Tumbuhkan Nasionalisme di Perbatasan, Kementerian Desa Siapkan Tim Pendamping

Minggu, 08 Februari 2015 - 03:26 WIB
Tumbuhkan Nasionalisme di Perbatasan, Kementerian Desa Siapkan Tim Pendamping
Tumbuhkan Nasionalisme di Perbatasan, Kementerian Desa Siapkan Tim Pendamping
A A A
JAKARTA - Save Village merupakan salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daera Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam menerapkan program tersebut, selain penguatan infrastruktur, Kementerian akan memberikan pendampingan intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat desa di daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar
Menteri Desa Marwan Jafar, seperti dikutip dari keterangan pers yang dikirimkan kepada Sindonews, Sabtu (7/2/2014).

Tim pendamping desa, menurut Marwan, sangat diperlukan bagi masyarakat di daerah perbatasan. Ini merupakan bagian dari penanganan secara komprehensif persoalan desa di perbatasan. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, secara mental masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, oleh karena itu harus komprehensif penyelesaiannya. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus intens dilakukan," terangnya.

Tim pendamping desa yang akan dikirim ke daerah perbatasan, kata Marwan, beranggota orang-orang yang memiliki keahlian di beberapa bidang. Tim ini akan memantau secara kontinyu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. "Makanya memang harus live ini (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," katanya.

Sejauh ini Menteri Marwan mengaku kementeriannya sudah membentuk tim advance untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian Desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga dan Badan yang khusus menangani daerah perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya.
(hyk)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7572 seconds (0.1#10.140)