Jokowi-PDIP Makin Rawan Benturan
Jum'at, 13 Februari 2015 - 10:47 WIB
Jokowi-PDIP Makin Rawan Benturan
A
A
A
JAKARTA - Berlarutnya polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri merambah pada pola hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusung utama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di tengah situasi dan dinamika yang krusial itu, Presiden Jokowi berpotensi melakukan blunder politik sehingga dia semakin mudah berbenturan dengan PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi mengatakan, ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDIP, yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. “Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPKPolri, makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDIP,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, polemik itu sudah terbukti dimanfaatkan pihak tertentu setelah Jokowi lambat mengambil keputusan untuk melantik calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Semakin masalah itu tak jelas, akan semakin dimanfaatkan pula untuk membenturkan Jokowi dengan PDIP yang sejauh ini mendukung pelantikan Budi Gunawan karena menilai sudah sesuai dengan konstitusi, yaitu yang bersangkutan telah diajukan Jokowi ke DPR dan disetujui dalam sidang paripurna.
“Hal ini harus disadari Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa Presiden Jokowi butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya,” ujar dia.
Dia menilai inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi wali kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik. Lebih jauh dia menyatakan langkah Jokowi membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini akan menegaskan tiga hal.
Pertama , jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. “Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan pihak lain untuk memisahkan Presiden Jokowi dari partai politiknya,” ungkapnya.
Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari PDIP. Hal ini, kata Muradi, penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara Presiden dengan partai. Ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri.
“Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini. Sebab jika tidak, posisi Presiden juga dianggap tidak taat asas,” pungkasnya. Pengamat politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo, juga mengingatkan Jokowi untuk menyadari bahwa banyak yang mau mengambil keuntungan politik dari situasi saat ini, khususnya terkait dengan polemik KPK-Polri.
Menurut dia, di balik konflik KPK-Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden agar menjauh dan bahkan secara ekstrem berpisah dengan PDIP. Politikus PDIP Masinton Pasaribu membenarkan adanya pihak yang sengaja mencoba memisahkan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya.
Bahkan, pihak itu disebutnya sering mendistorsi informasi dari Jokowi ke partai pendukung atau sebaliknya. “Dan itu yang dimanfaatkan pihak luar untuk mengambil keuntungan dan yang dicitrakan negatif partai pendukung, khususnya PDIP,” katanya.
Rahmat sahid
Di tengah situasi dan dinamika yang krusial itu, Presiden Jokowi berpotensi melakukan blunder politik sehingga dia semakin mudah berbenturan dengan PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi mengatakan, ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDIP, yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. “Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPKPolri, makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDIP,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, polemik itu sudah terbukti dimanfaatkan pihak tertentu setelah Jokowi lambat mengambil keputusan untuk melantik calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Semakin masalah itu tak jelas, akan semakin dimanfaatkan pula untuk membenturkan Jokowi dengan PDIP yang sejauh ini mendukung pelantikan Budi Gunawan karena menilai sudah sesuai dengan konstitusi, yaitu yang bersangkutan telah diajukan Jokowi ke DPR dan disetujui dalam sidang paripurna.
“Hal ini harus disadari Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa Presiden Jokowi butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya,” ujar dia.
Dia menilai inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi wali kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik. Lebih jauh dia menyatakan langkah Jokowi membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini akan menegaskan tiga hal.
Pertama , jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. “Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan pihak lain untuk memisahkan Presiden Jokowi dari partai politiknya,” ungkapnya.
Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari PDIP. Hal ini, kata Muradi, penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara Presiden dengan partai. Ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri.
“Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini. Sebab jika tidak, posisi Presiden juga dianggap tidak taat asas,” pungkasnya. Pengamat politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo, juga mengingatkan Jokowi untuk menyadari bahwa banyak yang mau mengambil keuntungan politik dari situasi saat ini, khususnya terkait dengan polemik KPK-Polri.
Menurut dia, di balik konflik KPK-Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden agar menjauh dan bahkan secara ekstrem berpisah dengan PDIP. Politikus PDIP Masinton Pasaribu membenarkan adanya pihak yang sengaja mencoba memisahkan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya.
Bahkan, pihak itu disebutnya sering mendistorsi informasi dari Jokowi ke partai pendukung atau sebaliknya. “Dan itu yang dimanfaatkan pihak luar untuk mengambil keuntungan dan yang dicitrakan negatif partai pendukung, khususnya PDIP,” katanya.
Rahmat sahid
(ars)
