Selesaikan KPK Vs Polri, Jokowi Harus Kuat
Kamis, 29 Januari 2015 - 19:10 WIB
Selesaikan KPK Vs Polri, Jokowi Harus Kuat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lemah dalam menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Ia (Jokowi) seperti anak yang bermain api. Pas apinya membesar maka ia menyuruh orang memadamkannya. Apinya itu hukum dan disuruh memadamkannya Tim 9,” tutur pakar hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Atip Latipulhayat saat melakukan aksi bertema Save Negara Hukum Indonesia yang digelar Paguyuban Akademisi se-Bandung Raya di pelataran Gedung Graha Sanusi, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung (29/1/2015).
Menurut Atip, penyelesaian konflik antara KPK dan Polri tergantung kepada kebijakan Presiden. Dia mengharapkan Presiden kuat dan tidak mudah didikte serta mengedepankan aspirasi rakyat.
“Jika Presiden tidak bisa mengatasinya, masyarakat pun akan semakin tidak percaya terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Sementara itu Yesmil Anwar, pakar hukum Unpad lainnya menilai pembentukan Tim Independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri tidak efektif.
Dia menilai, tim tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan. "Kita lihat saja nanti, apakah usulannya dikerjakan atau tidak," ujar Yesmil.
“Ia (Jokowi) seperti anak yang bermain api. Pas apinya membesar maka ia menyuruh orang memadamkannya. Apinya itu hukum dan disuruh memadamkannya Tim 9,” tutur pakar hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Atip Latipulhayat saat melakukan aksi bertema Save Negara Hukum Indonesia yang digelar Paguyuban Akademisi se-Bandung Raya di pelataran Gedung Graha Sanusi, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung (29/1/2015).
Menurut Atip, penyelesaian konflik antara KPK dan Polri tergantung kepada kebijakan Presiden. Dia mengharapkan Presiden kuat dan tidak mudah didikte serta mengedepankan aspirasi rakyat.
“Jika Presiden tidak bisa mengatasinya, masyarakat pun akan semakin tidak percaya terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Sementara itu Yesmil Anwar, pakar hukum Unpad lainnya menilai pembentukan Tim Independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri tidak efektif.
Dia menilai, tim tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan. "Kita lihat saja nanti, apakah usulannya dikerjakan atau tidak," ujar Yesmil.
(dam)
