Din Syamsuddin: KPK Vs Polri Kemunduran Bangsa
Sabtu, 07 Februari 2015 - 12:38 WIB
Din Syamsuddin: KPK Vs Polri Kemunduran Bangsa
A
A
A
SOLO - Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dianggap sebagai kesalahan fatal.
Konflik antara kedua lembaga penegak hukum itu dianggap sebagai kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Ini kejadian yang sangat fatal, sesama penegak hukum kok saling membumihanguskan dan saling menyerang. Ini harusnya tidak terjadi di negeri ini,” ucap Ketua Pimpinan Pusat Muhammdiyah Din Syamsudin pada acara pembukaan Prakongres Umat Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (7/2/2015).
Menurut dia, konflik antardua lembaga itu harus segera diselesaikan.Jika dibiarkan berkepanjangan, lanjut dia, konflik semakin berlarut dan menyita waktu pemerintah.
Din menyarankan Presiden Joko Widodo segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurut dia, hanya Presiden yang bisa menyelesaikan masalah itu.
“Permasalahan akan selesai setelah Presiden mengambil keputusan, apakah melantik (calon Kapolri) Budi Gunawan atau tidak melantik,” ucapnya.
Dia berharap agar berbagai pihak baik pendukung KPK maupun Polri harus legowo dengan apa yang diputuskan oleh Presiden.
Konflik antara kedua lembaga penegak hukum itu dianggap sebagai kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Ini kejadian yang sangat fatal, sesama penegak hukum kok saling membumihanguskan dan saling menyerang. Ini harusnya tidak terjadi di negeri ini,” ucap Ketua Pimpinan Pusat Muhammdiyah Din Syamsudin pada acara pembukaan Prakongres Umat Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (7/2/2015).
Menurut dia, konflik antardua lembaga itu harus segera diselesaikan.Jika dibiarkan berkepanjangan, lanjut dia, konflik semakin berlarut dan menyita waktu pemerintah.
Din menyarankan Presiden Joko Widodo segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurut dia, hanya Presiden yang bisa menyelesaikan masalah itu.
“Permasalahan akan selesai setelah Presiden mengambil keputusan, apakah melantik (calon Kapolri) Budi Gunawan atau tidak melantik,” ucapnya.
Dia berharap agar berbagai pihak baik pendukung KPK maupun Polri harus legowo dengan apa yang diputuskan oleh Presiden.
(dam)
