Wantim Golkar Minta Munas Digelar untuk Akhiri Konflik
Selasa, 24 Februari 2015 - 17:59 WIB
Wantim Golkar Minta Munas Digelar untuk Akhiri Konflik
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar periode 2009-2015 kembali meminta agar dualisme kepemimpinan diakhiri, dengan diselenggarakannya kembali Musyawarah Nasional (Munas).
Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan, permintaan ini merupakan hasil rapat 12 orang anggota Wantim yang mereka laksanakan pada Senin 23 Februari 2015 malam.
"Menegaskan kembali sikap kami bahwa penyelesaian pertikaian ini menurut kami tetap pada musyawarah nasional. Apapun namanya," kata Akbar di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (23/2/2015).
Dia menyampaikan, penyelenggaraan Munas ini harus berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Munas gabungan ini perlu dilakukan, mengingat banyak agenda politik yang harus diikuti partai berlogo pohon beringin itu. Sehingga harus ada langkah cepat yang dilakukan kedua kubu untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan.
"(Munas gabungan) Bisa dilakukan relatif lebih cepat, lebih tuntas dan secara organisasi penyelesaian itu kita melihat pada stakeholder partai," pungkasnya.
Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan, permintaan ini merupakan hasil rapat 12 orang anggota Wantim yang mereka laksanakan pada Senin 23 Februari 2015 malam.
"Menegaskan kembali sikap kami bahwa penyelesaian pertikaian ini menurut kami tetap pada musyawarah nasional. Apapun namanya," kata Akbar di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (23/2/2015).
Dia menyampaikan, penyelenggaraan Munas ini harus berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Munas gabungan ini perlu dilakukan, mengingat banyak agenda politik yang harus diikuti partai berlogo pohon beringin itu. Sehingga harus ada langkah cepat yang dilakukan kedua kubu untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan.
"(Munas gabungan) Bisa dilakukan relatif lebih cepat, lebih tuntas dan secara organisasi penyelesaian itu kita melihat pada stakeholder partai," pungkasnya.
(maf)
