Mengawal Komitmen Politik Pemerintah

Muhammad Mulyawan Tuan Kotta
Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Ketua Umum BEM FEUI 2014. Universitas Indonesia

Pengelolaan adalah kata kunci untuk kemajuan bangsa ini. Salah satu faktor dari fungsi kesuksesan pengelolaan SDA adalah infrastruktur, baik fisik, modal, maupun keahlian dalam SDM petani kita.

Wewenang untuk mengakselerasi solusi tersebut tak lain bertumpu pada rencana pemerintah, lewat janji-janji politik ketika mereka diamanahkan. Telah terlihat beberapa rencana pemerintah yang sudah dijalankan dan patut untuk diapresiasi. Penyehatan ruang fiskal dengan mengurangi subsidi BBM memberikan kelonggaran yang begitu luas, dari anggaran subsidi yang semula pada APBN 2015 sekitar Rp276 triliun kini berkurang Rp195 triliun pada APBN-P 2015.

Angka terendah dalam delapan tahun. Harga minyak dunia yang terus terpantau turun memungkinkan anggaran subsidi BBM dapat pula terus turun. Alhasil dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tambahan anggaran Rp33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp20 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp16 triliun. Kemudian belanja infrastruktur pemerintah meningkat Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun.

Di lain tempat lewat APBN 2015, pemerintah juga menganggarkan sekitar Rp20 triliun untuk 73.000 desa yang ada di Indonesia, dengan daerah Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat masing- masing mendapatkan Rp1,173 triliun, Rp1,065 triliun, Rp1,061 triliun, dan Rp1,064 triliun. Desa akan menjadi tupoksi untuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di lain sektor, Indonesia membutuhkan investasi besar di minyak dan gas, baik untuk infrastruktur utama seperti kilang minyak dan refiling gas. Infrastruktur kilang khususnya dibutuhkan agar mengoptimalkan minyak mentah yang di-lifting dapat langsung diproses, menghindari pemrosesan di Singapura atau Thailand. Proses tersebut berimplikasi pembayaran dolar yang relatif lebih mahal, akibat melemahnya nilai rupiah.

Rencana-rencana tersebut jelas tidak membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sepekan lalu Indonesia mendapatkan suntikan dana dari ADB sebesar 15 triliun. Dana dalam bentuk utang ini dialokasikan khusus untuk infrastruktur, termasuk mendanai rencana pemerintah yang tersebutkan di atas. Sebagai tambahan, pemerintah sendiril ewat Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak hinggaRp1,250triliun, naik lebih dari 30% dari realisasi pada 2014.

Optimisme ini timbul dengan alasan praktik transfer pricing yang dilakukan objek pajak badan akan menjadi isu krusial Ditjen Pajak untuk diberantas untuk optimalisasi penerimaan pajak. Untuk semua rencana dan iktikad baik pemerintah di atas, mengawal adalah kata kunci semua elemen negara yang peduli.

Masyarakat bersama mahasiswa, agenagen intelektual harus terus mengingatkan pemerintah untuk terus bekerja, memenuhi janji-janji yang terlontarkan. Jangan sampai kita biarkan demokrasi hanya pesta lima tahun belaka, padahal yang terpenting adalah mengawali terus selama pemerintahan itu berjalan.

Bukankah demikian hakikat hidup berbangsa dan bernegara? Kini, pemerintah telah melakukan salah satu bagian kewajibannya dengan memformulasikan konsep dan masalah dan melahirkan rencana- rencana solusi, maka sebagai masyarakat, LSM, mahasiswa, semua dalam balutan warga negara Indonesia kita patut untuk melaksanakan kewajiban kita dengan terus mengawal dan mengelola komitmen politik pemerintah.