Perindo Perkuat Infrastruktur Partai

JAKARTA - Sehari setelah deklarasi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) langsung menggelar konsolidasi untuk memperkuat struktur dan infrastruktur partai di daerah sampai ke tingkat bawah.

Targetnya adalah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga bisa ikut berkompetisi dan menang di Pemilu 2019 mendatang.

”Harapannya menangpemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jadi mulai sekarang sampai dengan keputusan verifikasi 2017 kita harus persiapkan dengan matang dan kita harus lolos,” tegas Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menggelar rapat koordinasi DPP-DPW Partai Perindo Seluruh Indonesia yang bertajuk ”Konsolidasi Partai untuk Penguatan Struktur dan Infrastruktur” yang digelar diKantorDPP Partai Perido Jalan Diponegoro No 29, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Berdasarkan pengalaman pada 2012 lalu, kata HT, dibutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Sejak dideklarasikan, Partai Perindo memiliki waktu sekitar dua tahun untuk menyiapkan segala hal. ”Waktu dua tahun seharusnya lebih dari cukup. Tapi kita tidak boleh underestimate dan menyepelekan. Kita jangan pas-pasan juga, perjuangan kita tidak hanya lolos verifikasi, tujuan kita memenangi pemilu,” katanya.

Agar bisa lolos verifikasi, sambung HT, tahun ini Perindo akan menggenjot pembentukan struktur dan infrastruktur partai pada tahun ini. Perindo menargetkan struktur kepengurusan harus terbentuk 100% baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Bahkan hingga ke kecamatan dan desa-desa. Adapun infrastruktur partai menjadi perangkat untuk membantu kelancaran organisasi.

”Jadi jangan pas-pasan, kita harus masif, seluruh kecamatan bahkan kalau perlu sampai desa kita punya perwakilan, kepengurusan, bukan hanya ketua dan sekretaris, tapi juga yang lainnya supaya aktivitas berjalan maksimal,” katanya. Dalam membangun struktur dan infrastruktur, ada beberapa pendekatan yang dilakukan Partai Perindo sebagai partai modern, yakni gabungan antara partai berbasis massa dan kader. Sebagai partai modern pihaknya tengah mempersiapkan sistem berbasis teknologi internet.

”Partai harus punya sistem yang kuat, tidak hanya SOP kaderisasi, SOP rekrutmen termasuk juga information technology (teknologi informasi/TI). Kita sudah punya tim TI yang dibutuhkan. Kami akan membuat website sehingga masyarakat mudah mengakses informasi mengenai Perindo,” katanya.

Karena itu, HT mengimbau pengurus DPP, DPW dan DPD Perindo agar mengerti internet sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Bagi daerah- daerah yang belum memiliki akses internet, harus dibentuk company profile. ”Kalau bicara TI, nanti pendaftaran anggota bisa dilakukan secara online, bahkan kartu tanda anggota (KTA) bisa dicetak di kantorkantor DPW, tidak harus di pusat. Intinya TI harus dibangun secara kuat,” jelasnya.

Selain memperkuat sistem TI, Perindo juga akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Karenanya, HT meminta agar kepengurusan di daerah diisi orang-orang yang punya kapabilitas. ”Daerah penting dalam perekrutan caleg dan menarik masyarakat serta eksekusi program, jadi saya minta SDM orang-orang yang dipilih adalah yang punya hati untuk berkembang dan menjadikan Perindo sebagai partai pemenang. Jangan cari pengurus yang pasif atau pajangan,” kata HT.

Selanjutnya adalah program kerja. Hal itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Perindo merupakan partai yang action oriented sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ”Media manajemen juga penting karena Indonesia sangat luas sehingga sistem program kerja yang dilakukan harus dikomunikasikan melalui media. Dengan demikian akan ditonton, dilihat, dan diikuti oleh masyarakat banyak.

Saya tekankan setiap program signifikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan tim media supaya hasilnya maksimal,” jelasnya. Terakhir adalah logistik. Tanpa logistik yang memadai tidak akan maksimal. Karena itu Perindo akan membangun kantor di kabupaten dan kota. Hal ini untuk menegaskan bahwa Perindo punya komitmen tinggi. ”Keberadaan partai bukan sementara, tapi permanen, jadi 2015 ini semua harus selesai,” ujar dia.

Target Perindo selain lolos verifikasi adalah rekrutmen kader minimal 4.275.000 orang. Sebanyak 1,5 juta orang adalah pengurus partai seluruh Indonesia. Kemudian 2.775.000 orang merupakan kader penggerak dari program kaderisasi formal. Mereka diambil dari 81.635 desa. Dari tiap desa direkrut 34 orang. ”Kita juga bentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), harus dibentuk sekarang,” kata HT.

Dari pantauan KORAN SINDO di lapangan, dengan didampingi istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, dan sejumlah pengurus DPP dan DPW Partai Perindo seluruh Indonesia, HT meresmikan Kantor Pusat DPP Perindo dengan menandatangani monu-men prasasti. ”Kantor ini akan diperbaiki dan akan ditambah fasilitas, ruang rapat kerja untuk mendukung kinerja partai sehingga Perindo jadi parpol yang dapat kita banggakan bersama,” ujarnya.

Menurut dia, dengan penandatanganan prasasti ini, pengurus DPP Perindo bisa menjalankan aktivitasnya dengan maksimal dalam mewujudkan cita-citanya membangun Indonesia. ”Kita harus berjuang untuk memperbaiki kondisi bangsa, waktu 4-5 tahun mendatang bukan waktu yang pendek, bisa dimanfaatkan secara efektif dan produktif,” ujarnya. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi Syafril Nasution mengatakan, target rekrutmen kader di daerah yang penduduknya di atas 1 juta adalah 2.000-3.000 orang. Adapun bila di bawah itu, target rekrutmen kader adalah 1.000-1.500 kader.

”Kepengurusan di 34 provinsi sudah terbentuk. Untuk kabupaten/kota kita berikan sampai akhir April, sedangkan kecamatan mulai saat ini sampai Juli mendatang,” katanya. Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan, saat ini Perindo fokus pada dua hal, yakni penguatan struktur dan infrastruktur. Struktur menjadi penting karena itu merupakan persyaratan undang-un-dang (UU). Kedua adalah menang dalam pemilu. Maka infrastruktur harus lengkap.

”Mereka akan menjadi kaki-kaki partai di akar rumput. Jadi lolos verifikasi adalah sesuatu yang harus dan menang adalah harus,” ujarnya. Rofiq menyebutkan, ada banyak hal yang harus dipenuhi agar lolos verifikasi. Misalnya susunan kepengurusan di provinsi harus 100%, kemudian kabupaten/ kota 75% dan kecamatan 50%. ”Ini harus terpenuhi secara faktual, mereka harus punya kantor, jelas di mana letaknya. Belum lagi kuota 30% bagi perempuan. Jadi banyak sekali persyaratan administratif, kalau nggak diperhatikan bisa tidak lolos,” ujar Rofik.

Hingga saat ini, kepengurusan Perindo sudah cukup signifikan. Kepengurusan di tingkat provinsi misalnya sudah 100% terbentuk. Di kabupaten/ kota sudah 40% atas dasar itu. Dia memprediksi pada tidak sampai akhir tahun kepengurusan di tingkat kecamatan juga selesai dibentuk.

Sucipto