Fadli Zon Sarankan Hasto-Abraham Dikonfrontasi
Fadli Zon Sarankan Hasto-Abraham Dikonfrontasi
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR disarankan untuk mendengarkan keterangan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad secara bersamaan atau dikonfrontasi.
Konfrontasi itu untuk mengungkap secara jelas kebenaran informasi yang selama ini dibeberkan Hasto mengenai pertemuan Abraham dan elite PDIP menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Langsung bertemu muka (Hasto dan Abraham), bukan hanya memaparkan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Melalui konfrontasi, lanjut dia, DPR akan mengetahui pihak yang pernyataanya bisa dipertanggungjawabkan.
Tidak sekadar pernyataan, kata dia, kedua pihak bisa bisa memperkuat dengan bukti-bukti.
"Saya kira itu tidak ada masalah agar tidak ada kesalahan," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dia menilai masyarakat telah lelah dengan polemik pertemuan antara Abraham dan elite PDIP.
"Masyarakat lelah dengan polemik yang tidak berkesudahan ini. Memakan energi, waktu dan juga menguras tenaga, mungkin terutama bagi dua institusi Polri dan KPK," tuturnya.
Konfrontasi itu untuk mengungkap secara jelas kebenaran informasi yang selama ini dibeberkan Hasto mengenai pertemuan Abraham dan elite PDIP menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Langsung bertemu muka (Hasto dan Abraham), bukan hanya memaparkan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Melalui konfrontasi, lanjut dia, DPR akan mengetahui pihak yang pernyataanya bisa dipertanggungjawabkan.
Tidak sekadar pernyataan, kata dia, kedua pihak bisa bisa memperkuat dengan bukti-bukti.
"Saya kira itu tidak ada masalah agar tidak ada kesalahan," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dia menilai masyarakat telah lelah dengan polemik pertemuan antara Abraham dan elite PDIP.
"Masyarakat lelah dengan polemik yang tidak berkesudahan ini. Memakan energi, waktu dan juga menguras tenaga, mungkin terutama bagi dua institusi Polri dan KPK," tuturnya.
(dam)
Explore More