Konflik Melebar ke Teror, Jokowi Dituntut Cepat Bertindak
Jum'at, 13 Februari 2015 - 05:08 WIB
Konflik Melebar ke Teror, Jokowi Dituntut Cepat Bertindak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menepati janjinya menuntaskan persoalan terkait pelantikan Kapolri dan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pada minggu ini.
Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai keputusan Jokowi sangat penting karena menyangkut nasib institusi Polri dan KPK. Apalagi sampai saat ini isu konflik melebar hingga ke isu teror yang justru berpotensi memperuncing konflik.
"Tak dapat disangkal bahwa polemik ini bukan perkara mudah, namun Jokowi harus dengan bijak mengambil keputusan tepat," kata Heri, Kamis 12 Februari 2015.
Melihat situasi politik saat ini, lanjut Heri, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi dalam mengambil keputusan harus mengikuti prosedur ketatanegaraan atau sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Misalnya jika Presiden tetap melantik BG (calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum," tuturnya.
Kedua, harus cermat membaca situasi politik. Misalnya jika tidak melantik maka presiden akan berhadapan dengan DPR yang sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Dia yakin baik secara kelembagaan maupun personal, DPR akan mempertanyakan alasan Presiden jika memutuskan tidak melantik Budi Gunawan.
"Sebaliknya jika melantik, kemungkinan gelombang kritik elite tidak begitu besar, namun gelombang kritik publik akan sangat besar," tukasnya.
Ketiga, kata dia, langkah terbaik Jokowi saat ini membuka komunikasi politik sebanyak mungkin dengan semua elemen antara lain Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, dan koalisi partai pendukung.
Menurut dia, komunikasi penting agar Presiden mendapatkan input sebanyak mungkin dan seseimbang mungkin. "Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra," ujarnya.
Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai keputusan Jokowi sangat penting karena menyangkut nasib institusi Polri dan KPK. Apalagi sampai saat ini isu konflik melebar hingga ke isu teror yang justru berpotensi memperuncing konflik.
"Tak dapat disangkal bahwa polemik ini bukan perkara mudah, namun Jokowi harus dengan bijak mengambil keputusan tepat," kata Heri, Kamis 12 Februari 2015.
Melihat situasi politik saat ini, lanjut Heri, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi. Pertama, Jokowi dalam mengambil keputusan harus mengikuti prosedur ketatanegaraan atau sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Misalnya jika Presiden tetap melantik BG (calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan) maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum," tuturnya.
Kedua, harus cermat membaca situasi politik. Misalnya jika tidak melantik maka presiden akan berhadapan dengan DPR yang sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Dia yakin baik secara kelembagaan maupun personal, DPR akan mempertanyakan alasan Presiden jika memutuskan tidak melantik Budi Gunawan.
"Sebaliknya jika melantik, kemungkinan gelombang kritik elite tidak begitu besar, namun gelombang kritik publik akan sangat besar," tukasnya.
Ketiga, kata dia, langkah terbaik Jokowi saat ini membuka komunikasi politik sebanyak mungkin dengan semua elemen antara lain Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, dan koalisi partai pendukung.
Menurut dia, komunikasi penting agar Presiden mendapatkan input sebanyak mungkin dan seseimbang mungkin. "Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra," ujarnya.
(dam)
