Pelantikan Kapolri Tidak Jelas, Negara Tersandera
Sabtu, 14 Februari 2015 - 16:10 WIB
Pelantikan Kapolri Tidak Jelas, Negara Tersandera
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak segera memutuskan dilantik atau tidaknya Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Keputusan Jokowi dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi banyak pihak.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menilai ketidakpastian ini menyandera banyak pihak.
"Kami di Komisi III DPR betul-betul tersandera. Saya kira bangsa kita juga ikut tersandera," ujar Martin saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio bertema Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Sebelumnya, Budi Gunawan telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR. Dari hasil uji tersebut, Komisi III menyetujui pencalonan Budi.
Persetujuan pencalonan Budi menjadi sikap DPR setelah disepakati melalui rapat paripurna. Kendati begitu, Jokowi menunda melantik Budi karena berstatus tersangka.
"Kasus Komjen BG (Budi Gunawan) ini bolanya tidak hanya DPR dan Presiden, tapi sudah menjalar ke parpol, KPK dan sebagainya," lanjut Martin.
Martin mengingatkan apabila situasi seperti ini tidak disikapi dengan tindakan tegas maka akan memengaruhi proses penegakan hukum ditanah air.
"Apakah ini hasil demokrasi kita atau peran parpol atau kepemimpinan yang lemah. Yang pasti kalau semakin lama tidak ada keputusan maka akan semakin merugikan, Polri, KPK, Jokowi dan penegakan hukum," tuturnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menilai ketidakpastian ini menyandera banyak pihak.
"Kami di Komisi III DPR betul-betul tersandera. Saya kira bangsa kita juga ikut tersandera," ujar Martin saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio bertema Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Sebelumnya, Budi Gunawan telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR. Dari hasil uji tersebut, Komisi III menyetujui pencalonan Budi.
Persetujuan pencalonan Budi menjadi sikap DPR setelah disepakati melalui rapat paripurna. Kendati begitu, Jokowi menunda melantik Budi karena berstatus tersangka.
"Kasus Komjen BG (Budi Gunawan) ini bolanya tidak hanya DPR dan Presiden, tapi sudah menjalar ke parpol, KPK dan sebagainya," lanjut Martin.
Martin mengingatkan apabila situasi seperti ini tidak disikapi dengan tindakan tegas maka akan memengaruhi proses penegakan hukum ditanah air.
"Apakah ini hasil demokrasi kita atau peran parpol atau kepemimpinan yang lemah. Yang pasti kalau semakin lama tidak ada keputusan maka akan semakin merugikan, Polri, KPK, Jokowi dan penegakan hukum," tuturnya.
(dam)
