DPD Minta Dana Bencana Dinaikkan
DPD Minta Dana Bencana Dinaikkan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta daerah untuk menaikkan anggaran terkait penanggulangan bencana.
Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengaku akan mengirim senator-senatornya ke daerah saat reses dan mengadakan pertemuan dengan DPRD, pemda, BPBD, serta pemangku kepentingan lain untuk membicarakan urgensi anggaran penanggulangan bencana.
“Targetnya pada 2016 sudah ada perubahan dan hasilnya, minimal perubahan di APBDnya,” kata Farouk di Jakarta kemarin. Menurutdia, alokasidana penanganan bencana yang dianggarkan baik di daerah maupun pusat masih jauh dari ideal. Anggaran bencana dari APBD hanya 0,002%. Ini menandakan kurangnya perhatian daerah dalam menghadapi bencana.
“Idealnya 1% dari APBN untuk pusat dan 1% dari APBD untuk daerah,” ungkapnya. Menurut dia, kurangnya alokasi dana justru akan menghambat terciptanya negara yang tangguh dalam menghadapi bencana. “Kita ini masih menangani pada tanggap darurat, belum pada tahap membangun negara yang tangguh bencana,” sebutnya.
Banyak rumah dan fasilitas rusak karena banjir dan tanah longsor. Semua itu membutuhkan dana yang besar untuk membangun kembali. Karena itu, Farouk mendorong pemerintah membuat politik anggaran penanganan kebencanaan. DPD juga mendorong pemerintah memberi peringatan kerasdanmemberikesadarankepada rakyatnya yang tinggal di daerah rawan bencana untuk menghindar.
Jangan sampai sudah merenggut korban baru diperingati. DPD juga sudah melakukan usaha inventarisasi data daerah yang rawan tanah longsor dan banjir untuk membantu menginformasikannya ke pemerintah pusat. “Sudah 12 provinsi yang masukkan data. Ini semua akan dikirim ke tingkat pusat,” ujarnya.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyatakan, BNPB meminta DPD dapat mengawal dan memberi arahan pada kepala daerah untuk mengangkat kepala BPBD yang sesuai kapabilitasnya. Menurut dia, pemilihan ini disinyalir cenderung serampangan.
“Saya mohon DPD yang mewakili daerah, minta bupati dan wali kota jika ganti ketua BPBD dengan bijak dan orang yang profesional,” ucapnya.
Mula akmal
Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengaku akan mengirim senator-senatornya ke daerah saat reses dan mengadakan pertemuan dengan DPRD, pemda, BPBD, serta pemangku kepentingan lain untuk membicarakan urgensi anggaran penanggulangan bencana.
“Targetnya pada 2016 sudah ada perubahan dan hasilnya, minimal perubahan di APBDnya,” kata Farouk di Jakarta kemarin. Menurutdia, alokasidana penanganan bencana yang dianggarkan baik di daerah maupun pusat masih jauh dari ideal. Anggaran bencana dari APBD hanya 0,002%. Ini menandakan kurangnya perhatian daerah dalam menghadapi bencana.
“Idealnya 1% dari APBN untuk pusat dan 1% dari APBD untuk daerah,” ungkapnya. Menurut dia, kurangnya alokasi dana justru akan menghambat terciptanya negara yang tangguh dalam menghadapi bencana. “Kita ini masih menangani pada tanggap darurat, belum pada tahap membangun negara yang tangguh bencana,” sebutnya.
Banyak rumah dan fasilitas rusak karena banjir dan tanah longsor. Semua itu membutuhkan dana yang besar untuk membangun kembali. Karena itu, Farouk mendorong pemerintah membuat politik anggaran penanganan kebencanaan. DPD juga mendorong pemerintah memberi peringatan kerasdanmemberikesadarankepada rakyatnya yang tinggal di daerah rawan bencana untuk menghindar.
Jangan sampai sudah merenggut korban baru diperingati. DPD juga sudah melakukan usaha inventarisasi data daerah yang rawan tanah longsor dan banjir untuk membantu menginformasikannya ke pemerintah pusat. “Sudah 12 provinsi yang masukkan data. Ini semua akan dikirim ke tingkat pusat,” ujarnya.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyatakan, BNPB meminta DPD dapat mengawal dan memberi arahan pada kepala daerah untuk mengangkat kepala BPBD yang sesuai kapabilitasnya. Menurut dia, pemilihan ini disinyalir cenderung serampangan.
“Saya mohon DPD yang mewakili daerah, minta bupati dan wali kota jika ganti ketua BPBD dengan bijak dan orang yang profesional,” ucapnya.
Mula akmal
(ars)
Explore More