KPK di Ujung Tanduk, Jokowi Harus Tunjukkan Diri
Rabu, 04 Februari 2015 - 08:45 WIB
KPK di Ujung Tanduk, Jokowi Harus Tunjukkan Diri
A
A
A
JAKARTA - Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ujung tanduk. Empat komisioner lembaga ini dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan kasus berbeda-beda.
Bahkan satu di antaranya Bambang Widjojanto sudah berstatus tersangka atas tuduhan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
Peneliti dari IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago mengharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turun tangan mengatasi persoalan ini.
Dia meminta Jokowi tidak membiarkan penegakan hukum menjadi tidak terkontrol. Presiden, menurut dia, harus segera mengambil peran.
"(Jangan sampai) Jokowi antara ada dan tiada, keberadaanya seperti tiada dirasakan," ujar Pangi, Selasa 3 Februari 2015.
Pangi mengatakan jika seluruh pemimpin KPK menjadi tersangka, seusai aturan maka mau tidak mau harus mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, lanjut dia, Jokowi harus bertindak sebelum hal itu terjadi.
Kendati begitu, Pangi yakin Polri tidak akan menjadikan seluruh komisioner KPK sebagai tersangka.
Jika seluruh komisioner KPK ditetapkan tersangka, kata dia, Polri sama saja melakukan bunuh diri politik. Sebab akan muncul kesan di publik bahwa hal tersebut upaya untuk menenggelamkan KPK.
"Rakyat pasti tak tega semua pimpinan KPK disandera," ujarnya.
Dia berharap Jokowi tidak membiarkan lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu mengalami kekosongan kepemimpinan.
"Kalau tiba tiba terjadi kekosongan di KPK, paling tidak pertama dilakukan Jokowi menyelamatkan lembaga KPK dan tak membiarkan terjadi kekosongan," tuturnya seraya mengatakan langkah itu bukan hal mudah.
Menurut dia, publik akan melihat apakah Polri memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat semua pemimpin KPK menjadi tersangka.
"Kalau itu tak terbukti, ini bisa menjadi titik balik yang melongsorkan trust building Polri," katanya.
Bahkan satu di antaranya Bambang Widjojanto sudah berstatus tersangka atas tuduhan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
Peneliti dari IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago mengharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turun tangan mengatasi persoalan ini.
Dia meminta Jokowi tidak membiarkan penegakan hukum menjadi tidak terkontrol. Presiden, menurut dia, harus segera mengambil peran.
"(Jangan sampai) Jokowi antara ada dan tiada, keberadaanya seperti tiada dirasakan," ujar Pangi, Selasa 3 Februari 2015.
Pangi mengatakan jika seluruh pemimpin KPK menjadi tersangka, seusai aturan maka mau tidak mau harus mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, lanjut dia, Jokowi harus bertindak sebelum hal itu terjadi.
Kendati begitu, Pangi yakin Polri tidak akan menjadikan seluruh komisioner KPK sebagai tersangka.
Jika seluruh komisioner KPK ditetapkan tersangka, kata dia, Polri sama saja melakukan bunuh diri politik. Sebab akan muncul kesan di publik bahwa hal tersebut upaya untuk menenggelamkan KPK.
"Rakyat pasti tak tega semua pimpinan KPK disandera," ujarnya.
Dia berharap Jokowi tidak membiarkan lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu mengalami kekosongan kepemimpinan.
"Kalau tiba tiba terjadi kekosongan di KPK, paling tidak pertama dilakukan Jokowi menyelamatkan lembaga KPK dan tak membiarkan terjadi kekosongan," tuturnya seraya mengatakan langkah itu bukan hal mudah.
Menurut dia, publik akan melihat apakah Polri memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat semua pemimpin KPK menjadi tersangka.
"Kalau itu tak terbukti, ini bisa menjadi titik balik yang melongsorkan trust building Polri," katanya.
(dam)
