Survei: Jokowi Lamban Tuntaskan Polemik KPK Vs Polri
Survei: Jokowi Lamban Tuntaskan Polemik KPK Vs Polri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lamban dalam menuntaskan polemik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, sejak awal kasus KPK versus Polri publik telah berharap kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dan meredam konflik antara dua institusi tersebut.
"Survei menunjukkan sebesar 55,65 persen publik menyatakan bahwa Presiden Jokowi lamban dan kurang tegas dalam mengambil sikap soal pokemik KPK vs Polri," kata Rully di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Bahkan, lanjut Rully, survei LSI menunjukkan Jokowi sempat dinilai tidak tegas terhadap status pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Paska Komjen BG ditetapkan tersangka oleh KPK, Jokowi justru mengungkap ke publik terkait penundaan pelantikan Kapolri. Sikap Jokowi ini memperoleh respons negatif publik," kata Rully.
Publik, kata dia, menilai Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Kebimbangan Jokowi terhadap nasib Komjen BG adalah karena orang nomor satu di Indonesia itu mendapat intervensi dari pihak lain. Bahkan, Jokowi disebut-sebut mudah berkompromi dan tunduk terhadap tekanan orang-orang di sekitarnya.(ico)
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, sejak awal kasus KPK versus Polri publik telah berharap kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dan meredam konflik antara dua institusi tersebut.
"Survei menunjukkan sebesar 55,65 persen publik menyatakan bahwa Presiden Jokowi lamban dan kurang tegas dalam mengambil sikap soal pokemik KPK vs Polri," kata Rully di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Bahkan, lanjut Rully, survei LSI menunjukkan Jokowi sempat dinilai tidak tegas terhadap status pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Paska Komjen BG ditetapkan tersangka oleh KPK, Jokowi justru mengungkap ke publik terkait penundaan pelantikan Kapolri. Sikap Jokowi ini memperoleh respons negatif publik," kata Rully.
Publik, kata dia, menilai Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Kebimbangan Jokowi terhadap nasib Komjen BG adalah karena orang nomor satu di Indonesia itu mendapat intervensi dari pihak lain. Bahkan, Jokowi disebut-sebut mudah berkompromi dan tunduk terhadap tekanan orang-orang di sekitarnya.(ico)
(kur)
Explore More