50.000 Anak TKI Butuh Sekolah

JAKARTA - Sebanyak 50.000 anak dari keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah dan Serawak membutuhkan akses pendidikan. Pemerintah akan berkoordinasi untuk segera memperbanyak sekolah di negara Malaysia tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke Malaysia dan bertemu dengan PM Malaysia Najib Razak membuat kesepakatan penting bagi pengembangan sekolah anak-anak dari keluarga TKI. Hasil kesepakatan pada Jumat (6/2) lalu di Putrajaya menyebutkan, Malaysia akan memberikan kemudahan izin bagi pendirian community learning centre (CLC) di Sabah dan Serawak.

“Diperkirakan ada 50.000 anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia,” katanya di Kantor Kemenaker kemarin. Hanif menjelaskan, Indonesia sudah membangun sekolah bagi anak-anak yang orang tua mereka TKI di sana, namun jumlahnya tidak sepadan.

Kalaupun pun ada sekolah, sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan belum layak. Masih minimnya tenaga pengajar juga menjadi kendala karena minat menjadi guru di kawasan terpencil dan jauh di Malaysia sangatlah minim. Hanif mengatakan, melanjutkan kesepakatan tersebut Kemenaker akan segera berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kemendikbud untuk menambah sekolah bagi anak-anak keluarga TKI.

Komitmen kedua negara harus ada karena Unesco sudah mengamanatkan Indonesia dan Malaysia untuk menjamin hak bersekolah anak-anak para TKI. “Maka tidak hanya di Malaysia, namun akses pendidikan juga harus dipermudah di seluruh negara penempatan TKI lain seperti di Filipina,” harap Hanif.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, Kemendikbud memang sudah menunggu kemudahan izin dari Malaysia untuk membuka sekolah-sekolah baru. Sebab, CLC yang diberikan izin oleh Malaysia yang ada saat ini hanya bisa dibangun dan beroperasi di perkebunan kelapa sawit. Anakanak yang orang tuanya bekerja selain di ladang belum tersentuh akses pendidikan.

“Ini kesepakatan yang bagus sekali. CLC bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja selain di ladang sulit memperoleh izin. Ini sesuai harapan kita agar layanan pendidikan bisa menjangkau bagi semua anak-anak para TKI,” ungkapnya. Anggota Komisi IX DPR Ali Taher berpendapat, pemerintah memang harus bertanggung jawab karena penyediaan akses pendidikan ialah tugas konstitusional yang dibebankan kepada pemerintah.

Dalam hal ini, ujar Ali, selain memperbanyak jumlah sekolah pemerintah harus menambah jumlah tenaga pengajar sekaligus melengkapi fasilitas sekolah seperti sarana olahraga, ruang praktikum ataupun kegiatan ekstrakurikuler lain. “Pemerintah memang harus melindungi hak konstitusi warga negara. Baik di dalam maupun luar negeri bahkan kepada anak dari keluarga TKI sekalipun,” ungkapnya.

Politikus PAN dapil Banten ini menambahkan, pemerintah juga harus lebih memberikan pengetahuan tentang Indonesia kepada anak-anak pekerja migran itu. Karena itu, selain mengajari pengetahuan umum guru harus bisa mengajari mereka lagu-lagu khas Indonesia, lambang negara dan tataran bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Neneng zubaidah