Pakai CBT, 862 Sekolah Ujian Nasional Lebih Awal
Jum'at, 30 Januari 2015 - 10:28 WIB
Pakai CBT, 862 Sekolah Ujian Nasional Lebih Awal
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 862 sekolah akan mengikuti ujian nasional (UN) lebih awal. Sebab mereka akan menjalani UN online atau computer based test (CBT).
Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam Zaman mengatakan, mayoritas 862 sekolah itu ada di jenjang sekolah menengah atas (SMA). Namun ada juga sekolah menengah pertama (SMP) yang akan mengikuti UN online tahun ini.
Secara terperinci Nizam tidak menyebutkan berapa perbandingan sekolah yang menjalani UN online . Namun pemilihan sekolahnya melalui seleksi sekolah mana yang sudah mempunyai infrastruktur komputer lengkap. “Sebanyak 862 sekolah ini akan menjadi piloting UN CBT. Mereka tidak lagi UN memakai kertas, tetapi di depan komputer di sekolah masingmasing,” katanya di Kantor Kemendikbud kemarin.
Nizam menjelaskan, 862 sekolah ini akan menjalani UN lebih awal, yakni mulai 7 April hingga 22 April. Berdasarkan data, jadwal UN SMA dan yang sederajat akan berlangsung pada 13-25 April dan UN SMP pada 4-6 Mei. Menurut Nizam, pemajuan jadwal ini dilakukan karena jumlah komputer yang ada dengan jumlah siswa tidak sepadan. Nizam mengatakan, UN online ini tentu tidak akan menyamai tes CPNS yang hasilnya bisa dilihat saat itu juga (real time ).
Sifat UN CBT ini hanya akan semi-online dengan menggunakan server lokal, tetapi sinkronisasi soal dan datanya akan online . Pengumuman UN SMA akan berlangsung pada 18 Mei, sedangkan SMP 10 Juni. Para siswa tentu akan dibatasi waktu pengerjaan karena akan ada batas waktu yang dilekatkan di komputer ujian sehingga ketika waktu selesai para siswa sudah tidak bisa mengakses soal.
Dia menekankan, dengan adanya UN online ini tentu UN akan lebih andal dan hasilnya efisien karena menghemat anggaran negara. Secara umum Nizam menjabarkan, UN CBT bermanfaat untuk meningkatkan mutu, fleksibilitas, dan keandalan UN. Lalu juga untuk memperlancar proses pengadaan UN dan hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orang tua, dan sekolah.
Pada tahun-tahun berikutnya CBT akan dilakukan dengan cakupan lebih luas di 34 provinsi pada jenjang SMP/ MTs, SMA/MA, SMK, Paket B dan C. “Kemendikbud mengajak semua pihak untuk mengubah fokus kita dari sekadar soal nilai dan hasil kelulusan UN menjadi pemanfaatan berbagai indikator kinerja yang ditangkap oleh berbagai alat ukur untuk meningkatkan mutu pendidikan,” terangnya.
Anggota Komisi X DPR Sri Meyliana berpendapat, UN masih menjadi kontroversi lama yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Pada 2009 lalu Mahkamah Agung (MA) memberikan amar putusan bahwa UN dapat dilaksanakan jika pemerintah sudah memperbaiki kualitas guru, sarana prasarana dan akses informasi. Anggota Komisi X DPR Eko Purnomo berpendapat, ada dualisme dalam pelaksanaan UN tahun ini.
Di satu sisi Kemendikbud menyatakan UN hanya menjadi bahan pemetaan, tetapi di sisi lain Kemendikbud menguncinya sebagai syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Eko menegaskan, jika memang menjadi syarat melanjutkan, hal itu sama saja menjadikan UN sebagai syarat kelulusan sehingga potensi kecurangan UN seperti sebelumnya akan terus berulang.
Neneng zubaidah
Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam Zaman mengatakan, mayoritas 862 sekolah itu ada di jenjang sekolah menengah atas (SMA). Namun ada juga sekolah menengah pertama (SMP) yang akan mengikuti UN online tahun ini.
Secara terperinci Nizam tidak menyebutkan berapa perbandingan sekolah yang menjalani UN online . Namun pemilihan sekolahnya melalui seleksi sekolah mana yang sudah mempunyai infrastruktur komputer lengkap. “Sebanyak 862 sekolah ini akan menjadi piloting UN CBT. Mereka tidak lagi UN memakai kertas, tetapi di depan komputer di sekolah masingmasing,” katanya di Kantor Kemendikbud kemarin.
Nizam menjelaskan, 862 sekolah ini akan menjalani UN lebih awal, yakni mulai 7 April hingga 22 April. Berdasarkan data, jadwal UN SMA dan yang sederajat akan berlangsung pada 13-25 April dan UN SMP pada 4-6 Mei. Menurut Nizam, pemajuan jadwal ini dilakukan karena jumlah komputer yang ada dengan jumlah siswa tidak sepadan. Nizam mengatakan, UN online ini tentu tidak akan menyamai tes CPNS yang hasilnya bisa dilihat saat itu juga (real time ).
Sifat UN CBT ini hanya akan semi-online dengan menggunakan server lokal, tetapi sinkronisasi soal dan datanya akan online . Pengumuman UN SMA akan berlangsung pada 18 Mei, sedangkan SMP 10 Juni. Para siswa tentu akan dibatasi waktu pengerjaan karena akan ada batas waktu yang dilekatkan di komputer ujian sehingga ketika waktu selesai para siswa sudah tidak bisa mengakses soal.
Dia menekankan, dengan adanya UN online ini tentu UN akan lebih andal dan hasilnya efisien karena menghemat anggaran negara. Secara umum Nizam menjabarkan, UN CBT bermanfaat untuk meningkatkan mutu, fleksibilitas, dan keandalan UN. Lalu juga untuk memperlancar proses pengadaan UN dan hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orang tua, dan sekolah.
Pada tahun-tahun berikutnya CBT akan dilakukan dengan cakupan lebih luas di 34 provinsi pada jenjang SMP/ MTs, SMA/MA, SMK, Paket B dan C. “Kemendikbud mengajak semua pihak untuk mengubah fokus kita dari sekadar soal nilai dan hasil kelulusan UN menjadi pemanfaatan berbagai indikator kinerja yang ditangkap oleh berbagai alat ukur untuk meningkatkan mutu pendidikan,” terangnya.
Anggota Komisi X DPR Sri Meyliana berpendapat, UN masih menjadi kontroversi lama yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Pada 2009 lalu Mahkamah Agung (MA) memberikan amar putusan bahwa UN dapat dilaksanakan jika pemerintah sudah memperbaiki kualitas guru, sarana prasarana dan akses informasi. Anggota Komisi X DPR Eko Purnomo berpendapat, ada dualisme dalam pelaksanaan UN tahun ini.
Di satu sisi Kemendikbud menyatakan UN hanya menjadi bahan pemetaan, tetapi di sisi lain Kemendikbud menguncinya sebagai syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Eko menegaskan, jika memang menjadi syarat melanjutkan, hal itu sama saja menjadikan UN sebagai syarat kelulusan sehingga potensi kecurangan UN seperti sebelumnya akan terus berulang.
Neneng zubaidah
(ars)
