Langkah Jokowi Rangkul Proton Tak Masuk Akal
Langkah Jokowi Rangkul Proton Tak Masuk Akal
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Proton Holding Berhard untuk mengembangkan mobil nasional (mobnas) dinilai sejumlah kalangan tidak masuk akal.
Di sisi lain, langkah tersebut jugamenyalahi janji Jokowi menjadikan mobil buatan pelajar SMK, Esemka, sebagai mobnas. Pandangan demikian disampaikan politikus Partai Golkar Tantowi Yahya, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod Al-Barbasy, dan pengamat automotif Bebin Juana. Tantowi beralasan langkah tersebut tidak masuk akal karena Proton merupakan perusahaan yang hampir bangkrut.
“Sangat di luar nalar itu. Harusnya kerja sama dengan Honda atau Suzuki,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini. Dia pun mengingatkan istilah mobnas di Indonesia sudah tidak berlaku. Jika pun ingin mengembangkan, Tantowi mempertanyakan mengapa Jokowi tidak meneruskan program mobil Esemka. “Langkah itu tidak sesuai dengan cita-citadia (Jokowi) sebelumnya,” ujarnya.
Ma’mun Murod Al-Barbasy mempersoalkan mengapa pemerintah merangkul Proton yang notabene mengembangkan mobil dari perusahaan automotif lain. Dia mengaku semakin tidak habis pikir karena Jokowi sebelumnya bertekad mengembangkan mobil Esemka. “Kenapa kemudian tidak mengembangkan mobil Esemka yang dulu jadi alat kampanye Jokowi? Atau prototipe-prototipe mobnas lain yang muncul di banyak daerah seperti Bogor, Malang, itu kan muncul.
Kenapa bukan itu yang dikembangkan. Kenapa justru dengan Malaysia? Malaysia itu kan negara baru kemarin,” tuturnya. Bebin Juana meragukan kerja sama itu karena pemasaran produk Proton di Indonesia masih sangat kecil sekali dibanding dengan mobil pabrikan lain. “10.000 unit belum tentu bisa direalisasikan. Pemasaran produknya tidak mudah. Kemudian ikhtiar apa yang akan dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Dia menuturkan, mengembangkan mobnas tidak hanya butuh semangat dari pemerintah, tapi juga memerlukan modal yang sangat besar, termasuk untuk investasi teknologi. Karena itu, Bebin meragukan jika mobnas hanya menggantungkan peran swasta. “Pemerintah Malaysia saja memberikan subsidi besar-besaran supaya masyarakatnya bisa membeli Proton,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asianusa) Ibnu Susilo kecewa dengan langkah Jokowi dan menilai mantan wali kota Solo tersebut tidak konsisten. “Padahal, waktu di Solo beliau sangat mendukung mobil Esemka, tapi sekarang tidak konsisten,” ungkapnya. Asianusa mendesak pemerintah mengedepankan industri dalam negeri untuk merealisasikan program mobnas daripada menggaet pabrikan dari Malaysia.
Menurut dia, Asianusa sendiri telah mempunyai roadmap pengembangan mobnas sejak 2010.”Tinggal dievaluasi saja kalau ada kekurangan,” kata dia di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, Proton menekan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan yang digawangi AM Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, untuk mengembangkan mobnas di Indonesia.
Penandatanganan MoUtersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Langkah tersebut kontan memanen banyak kritikan. Apalagi jika melihat kinerja Proton yang tidak juga menunjukkan perbaikan. Pada 2013, meski menjadi mobnas Proton memegang pangsa pasar hanya 21,2% di Malaysia, jumlah tersebut naik dan turun antara 2-4% selama 10 tahun terakhir.
Chairman Proton Mohd Khamil Jamil pada Mei lalu pernah mengungkapkan kekecewaan karena rakyat Malaysia tidak mendukung Proton yang lebih memilih membeli merek asing. Sejumlah pengamat merespons keluhan tersebut dengan mengatakan Jamil tidak memahami mengapa rakyat Malaysia lebih memilih merek lain dibandingkan Proton, meski merek lokal itu sudah mengalami perbaikan produk dan teknologi.
“Kebanggaan saja tidak menjual karena para produsen automotif Jepang telah ada dan tugas pertama Proton ialah memosisikan dirinya sebagai produsen automotif yang serius dibandingkan merek lain, jika tidak lebih bagus,” ungkap Kenneth Sow, pengamat otomotif yang menulis opininya di The Malaysian Insider.
Kemenperin Tak Diajak Bicara
Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membantah MoU antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton sebagai upaya menuju kerja sama pengembangan mobnas. Bagi Saleh, MoU itu lebih ditujukan membuat studi kelayakan untuk jangka waktu enam bulan ke depan. “Enggak tahu itu siapa yang bikin isu mobnas?” ujarnya.
Menurut dia, MoU tersebut murni kesepakatan dua perusahaan alias business to business (B2B). Hanya saja, penandatanganan kesepakatannya kebetulan disaksikan Presiden Joko Widodo yang sedang dalam kunjungan kerja ke negeri jiran itu. Saleh sendiri tidak ikut serta dalam lawatan presiden yang didampingi sejumlah menteri itu.
“(Saya tidak ikut) itu tandanya enggak ada pelibatan pemerintah (dalam MoU itu),” kilahnya. Saleh juga menjamin tidak ada keterlibatan BUMN ataupun penggunaan APBN dalam kesepakatan tersebut. Pihak Adiperkasa pun hingga kini belum pernah mendiskusikan dengan Kemenperin. “Enggak kita bicarakan atau dirapatkan,” ucapnya.
