Jakarta Tak Mampu Atasi Banjir

JAKARTA - Banjir yang kembali menerjang Jakarta membuktikan Ibu Kota belum sanggup mengatasi bencana tahunan itu.

Berbagai program penanggulangan gagal memberi dampak signifikan. Pemprov DKI Jakarta didesak segera mengambil tindakan konkret dan bukan malah menyalahkan pihak lain.

Penilaian itu disampaikan sejumlah kalangan, antara lain Wakil Ketua DPR Fadli Zon, ahli kebijakan publik Yuyun Rahmawati, dan pengamat lingkungan JJ Rizal. Fadli Zon mengungkapkan, banjir Jakarta disebabkan beragam faktor seperti curah hujan tinggi, berkurangnya daerah resapan air, dan drainase yang buruk.

”Jadi bukan karena sabotase seperti yang dikatakan Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok). Tapi ini karena memang belum beres penanganan banjirnya,” kata Fadli di Cibinong, Bogor, kemarin. Politikus Partai Gerindra itu meminta Ahok bersikap lebih bijak. Ahok lebih baik fokus menyelesaikan persoalan banjir dengan menggandeng semua lapisan masyarakat.

”Saya kira Gubernur DKI jangan terlalu arogan. Seolaholah bisa mengatasi banjir. Kalau misalnya belum mampu ya bilang belum mampu. Enggak usah juga menyalahkan PLN dan lainnya,” ujar dia. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Yuyun Rahmawati menegaskan, penyelesaian masalah banjir di Ibu Kota tidak bisa dilakukan Pemprov DKI sendiri, melainkan harus seluruh stakeholders, termasuk daerah-daerah penyangga.

”Dengan demikian akar persoalan dapat diselesaikan dan tidak ada lagi sikap menyalahkan pihak lain,” katanya. Yuyun menyayangkan sikap Ahok yang meledak-ledak dalam merespons persoalan itu. Meskipun karakter itu merupakan ciri khasnya yang ingin serbacepat menuntaskan masalah, harus dipahami bahwa sikap kontraproduktif justru bisa menimbulkan masalah baru.

”Seharusnya pemimpin bukan membuat kekacauan. Pemimpin harus mengambil solusi, bukan mempermasalahkan,” dia mengingatkan. Adapun pengamat lingkungan JJ Rizal mengatakan, penanganan banjir di Jakarta tidak akan selesai dengan hanya menyalahkan pihak-pihak lain.

Seharusnya Ahok saat ini sudah mengajak bicara kawasan penyangga dan pemerintah pusat agar diperoleh solusi yang tepat dan bisa mencegah agar bencana tidak terulang di masa mendatang. ”Kalau sibuk menyalahkan pihak lain dia malah mengerdilkan diri sendiri. Itu juga memperlihatkan dirinya tidak punya konsep yang jelas dan menyeluruh dalam mengatasi banjir di Jakarta semasa kepemimpinannya,” kata Rizal.

Salahkan Gubernur Lampau

Gubernur DKI Jakarta Ahok menuding banjir yang merendam Jakarta turut dipicu tindakan PLN mematikan aliran listrik di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Akibatnya, pompa-pompa penyedot air tidak berfungsi. Selain merendam kawasan Pluit, tidak beroperasinya pompa-poma itu memengaruhi luapan air di sekitar Istana Negara.

Sebelumnya Ahok juga menengarai adanya kemungkinan sabotase ketika CCTV di sekitar Masjid Istiqlal tidak berfungsi saat hujan deras mengguyur Jakarta, Senin (9/2) dini hari. Kemarin, Ahok lagi-lagi menuding adanya kesalahan pihak lain dalam persoalan banjir Jakarta. Menurut mantan politikus Partai Golkar itu, banjir yang rutin merendam kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tak bisa lepas dari ulah para pengembang (developer ) dan lemahnya kepemimpinan Gubernur DKI 20-30 tahun lalu.

Tudingan tersebut dilontarkannya seusai meninjau kawasan elite itu. Menurutnya, 12 pengembang yang membangun perumahan di atas tanah 1.500 hektare ini tidak menyertakan pembangunan waduk. Begitu hujan turun, banjir langsung menggenang. ”Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab. Masingmasing pengembang tidak terhubung lagi salurannya,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Dia menjelaskan, beban air di kawasan Kelapa Gading tidak bisa dialirkan ke Kali Sunter. Berdasarkan kajian dari perusahaan Belanda pada 1973 silam, kawasan ini semestinya memiliki waduk. Nyatanya, hingga saat ini tidak ada. Para pengembang, kata dia, agaknya berpikir ingin menumpang pembuangan air di Waduk Plumpang milik Pertamina yang sayangnya hingga saat ini pun belum dibuat. Mengapa hal ini bisa terjadi? ”Saya enggak tahu kenapa perumahan ini (Kelapa Gading) tidak pernah bangun waduk.

