DKI Tiru Pengelolaan Rusun dari Swasta

JAKARTA - Pengelolaan rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta masih buruk, tecermin dari kurangnya fasilitas kesehatan, sekolah, hingga tidak adanya tempat pengolahan sampah.

Pemprov DKI Jakarta pun berencana mengadopsi sistem rusun yang dikelola swasta. Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pengelolaan rusun secara terpadu akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan sistem yang dikelola baik, akan memunculkan budaya baru, seperti dari sebelumnya membuang sampah sembarang menjadi tidak.

“Hal inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Sistemnya memang belum terbentuk. Makanya kalau memang jadi, kita harus kawal,” kata Djarot usai berkunjung ke Rusunawa Buddha Tzu Chi, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, kemarin. Mantan Bupati Blitar ini menerangkan, sistem yang ada di Rusunawa Buddha Tzu Chi ini sudah sangat rapi, termasuk fasilitas di dalamnya, seperti rumah sakit, sekolah, hingga pengolahan sampah.

Tidak menutup kemungkinan pihaknya meniru sistem ini. “Di sini luasnya 5,1 hektare dan memadai. Dan bagi rusunawa yang kurang dari itu, bisa kita desain,” tambahnya. Djarot menuturkan, subsidi yang digelontorkan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk pengelolaan rusun Rp180 juta per bulan sangat murah jika melihat semua fasilitas yang ada.

“Yang jelas rusunawa seperti ini jangan dibisniskan oleh pihak-pihak tertentu. Penghuni harus betul terdata dan tidak ada penyimpangan,” tandasnya. Wakil Pengurus Yayasan Buddha Tzu Chi Hartono mengatakan, di atas lahan seluas 5,1 hektare, terdapat 55 tower. Tiap tower terdapat 20 unit rusun. Di setiap unit terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

“Listrik tiap unit 900 watt. Untuk membantu perekonomian penghuni, kami juga bangun pujasera untuk warga berdagang. Tiap minggu warga di sini pun diwajibkan kerja bakti agar lingkungan bersih,” bebernya.

Yan yusuf