Minta BG Dilantik, Laskar Dewaruci Akan Datangi Istana
Sabtu, 14 Februari 2015 - 20:57 WIB
Minta BG Dilantik, Laskar Dewaruci Akan Datangi Istana
A
A
A
JAKARTA - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Laskar Dewaruci Jawa Barat akan mendatangi Istana Negara pada Senin 16 Februari mendatang.
Mereka meminta agar Jokowi segera melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Senin ini sebanyak tiga ribu orang dari Jawa Barat akan berangkat ke Istana Negara untuk mendesak Budi Gunawan segera dilantik. Desakan itu harga mati buat kami," tutur Ketua Laskar Dewaruci Jawa Barat Dendin Haryana, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2015).
Dia mengakui, Laskar Dewaruci merupakan pendukung Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, proses penunjukkan Budi Gunawan sudah sesuai aturan yang berlaku. Jika Budi Gunawan tidak dilantik, kata dia, hal itu jelas pelanggaran terhadap aturan.
Direktur LBH Laskar Dewaruci Jawa Barat, Acong Latif menilai Budi Gunawan sudah seharusnya dilantik tanpa perlu ditunda-tunda lagi.
"Kalau tidak dilantik, ini bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11. Disitu disebutkan untuk melantik kapolri diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Proses ini sudah dilalui dan dilaksanakan," jelasnya.
Mereka meminta agar Jokowi segera melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Senin ini sebanyak tiga ribu orang dari Jawa Barat akan berangkat ke Istana Negara untuk mendesak Budi Gunawan segera dilantik. Desakan itu harga mati buat kami," tutur Ketua Laskar Dewaruci Jawa Barat Dendin Haryana, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2015).
Dia mengakui, Laskar Dewaruci merupakan pendukung Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, proses penunjukkan Budi Gunawan sudah sesuai aturan yang berlaku. Jika Budi Gunawan tidak dilantik, kata dia, hal itu jelas pelanggaran terhadap aturan.
Direktur LBH Laskar Dewaruci Jawa Barat, Acong Latif menilai Budi Gunawan sudah seharusnya dilantik tanpa perlu ditunda-tunda lagi.
"Kalau tidak dilantik, ini bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11. Disitu disebutkan untuk melantik kapolri diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Proses ini sudah dilalui dan dilaksanakan," jelasnya.
(dam)