Saya kira ini salah pemprov dulu kenapa kasih izin perumahan, tidak maksa orang bikin waduk gitu loh . Sekarang jadi beban kita,” katanya. Ahok mengaku ingin segera menuntaskan persoalan banjir di Ibu Kota. Khusus untuk mengusir genangan air di Kelapa Gading, pemprov merencanakan pembangunan waduk dan rumah pompa. Sementara untuk mengamankan aliran tengah kota, Ahok menegaskan bahwa aktivitas pompa harus dapat bekerja maksimal.

”Saya sudah bilang sama PLN agar jangan mematikan pompa kalau belum terendam. Kecuali PLN bukan punya NKRI. Ini Anda Merah Putih kok, masa Anda nggak bisa jamin aliran listrik,” kritiknya. Direktur Utama PLN Sofyan Basir menepis tudingan miring dari orang nomor satu di Jakarta itu. Menurutnya, Ahok tidak memahami soal kelistrikan sehingga pernyataannya soal pemadaman aliran listrik di Waduk Pluit menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

Mantan Dirut Bank BRI itu menjelaskan, keputusan pemadaman gardu listrik sudah melalui pertimbangan dari para general manager PLN. Pihaknya memahami bahwa Waduk Pluit sangat vital sehingga akhirnya pemadaman hanya sementara. ”PLN lalu mengalihkan sementara jalur distribusi listrik di situ,” katanya.

General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Haryanto WS, mengatakan pihaknya melakukan beberapa langkah untuk mengatasi dampak banjir di Ibu Kota. Salah satunya menambah saluran khusus ke pompa Pluit dan pompa Pasar Ikan serta menempatkan petugas jaga 24 jam. ”PLN akan meninggikan gardu distribusi yang melayani pompa dan membangun jalur khusus jaringan untuk pompa prioritas lainnya,” kata Haryanto seusai bertemu Ahok di Balai Kota Jakarta.

Jakarta Utara Terendam

Sejumlah kawasan di Jakarta Barat yang tergenang banjir pada Senin hingga Rabu lalu perlahan mulai menyusut. Namun situasi berbeda terlihat di Jakarta Utara. Kecuali kawasan Kelapa Gading yang juga surut, wilayah tepi pantai masih terendam. Air datang dari luapan sungai sekaligus laut (rob).

Dari pantauan KORAN SINDO , beberapa wilayah yang terendam antara lain Jalan Tubagus Angke, Kapuk Muara dekat Pantai Indah Kapuk (PIK), Jalan RE Martadinata (depan Ancol), Jalan Gunung Sahari, sekitar Terminal Tanjung Priok, Jalan Raya Cakung-Cilincing, dan Jalan Yos Sudarso. Tinggi genangan air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 50 cm. Banjir di kawasan itu membuat arus lalu lintas tersendat.

Kemacetan panjang pun tak terelakkan. Rudi Hapsari, 25, warga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mengungkapkan, dirinya terjebak kemacetan hampir 1 jam menuju tempat kerja. ”Hujan sebentar saja air langsung menggenang, apalagi bila terus-terusan,” katanya. Hakim Setiadi, 38, pengendara motor yang ditemui di kawasan RE Martadinata dekat Ancol, menuturkan, karena jalan tertutup banjir dirinya terpaksa memutar balik.

”Tidak masalah jadi jauh daripada nerobos dan motor malah mogok,” ucap pekerja swasta ini. Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika (BMKG) memprediksi hujan deras masih akan terus mengguyur Jakarta. Sementara air pasang (rob) biasa terjadi dua hari dalam sebulan bertepatan dengan bulan purnama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan akan ancaman banjir hingga Maret.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 89 daerah yang termasuk kategori rawan banjir, tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota. Jakarta Utara merupakan wilayah yang paling rawan banjir, yakni di 22 titik. Sementara itu, Jakarta Barat 20 titik, Jakarta Timur 19 titik, Jakarta Selatan 19 titik, dan Jakarta Pusat sembilan titik. Dari pantauan di Bendung Katulampa, Bogor, kemarin, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak menjadikan ketinggian air Sungai Ciliwung naik.

Meningkatnya potensi banjir itu direspons dengan menerapkan status siaga III. Petugas Jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, menjelaskan, hingga pukul 16.00 WIB (kemarin), kawasan Puncak masih diguyur hujan dengan intensitas sedang. Pihaknya mengimbau warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung untuk tetap waspada.

Bima setiyadi/Yan yusuf/Haryudi/r ratna purnama/Sindonews