timur Indonesia tertinggal di belakang wilayahwilayah lain di Indonesia, terutama Jawa

Sejumlah cara menekan kemiskinan:

*Perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin *Penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja
*Pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan

KETIMPANGAN DI INDONESIA MENGKHAWATIRKAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2004 gini rasio Indonesia baru mencapai 0,32, yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih tergolong rendah. Namun, pada 2013, gini rasio telah menyentuh angka 0,41. Artinya, ketimpangan sudah memasuki skala medium dan tentu saja mengkhawatirkan.

-Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia juga diperkuat dengan menurut laporan lembaga riset Credit Suisse pada 2014
- Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 88% penduduk Indonesia memiliki kekayaan kurang dari USD 10.000. Sementara itu, sekitar 77,2% dari total kekayaan nasional pada 2014 ternyata hanya dikuasai oleh 10% penduduk terkaya
- Ditengarai salah satu penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran
- Faktanya sekitar 60- 70% subsidi BBM— yang bersifat subsidi barang—justru dinikmati oleh penduduk kelas menangah dan kaya (golongan mampu)
- Padahal, anggaran untuk subsidi BBM mencakup sekitar 21% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENYEBAB KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA

1. Jumped structural transformation merupakan penyebab utama ketimpangan, yaitu melompatnya sektor pembangunan dari sektor primer ke sektor tersier. Perekonomian Indonesia tidak pernah memasuki fase industri dan selama 29 tahun terakhir berada dalam fase praindustri dengan ketimpangan tinggi
2. Ketimpangan juga terjadi karena alokasi belanja modal pemerintah pusat yang terlampau terfokus di Jawa di mana kurang lebih 80% alokasi belanja modal APBN diperuntukkan di Jawa dan Sumatera sedangkan sisanya untuk kawasan timur Indonesia (KTI)
3. Kondisi ini diperparah oleh pengeluaran pemerintah daerah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk perjalanan dinas yang tidak produktif. Banyak daerah yang belanja modalnya kurang 10% dari belanja APBD
4. Ditambah lagi dengan munculnya fenomena brain drain migration yang disebabkan oleh lambannya perkembangan industri di luar Jawa
5. Fenomena ini ditandai oleh perpindahan tenaga kerja terampil dari luar Jawa ke Jawa. Tidak hanya itu, pemerintah pusat selama ini menganut doktrin yang salah dalam pembangunan infrastruktur, yaitu infrastructure follow people. Doktrin ini harusnya bergeser menjadi people follow infrastructure. Pemerintah diharapkan membangun infrastruktur di luar Jawa yang akan diikuti oleh pergeseran industri
6. Sementara itu, alokasi kredit perbankan nasional yang dimotori bank BUMN juga sangat terpusat di Jawa, Bali dan Sumatera. Dari sekitar Rp3.516 triliun kredit perbankan nasional per Juli 2014, sekitar 85% setara 3.005 triliun disalurkan di Jawa, Bali dan Sumatera sedangkan sisanya 15% atau sekitar Rp511 triliun ke KTI

*Rasio Gini merupakan indikator untuk mengukur derajat pemerataan distribusi pendapatan penduduk, dengan nilai antara 0 dan 1. Semakin kecil indeks mendekati 0, maka tingkat pemerataan meningkat dan sebaliknya

Foto-Foto: Istimewa/Grafis: B0bby Firmansyah