Konflik KPK-Polri Pengaruhi Citra Jokowi
Rabu, 28 Januari 2015 - 15:51 WIB
Konflik KPK-Polri Pengaruhi Citra Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai memengaruhi citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang penegakan hukum.
Padahal dalam bidang penegakan hukum, Pemerintah Jokowi sudah mendapatkan penilaian positif seperti menolak grasi terpidana mati kasus narkoba dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.
"Masalah KPK-Polri cukup mengganggu penegakan hukum," kata pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono saat menjadi narasumber dalam rilis survei Indopolling bertajuk Menakar Kepercayaan Publik terhadap Nawacita Jokowi-JK di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Kendati begitu, dia yakin Pemerintah Jokowi mampu menyelesaikan perseteruan antara Polri dan KPK dalam beberapa hari mendatang.
Menurut dia, pembentukan Tim Independen Pencari Fakta merupakan bagian dari rencana Presiden Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
"Jangan berikan stigma terhadap satu lembaga hukum. Harus dibuktikan dalam pengadilan. Presiden tidak boleh menganakemaskan satu lembaga saja," tutur Bayu. .
Padahal dalam bidang penegakan hukum, Pemerintah Jokowi sudah mendapatkan penilaian positif seperti menolak grasi terpidana mati kasus narkoba dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.
"Masalah KPK-Polri cukup mengganggu penegakan hukum," kata pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono saat menjadi narasumber dalam rilis survei Indopolling bertajuk Menakar Kepercayaan Publik terhadap Nawacita Jokowi-JK di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Kendati begitu, dia yakin Pemerintah Jokowi mampu menyelesaikan perseteruan antara Polri dan KPK dalam beberapa hari mendatang.
Menurut dia, pembentukan Tim Independen Pencari Fakta merupakan bagian dari rencana Presiden Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
"Jangan berikan stigma terhadap satu lembaga hukum. Harus dibuktikan dalam pengadilan. Presiden tidak boleh menganakemaskan satu lembaga saja," tutur Bayu. .
(dam)
