Pertumbuhan Tanpa Ketimpangan
Senin, 02 Februari 2015 - 11:15 WIB
Pertumbuhan Tanpa Ketimpangan
A
A
A
Hakikat pembangunan selalu berkaitan erat untuk menciptakan kesejahteraan khalayak masyarakat luas, bukan saja kesejahteraan masyarakat perkotaan ataupun masyarakat perdesaan semata, melainkan semua aspek masyarakat harus merasakan dampak dari hasil pembangunan.
Namun kita masih terus saja merasakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti konkretnya yang selalu terjebak dengan ketimpangan masyarakat di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Era Orde Baru sebagai bukti nyata bahwa ketimpangan masyarakat oleh akibat pembangunan yang selalu melulu pada aspek pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial.
Tak hanya banyak kalangan merasa tidak berbangga hati di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi pada masa Orba tersebut, angka kemiskinan dan ketimpangan begitu tajam. Tentunya hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk memaknai pertumbuhan ekonomi.
Masa kepemimpinan Jokowi-JK tentu harus lebih peka terhadap angka pertumbuhan ekonomi, salahsalah siasat akan berujung menjadi sesat karena terusterusan membantu mewarisi pembangunan era Orde Baru untuk terus memproduksi kemiskinan dan ketimpangan. Kepekaan bukan saja ditunjukkan dari banyaknya blusukan melainkan tunjukan hal itu dari kebijakan secara serius dan tepat.
Sampai detik ini angka pertumbuhan ekonomi masih besar disumbang oleh sektor industri manufaktur. Kemudian kebijakan pengurangan subsidi BBM dialihkan untuk revitalisasi industri sebagai alokasi anggaran belanja produktif pemerintah, namun permasalahan yang sebenarnya tidak begitu dipandang serius yakni tengah terjadi oligopoli pasar yakni penguasaan pasar atas dominasi perusahaan besar semata.
Sampai saat ini kita masih menunggu adanya keinginan pertumbuhan ekonomi tanpa terjadi ketimpangan, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi tanpa ketimpangan adalah tantangan berat lima tahun ke depan dalam episode pemerintahan Jokowi-JK sehingga berjalannya pemerintahan tidak melepaskan UUD 1945 untuk menyejahterakan segenap masyarakat Indonesia. Mari berdoa.
Rizky Pujianto
Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Staf Lembaga Kajian Mahasiswa
Universitas Negeri Jakarta
Namun kita masih terus saja merasakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti konkretnya yang selalu terjebak dengan ketimpangan masyarakat di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Era Orde Baru sebagai bukti nyata bahwa ketimpangan masyarakat oleh akibat pembangunan yang selalu melulu pada aspek pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial.
Tak hanya banyak kalangan merasa tidak berbangga hati di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi pada masa Orba tersebut, angka kemiskinan dan ketimpangan begitu tajam. Tentunya hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk memaknai pertumbuhan ekonomi.
Masa kepemimpinan Jokowi-JK tentu harus lebih peka terhadap angka pertumbuhan ekonomi, salahsalah siasat akan berujung menjadi sesat karena terusterusan membantu mewarisi pembangunan era Orde Baru untuk terus memproduksi kemiskinan dan ketimpangan. Kepekaan bukan saja ditunjukkan dari banyaknya blusukan melainkan tunjukan hal itu dari kebijakan secara serius dan tepat.
Sampai detik ini angka pertumbuhan ekonomi masih besar disumbang oleh sektor industri manufaktur. Kemudian kebijakan pengurangan subsidi BBM dialihkan untuk revitalisasi industri sebagai alokasi anggaran belanja produktif pemerintah, namun permasalahan yang sebenarnya tidak begitu dipandang serius yakni tengah terjadi oligopoli pasar yakni penguasaan pasar atas dominasi perusahaan besar semata.
Sampai saat ini kita masih menunggu adanya keinginan pertumbuhan ekonomi tanpa terjadi ketimpangan, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi tanpa ketimpangan adalah tantangan berat lima tahun ke depan dalam episode pemerintahan Jokowi-JK sehingga berjalannya pemerintahan tidak melepaskan UUD 1945 untuk menyejahterakan segenap masyarakat Indonesia. Mari berdoa.
Rizky Pujianto
Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Staf Lembaga Kajian Mahasiswa
Universitas Negeri Jakarta
(bhr)