Nanang wijayanto/ Inda susanti/ Syarifuddin/ Sindonews.com
Di sisi lain, langkah tersebut jugamenyalahi janji Jokowi menjadikan mobil buatan pelajar SMK, Esemka, sebagai mobnas. Pandangan demikian disampaikan politikus Partai Golkar Tantowi Yahya, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod Al-Barbasy, dan pengamat automotif Bebin Juana. Tantowi beralasan langkah tersebut tidak masuk akal karena Proton merupakan perusahaan yang hampir bangkrut.
“Sangat di luar nalar itu. Harusnya kerja sama dengan Honda atau Suzuki,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini. Dia pun mengingatkan istilah mobnas di Indonesia sudah tidak berlaku. Jika pun ingin mengembangkan, Tantowi mempertanyakan mengapa Jokowi tidak meneruskan program mobil Esemka. “Langkah itu tidak sesuai dengan cita-citadia (Jokowi) sebelumnya,” ujarnya.
Ma’mun Murod Al-Barbasy mempersoalkan mengapa pemerintah merangkul Proton yang notabene mengembangkan mobil dari perusahaan automotif lain. Dia mengaku semakin tidak habis pikir karena Jokowi sebelumnya bertekad mengembangkan mobil Esemka. “Kenapa kemudian tidak mengembangkan mobil Esemka yang dulu jadi alat kampanye Jokowi? Atau prototipe-prototipe mobnas lain yang muncul di banyak daerah seperti Bogor, Malang, itu kan muncul.
Kenapa bukan itu yang dikembangkan. Kenapa justru dengan Malaysia? Malaysia itu kan negara baru kemarin,” tuturnya. Bebin Juana meragukan kerja sama itu karena pemasaran produk Proton di Indonesia masih sangat kecil sekali dibanding dengan mobil pabrikan lain. “10.000 unit belum tentu bisa direalisasikan. Pemasaran produknya tidak mudah. Kemudian ikhtiar apa yang akan dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Dia menuturkan, mengembangkan mobnas tidak hanya butuh semangat dari pemerintah, tapi juga memerlukan modal yang sangat besar, termasuk untuk investasi teknologi. Karena itu, Bebin meragukan jika mobnas hanya menggantungkan peran swasta. “Pemerintah Malaysia saja memberikan subsidi besar-besaran supaya masyarakatnya bisa membeli Proton,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asianusa) Ibnu Susilo kecewa dengan langkah Jokowi dan menilai mantan wali kota Solo tersebut tidak konsisten. “Padahal, waktu di Solo beliau sangat mendukung mobil Esemka, tapi sekarang tidak konsisten,” ungkapnya. Asianusa mendesak pemerintah mengedepankan industri dalam negeri untuk merealisasikan program mobnas daripada menggaet pabrikan dari Malaysia.
Menurut dia, Asianusa sendiri telah mempunyai roadmap pengembangan mobnas sejak 2010.”Tinggal dievaluasi saja kalau ada kekurangan,” kata dia di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, Proton menekan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan yang digawangi AM Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, untuk mengembangkan mobnas di Indonesia.
Penandatanganan MoUtersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Langkah tersebut kontan memanen banyak kritikan. Apalagi jika melihat kinerja Proton yang tidak juga menunjukkan perbaikan. Pada 2013, meski menjadi mobnas Proton memegang pangsa pasar hanya 21,2% di Malaysia, jumlah tersebut naik dan turun antara 2-4% selama 10 tahun terakhir.
Chairman Proton Mohd Khamil Jamil pada Mei lalu pernah mengungkapkan kekecewaan karena rakyat Malaysia tidak mendukung Proton yang lebih memilih membeli merek asing. Sejumlah pengamat merespons keluhan tersebut dengan mengatakan Jamil tidak memahami mengapa rakyat Malaysia lebih memilih merek lain dibandingkan Proton, meski merek lokal itu sudah mengalami perbaikan produk dan teknologi.
“Kebanggaan saja tidak menjual karena para produsen automotif Jepang telah ada dan tugas pertama Proton ialah memosisikan dirinya sebagai produsen automotif yang serius dibandingkan merek lain, jika tidak lebih bagus,” ungkap Kenneth Sow, pengamat otomotif yang menulis opininya di The Malaysian Insider.
Kemenperin Tak Diajak Bicara
Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membantah MoU antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton sebagai upaya menuju kerja sama pengembangan mobnas. Bagi Saleh, MoU itu lebih ditujukan membuat studi kelayakan untuk jangka waktu enam bulan ke depan. “Enggak tahu itu siapa yang bikin isu mobnas?” ujarnya.
Menurut dia, MoU tersebut murni kesepakatan dua perusahaan alias business to business (B2B). Hanya saja, penandatanganan kesepakatannya kebetulan disaksikan Presiden Joko Widodo yang sedang dalam kunjungan kerja ke negeri jiran itu. Saleh sendiri tidak ikut serta dalam lawatan presiden yang didampingi sejumlah menteri itu.
“(Saya tidak ikut) itu tandanya enggak ada pelibatan pemerintah (dalam MoU itu),” kilahnya. Saleh juga menjamin tidak ada keterlibatan BUMN ataupun penggunaan APBN dalam kesepakatan tersebut. Pihak Adiperkasa pun hingga kini belum pernah mendiskusikan dengan Kemenperin. “Enggak kita bicarakan atau dirapatkan,” ucapnya.
Nanang wijayanto/ Inda susanti/ Syarifuddin/ Sindonews.com
(ars)
Explore More