Tak Hanya Pemerintahan Jokowi, DPR Juga Perlu Diawasi
Jum'at, 30 Januari 2015 - 03:11 WIB
Tak Hanya Pemerintahan Jokowi, DPR Juga Perlu Diawasi
A
A
A
JAKARTA - Dalam 100 hari perjalanan pemerintahan Kabinet Kerja yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dikritisi. Begitu juga dengan kinerja anggota DPR yang perlu diawasi.
Koordinator Aliansi Masyarakat Indonesia (AMI) Fahri Alamsyah mengatakan, banyak tokoh dan kelompok masyarakat yang mengkritisi pemerintah, jangan sampai lupa DPR juga perlu diawasi. Padahal pemerintah sudah mulai bekerja sejak pertama kali dilantik.
"Lalu dimana DPR? Sayangnya, ketika Presiden dan kabinetnya sudah berlari kencang, DPR masih nihil prestasi. Tidak ada satupun hasil kerja DPR yang patut diperbincangkan kecuali hanya pertengkaran demi pertengkaran antar koalisi yang berujung bagi-bagi kursi," katanya dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Kamis 29 Januari 2015.
Dikatakan Fahri, DPR tidak menunjukkan diri sebagai lembaga legeslatif yang memproduksi undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. DPR masih berkutat dengan urusannya sendiri, sibuk mengurusi kelompoknya masing-masing.
"Wajar jika rakyat meragukan kualitas DPR kali ini. Bagaimana mungkin dapat menghasilkan UU yang berkualitas, yang pro rakyat, sedangkan mengatur rumah tangganya sendiri saja tidak bisa," tuturnya.
Oleh karena itu, tambah Fahri, dalam 100 hari Jokowi-JK ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih parah.
"Caranya, mengkritisi Presiden dan DPR secara fair. Jangan berlaku keras kepada Presiden tetapi tidak kepada DPR," tukasnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Indonesia (AMI) Fahri Alamsyah mengatakan, banyak tokoh dan kelompok masyarakat yang mengkritisi pemerintah, jangan sampai lupa DPR juga perlu diawasi. Padahal pemerintah sudah mulai bekerja sejak pertama kali dilantik.
"Lalu dimana DPR? Sayangnya, ketika Presiden dan kabinetnya sudah berlari kencang, DPR masih nihil prestasi. Tidak ada satupun hasil kerja DPR yang patut diperbincangkan kecuali hanya pertengkaran demi pertengkaran antar koalisi yang berujung bagi-bagi kursi," katanya dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Kamis 29 Januari 2015.
Dikatakan Fahri, DPR tidak menunjukkan diri sebagai lembaga legeslatif yang memproduksi undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. DPR masih berkutat dengan urusannya sendiri, sibuk mengurusi kelompoknya masing-masing.
"Wajar jika rakyat meragukan kualitas DPR kali ini. Bagaimana mungkin dapat menghasilkan UU yang berkualitas, yang pro rakyat, sedangkan mengatur rumah tangganya sendiri saja tidak bisa," tuturnya.
Oleh karena itu, tambah Fahri, dalam 100 hari Jokowi-JK ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih parah.
"Caranya, mengkritisi Presiden dan DPR secara fair. Jangan berlaku keras kepada Presiden tetapi tidak kepada DPR," tukasnya.
(mhd)
