Tim 9 Tameng Politik Jokowi Hadapi Kisruh KPK-Polri
Sabtu, 31 Januari 2015 - 13:03 WIB
Tim 9 Tameng Politik Jokowi Hadapi Kisruh KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan tim sembilan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya sebuah tameng politik dalam menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, seharusnya Jokowi menggungakan lembaga formal, seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Alasannya, pembentukan tim sembilan mengarah pada ranah politik, dan membuat publik bingung.
"Jokowi itu mengambil tameng politik dengan membentuk tim sembilan," ujar Viva dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Viva menambahkan, seharusnya dalam persoalan kisruh KPK-Polri, persoalan politik dan hukum harus dibedakan. "Jadi institusi negara (KPK-Polri) disandera oleh kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, institusi negara itu miliki publik dalam ranah demokrasi," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menyarankan, agar kisruh KPK-Polri, Jokowi selaku presiden harus tegas dan segera membuat keputusan agar persoalan tersebut cepat selesai.
"Sudah cukup mengadakan kontes seperti Idonesian idol ini dalam polemik Polri dengan KPK. Jadi politik itu sebagai lokomotif dan hukum menjadi rel," tandasnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, seharusnya Jokowi menggungakan lembaga formal, seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Alasannya, pembentukan tim sembilan mengarah pada ranah politik, dan membuat publik bingung.
"Jokowi itu mengambil tameng politik dengan membentuk tim sembilan," ujar Viva dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Viva menambahkan, seharusnya dalam persoalan kisruh KPK-Polri, persoalan politik dan hukum harus dibedakan. "Jadi institusi negara (KPK-Polri) disandera oleh kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, institusi negara itu miliki publik dalam ranah demokrasi," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menyarankan, agar kisruh KPK-Polri, Jokowi selaku presiden harus tegas dan segera membuat keputusan agar persoalan tersebut cepat selesai.
"Sudah cukup mengadakan kontes seperti Idonesian idol ini dalam polemik Polri dengan KPK. Jadi politik itu sebagai lokomotif dan hukum menjadi rel," tandasnya.
(kur)
