Pengawasan Parkir Elektronik Masih Minim
Senin, 16 Februari 2015 - 09:57 WIB
Pengawasan Parkir Elektronik Masih Minim
A
A
A
JAKARTA - Penerapan tempat parkir elektronik (TPE) di Jalan KH Agus Salim (Jalan Sabang), Jakarta Pusat, terus mengalami kendala.
Selain sistem pembayaran masih banyak menggunakan koin, pengawasan di kawasan TPE juga masih lemah. Berdasarkan pantauan, banyak pengguna jasa parkir yang tidak menggunakan mesin parkir meter. Mereka rata-rata pengendara sepeda motor. Juru parkir terkadang sibuk memantau mobil, memberi informasi tata cara pemakaian mesin parkir, dan menghitung koin.
Mereka sering tidak melihat ada sepeda motor masuk tanpa menggunakan mesin parkir. Selain itu, mesin pembayaran elektronik yang terpasang sejak akhir Januari sebagai pengganti koin banyak ditolak pengguna parkir. Mereka beralasan, parkir hanya sebentar, tidak setiap hari parkir hingga keberatan membeli kartu perdana Rp40.000. Tak jarang mereka lebih memilih membayar juru parkir saja. Panji Wijaya, 58, juru parkir di Jalan Sabang mengakui hal tersebut.
Menurutnya, sejak diterapkannya mesin parkir di Jalan Sabang, banyak pengguna yang tidak mengetahui cara menggunakan mesin parkir. ”Pengguna parkir tidak ada yang lebih dari 2-3 jam. Jadi, kadang-kadang kita lupa apa dia baru masuk atau sudah lama. Saat ditegur mereka bilang hanya sebentar. Tapi kalau saya, saya wajibin mereka harus membayar meskipun sebentar. Kalau tidak mau, ya silakan pergi,” katanya di Jalan Sabang kemarin.
Ajat Sudrajat, 35, pengendara mobil memilih menggunakan koin ketimbang kartu elektronik lantaran tidak pernah bertransaksi menggunakan kartu tersebut. Ketika ditemui, dia hanya parkir selama 1 jam untuk membeli keperluan rumah tangga. ”Memangnya cari duit itu mudah? Kalau pakai kartu dan beli hanya Rp5.000 per jam kayak koin, saya nggak masalah. Lha ini beli Rp40.000, sisanya buat apa? Saya tidak setiap hari. Pemerintah kalau mau ambil kebijakan lihat dulu pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan( Dishub) DKIJakarta Sunardi Sinaga tidak menampik penerapan parkir meter masih mengalami kendala. Menurutnya, untuk mengubah budaya masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia tetap optimistis dalam 2-3 tahun masyarakat akan terbiasa menggunakan mesin elektronik di semua lokasi parkir on street di Jakarta.
”Evaluasi kami terus lakukan. Pembayaran koin yang seharusnya tidak boleh lagi sejak Jumat (6/2) kami perpanjang hingga minggu depan,” jelasnya.
Bima setiyadi
Selain sistem pembayaran masih banyak menggunakan koin, pengawasan di kawasan TPE juga masih lemah. Berdasarkan pantauan, banyak pengguna jasa parkir yang tidak menggunakan mesin parkir meter. Mereka rata-rata pengendara sepeda motor. Juru parkir terkadang sibuk memantau mobil, memberi informasi tata cara pemakaian mesin parkir, dan menghitung koin.
Mereka sering tidak melihat ada sepeda motor masuk tanpa menggunakan mesin parkir. Selain itu, mesin pembayaran elektronik yang terpasang sejak akhir Januari sebagai pengganti koin banyak ditolak pengguna parkir. Mereka beralasan, parkir hanya sebentar, tidak setiap hari parkir hingga keberatan membeli kartu perdana Rp40.000. Tak jarang mereka lebih memilih membayar juru parkir saja. Panji Wijaya, 58, juru parkir di Jalan Sabang mengakui hal tersebut.
Menurutnya, sejak diterapkannya mesin parkir di Jalan Sabang, banyak pengguna yang tidak mengetahui cara menggunakan mesin parkir. ”Pengguna parkir tidak ada yang lebih dari 2-3 jam. Jadi, kadang-kadang kita lupa apa dia baru masuk atau sudah lama. Saat ditegur mereka bilang hanya sebentar. Tapi kalau saya, saya wajibin mereka harus membayar meskipun sebentar. Kalau tidak mau, ya silakan pergi,” katanya di Jalan Sabang kemarin.
Ajat Sudrajat, 35, pengendara mobil memilih menggunakan koin ketimbang kartu elektronik lantaran tidak pernah bertransaksi menggunakan kartu tersebut. Ketika ditemui, dia hanya parkir selama 1 jam untuk membeli keperluan rumah tangga. ”Memangnya cari duit itu mudah? Kalau pakai kartu dan beli hanya Rp5.000 per jam kayak koin, saya nggak masalah. Lha ini beli Rp40.000, sisanya buat apa? Saya tidak setiap hari. Pemerintah kalau mau ambil kebijakan lihat dulu pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan( Dishub) DKIJakarta Sunardi Sinaga tidak menampik penerapan parkir meter masih mengalami kendala. Menurutnya, untuk mengubah budaya masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia tetap optimistis dalam 2-3 tahun masyarakat akan terbiasa menggunakan mesin elektronik di semua lokasi parkir on street di Jakarta.
”Evaluasi kami terus lakukan. Pembayaran koin yang seharusnya tidak boleh lagi sejak Jumat (6/2) kami perpanjang hingga minggu depan,” jelasnya.
Bima setiyadi
(ars)
